Alex Marwata Usul Daerah Dipimpin Manajer Profesional, DPR Sebut Kemunduran Demokrasi
Rabu, 14 Desember 2022 - 13:02 WIB
loading...
Politikud Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengomentari wacana yang dilemparkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata agar daerah-daerah yang belum siap menyelenggarakan pilkada langsung dipimpin manajer profesional. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR RI asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengomentari wacana yang dilemparkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata agar daerah-daerah yang belum siap menyelenggarakan pilkada langsung dapat dipimpin oleh seorang manajer profesional. Alasannya, cara ini akan jauh lebih efektif dan efisien karena pilkada langsung dinilainya belum bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas.
Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI menilai jika diberlakukan mekanisme seperti itu, demokrasi justru akan mengalami kemunduran. Padahal, bangsa ini selalu menaruh harapan besar pada demokrasi. Baca juga: Alex Marwata: Saya Dengar Penyuap AKBP Bambang Kayun Ada di Luar Negeri
“Kita selalu punya harapan besar pada demokrasi. Pergeseran (sistem sosial politik) dari sentralistik menjadi demokrasi telah membuka ruang partisipasi dan keterwakilan seluas-luasnya. Setiap orang di negeri ini telah memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam berpolitik. Saya rasa itu adalah sebuah keniscayaan bagi kita semua. Jadi usulan yang disampaikan merupakan kemunduran dalam berdemokrasi,” ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (14/12/2022).
Terkait persoalan di daerah, Sahroni menyarankan agar semua pihak lebih baik memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan yang ada.
“Justru ini yang jadi pekerjaan kita bersama, soal bagaimana caranya kita memeratakan kesiapan pilkada serta memperbaiki sistem pencegahan,” jelasnya.
Bagi daerah yang belum siap pilkada, Sahroni meminta pihak-pihak tidak melihat ini dengan pesimistis, melainkan difasilitasi dengan kesiapan yang mumpuni dengan melihat kearifan lokal yang ada. Karena tidak semua masalah diselesaikan dengan kaca mata pemerintahan pusat. Baca juga: Pimpinan Komisi II DPR Sebut Pilkada Lewat DPRD Sebuah Kemunduran
“Karena kearifan lokal inilah yang menjadi kekuatan besar bagi demokrasi Indonesia. Sebab tidak semua hal selalu dapat diselesaikan melalui paradigma kerja pusat. Setiap daerah harus merasakan demokrasi dengan memilih pemimpinnya sendiri,” pungkas Sahroni.
Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI menilai jika diberlakukan mekanisme seperti itu, demokrasi justru akan mengalami kemunduran. Padahal, bangsa ini selalu menaruh harapan besar pada demokrasi. Baca juga: Alex Marwata: Saya Dengar Penyuap AKBP Bambang Kayun Ada di Luar Negeri
“Kita selalu punya harapan besar pada demokrasi. Pergeseran (sistem sosial politik) dari sentralistik menjadi demokrasi telah membuka ruang partisipasi dan keterwakilan seluas-luasnya. Setiap orang di negeri ini telah memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam berpolitik. Saya rasa itu adalah sebuah keniscayaan bagi kita semua. Jadi usulan yang disampaikan merupakan kemunduran dalam berdemokrasi,” ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (14/12/2022).
Terkait persoalan di daerah, Sahroni menyarankan agar semua pihak lebih baik memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan yang ada.
“Justru ini yang jadi pekerjaan kita bersama, soal bagaimana caranya kita memeratakan kesiapan pilkada serta memperbaiki sistem pencegahan,” jelasnya.
Bagi daerah yang belum siap pilkada, Sahroni meminta pihak-pihak tidak melihat ini dengan pesimistis, melainkan difasilitasi dengan kesiapan yang mumpuni dengan melihat kearifan lokal yang ada. Karena tidak semua masalah diselesaikan dengan kaca mata pemerintahan pusat. Baca juga: Pimpinan Komisi II DPR Sebut Pilkada Lewat DPRD Sebuah Kemunduran
“Karena kearifan lokal inilah yang menjadi kekuatan besar bagi demokrasi Indonesia. Sebab tidak semua hal selalu dapat diselesaikan melalui paradigma kerja pusat. Setiap daerah harus merasakan demokrasi dengan memilih pemimpinnya sendiri,” pungkas Sahroni.
(kri)
Lihat Juga :
