Keadaban dalam Bernegara Hukum
Rabu, 06 Juli 2022 - 16:46 WIB
loading...
Sudjito Atmoredjo (Foto: Istimewa)
A
A
A
Sudjito Atmoredjo
Guru Besar Ilmu Hukum UGM
BENARKAH kehidupan di negeri ini berkembang semakin beradab? Ataukah sebaliknya, terindikasi semakin biadab? Hemat saya, pertanyaan mendasar ini penting menjadi perhatian dan tanggungjawab semua pihak untuk menjawabnya secara objektif dan futuristik.
Sila ke-2 Pancasila, secara eksplisit berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila ini hanya akan bermakna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manakala dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk semua urusan. Apalah arti hafalan, ataupun penjelasan berbusa-busa dalam suatu seminar, ketika perilakunya jauh dari kategori beradab, dan justru semakin mendekati kategori biadab.
Ambil contoh, perihal jabatan dan kekuasaan. Agar berhasil memperebutkannya, menurut Nihan (1991), ada 18 butir patokan praktis yang mesti dipraktikannya, yakni: berdusta, memutar balik fakta, memalsukan dokumen, memfitnah, memeras, menipu, menghasut, menyuap, intimidasi, bersikap keras, membenci, mencaci maki, menyiksa, memerkosa, merusak-menyabot, membumi hangus, membunuh sampai membantai. Ringkasnya, demi jabatan dan kekuasaan, segala cara dibenarkan, tanpa hirau rambu-rambu moralitas-religius.
Dari dulu hingga sekarang, komunisme mengajarkan hal-hal seperti itu. Aktivis, kader, pengikut partai komunis, dilatih membuat kabar hoaks. Sampai ahli dan terampil mempraktikannya. Diyakinkan bahwa mencederai, membunuh, dan membantai lawan politik, bukanlah dilarang. Persekusi secara fisik maupun melalui media sosial, menjadi salah satu senjata penaklukan lawan politik.
Pada ranah hukum, tampaknya kebiadaban politik itu mewarnai hukum dan kekuasaan. Rumus klasik, sebagaimana tersurat dalam UUD 1945, bahwa negeri ini “berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan semata”. Di situ tersirat ada kaitan antara hukum dan kekuasaan. Tetapi tidak terlihat, bagaimana dominasi politik atas hukum dan kekuasaan. Dominasi politik itu, munculnya pada praktik kenegaraan. Misal dikatakan, hukum itu produk politik. Kekuasaan pun dibagi-bagi sesuai dengan konfigurasi politik.
Guru Besar Ilmu Hukum UGM
BENARKAH kehidupan di negeri ini berkembang semakin beradab? Ataukah sebaliknya, terindikasi semakin biadab? Hemat saya, pertanyaan mendasar ini penting menjadi perhatian dan tanggungjawab semua pihak untuk menjawabnya secara objektif dan futuristik.
Sila ke-2 Pancasila, secara eksplisit berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila ini hanya akan bermakna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manakala dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk semua urusan. Apalah arti hafalan, ataupun penjelasan berbusa-busa dalam suatu seminar, ketika perilakunya jauh dari kategori beradab, dan justru semakin mendekati kategori biadab.
Ambil contoh, perihal jabatan dan kekuasaan. Agar berhasil memperebutkannya, menurut Nihan (1991), ada 18 butir patokan praktis yang mesti dipraktikannya, yakni: berdusta, memutar balik fakta, memalsukan dokumen, memfitnah, memeras, menipu, menghasut, menyuap, intimidasi, bersikap keras, membenci, mencaci maki, menyiksa, memerkosa, merusak-menyabot, membumi hangus, membunuh sampai membantai. Ringkasnya, demi jabatan dan kekuasaan, segala cara dibenarkan, tanpa hirau rambu-rambu moralitas-religius.
Dari dulu hingga sekarang, komunisme mengajarkan hal-hal seperti itu. Aktivis, kader, pengikut partai komunis, dilatih membuat kabar hoaks. Sampai ahli dan terampil mempraktikannya. Diyakinkan bahwa mencederai, membunuh, dan membantai lawan politik, bukanlah dilarang. Persekusi secara fisik maupun melalui media sosial, menjadi salah satu senjata penaklukan lawan politik.
Pada ranah hukum, tampaknya kebiadaban politik itu mewarnai hukum dan kekuasaan. Rumus klasik, sebagaimana tersurat dalam UUD 1945, bahwa negeri ini “berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan semata”. Di situ tersirat ada kaitan antara hukum dan kekuasaan. Tetapi tidak terlihat, bagaimana dominasi politik atas hukum dan kekuasaan. Dominasi politik itu, munculnya pada praktik kenegaraan. Misal dikatakan, hukum itu produk politik. Kekuasaan pun dibagi-bagi sesuai dengan konfigurasi politik.
Lihat Juga :
