Prabowo dan Tantangan Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan di Indonesia
Selasa, 24 September 2024 - 07:07 WIB
loading...
Kusfiardi, Analis Ekonomi Politik FINE Institute. Foto/Istimewa
A
A
A
Kusfiardi
Analis Ekonomi Politik FINE Institute
DALAM pidatonya yang disampaikan pada perayaan ulang tahun Partai Buruh, Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan ekonomi yang berlandaskan keadilan, kekeluargaan, dan nilai-nilai Pancasila. Ia menekankan bahwa kapitalisme neoliberal sering kali tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena model ekonomi tersebut cenderung memperparah ketimpangan dan mengabaikan keadilan sosial. Sebagai presiden yang akan dilantik, Prabowo menegaskan dirinya akan mengedepankan model ekonomi yang lebih adil dan inklusif, dengan berfokus pada kesejahteraan kaum buruh, petani, nelayan, dan masyarakat lemah lainnya.
Di balik retorika keadilan ekonomi yang disampaikan Prabowo , terdapat ekspektasi besar dari masyarakat mengenai arah kebijakan ekonomi yang akan ia jalankan. Dalam konteks Indonesia, wacana ini sangat relevan, mengingat tingginya tingkat ketimpangan ekonomi yang telah lama menjadi permasalahan struktural. Namun, janji untuk mewujudkan ekonomi keadilan bukanlah perkara mudah. Tantangan yang dihadapi bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis, karena sistem ekonomi global saat ini cenderung mendukung kapitalisme dan liberalisasi pasar.
Banyak pihak mungkin bertanya-tanya, apakah Prabowo akan benar-benar mampu menjauhkan Indonesia dari pengaruh kapitalisme neoliberal dan memimpin negara menuju model ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat kecil? Janji-janji keadilan ekonomi selalu menjadi daya tarik politik, terutama dalam kampanye pemilu, tetapi implementasinya sering kali terbentur oleh realitas kompleks sistem ekonomi global. Dalam hal ini, tantangan utama Prabowo adalah bagaimana ia akan memposisikan Indonesia di tengah arus globalisasi yang terus mendesak negara-negara berkembang untuk membuka pasar mereka, menarik investasi asing, dan mengurangi intervensi negara dalam ekonomi .
Baca Juga: Beredar Nama Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Saja?
Analis Ekonomi Politik FINE Institute
DALAM pidatonya yang disampaikan pada perayaan ulang tahun Partai Buruh, Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan ekonomi yang berlandaskan keadilan, kekeluargaan, dan nilai-nilai Pancasila. Ia menekankan bahwa kapitalisme neoliberal sering kali tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena model ekonomi tersebut cenderung memperparah ketimpangan dan mengabaikan keadilan sosial. Sebagai presiden yang akan dilantik, Prabowo menegaskan dirinya akan mengedepankan model ekonomi yang lebih adil dan inklusif, dengan berfokus pada kesejahteraan kaum buruh, petani, nelayan, dan masyarakat lemah lainnya.
Di balik retorika keadilan ekonomi yang disampaikan Prabowo , terdapat ekspektasi besar dari masyarakat mengenai arah kebijakan ekonomi yang akan ia jalankan. Dalam konteks Indonesia, wacana ini sangat relevan, mengingat tingginya tingkat ketimpangan ekonomi yang telah lama menjadi permasalahan struktural. Namun, janji untuk mewujudkan ekonomi keadilan bukanlah perkara mudah. Tantangan yang dihadapi bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis, karena sistem ekonomi global saat ini cenderung mendukung kapitalisme dan liberalisasi pasar.
Banyak pihak mungkin bertanya-tanya, apakah Prabowo akan benar-benar mampu menjauhkan Indonesia dari pengaruh kapitalisme neoliberal dan memimpin negara menuju model ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat kecil? Janji-janji keadilan ekonomi selalu menjadi daya tarik politik, terutama dalam kampanye pemilu, tetapi implementasinya sering kali terbentur oleh realitas kompleks sistem ekonomi global. Dalam hal ini, tantangan utama Prabowo adalah bagaimana ia akan memposisikan Indonesia di tengah arus globalisasi yang terus mendesak negara-negara berkembang untuk membuka pasar mereka, menarik investasi asing, dan mengurangi intervensi negara dalam ekonomi .
Baca Juga: Beredar Nama Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Saja?
Lihat Juga :
