Terima Masukan RKUHP, Tiga Organisasi Advokat Apresiasi Pemerintah dan DPR

"Selain itu, saat proses pembahasan, Pemerintah dan DPR juga telah sepakat akan memasukkan 'advokat' sebagai subjek dalam pengadilan yang menjadi sasaran dari contempt of court, mengingat Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang menyebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum," tegasnya.

Untuk itu lanjutnya, hanya saja perlu dipastikan pada bagian penjelasan Pasal 280 dalam draf RKUHP yang akan disahkan nanti telah menyebutkan secara spesifik bahwa yang dimaksud aparat penegak hukum juga termasuk advokat.

Dalam rilis juga dikatakan, para advokat tersebut mengapresiasi Pemerintah dan DPR yang telah memasukkan pengaturan tindak pidana terkait rekayasa kasus, sebagaimana yang kami rekomendasikan oleh para advokat itu.

"Kami mengapresiasi Pemerintah dan DPR yang telah memasukkan pengaturan tindak pidana 'rekayasa kasus' termasuk mekanisme pemberatan jika dilakukan dalam proses peradilan atau oleh aparat penegak hukum atau petugas pengadilan sebagaimana yang kami rekomendasikan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 278 draf RKUHP per 24 November 2022," jelasnya.

Ketiga organisasi advokat itu pun menyambut baik langkah tim perumus RKUHP yang menghapus pasal karet dalam lingkup tindak pidana obstruction of justice yakni mengenai tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan.

"Kami juga mengapresiasi tim perumus yang telah menghapuskan pasal karet dalam lingkup tindak pidana obstruction of justice yakni mengenai 'tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan' yang mana pada draf RKUHP sebelumnya tidak merinci bentuk-bentuk tindakannya dan tidak menjadikannya sebagai tujuan delik, sehingga rentan untuk disalahgunakan dalam praktik," tandasnya.