Keadaban dalam Bernegara Hukum

Rabu, 06 Juli 2022 - 16:46 WIB
loading...
A A A
Sebagaimana berkembang di Amerika Serikat, di negeri ini pun telah sering muncul hired guns (penembak gelap). Oknum-konum dari corporate lawyers, sering bekerja sama dengan oknum aparat, maupun preman, untuk pemenangan perkara di pengadilan. Penahanan, penyanderaan (gijzeling), atau somasi, sering digunakan sebagai prosedur formal. Keampuhan kolaborasi, kong-kalingkong oknum-oknum tersebut sangat gegirisi.

Kembali pada permasalahan peradaban, bahwa kekuasaan mestinya netral, taat pada rambu-rambu hukum. Semua politikus, penguasa, dan penegak hukum, mestinya amanah atas jabatan yang dipercayakan kepadanya. Jangan sampai ada praktik aji mumpung, yakni menggunakan kekuasaan untuk keserakahan. Lord Acton menyatakan bahwa “kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak juga akan melakukan korupsi secara besar-besaran”. Bagi manusia beradab, pernyataan Lord Acton itu wajib ditepis, dilawan, diberantas. Perlawanan terhadap kekuasaan korup perlu terus ditingkatkan melalui institusionalisasi civil society (masyarakat berperadaban).

Dalam pada itu, kebiadaban sebagai sisi lain dari potensi dan perilaku manusia, sesungguhnya secara otentik dapat dimarginalkan, bila hukum, politik, dan kekuasaan dibuat, dilaksanakan, dan ditegakkan berdasarkan nilai-nilai moralitas-religius. Dengan kata lain, watak sekuler, liberal, dan serakah, wajib ditaklukkan dengan perilaku religius, amanah, dan visioner.

Dalam rangka peningkatan peradaban, sekaligus pemarginalan kebiadaban, kiranya negeri ini perlu mendayagunakan perlengkapan kenegaraan lain, yakni: moralitas-religius. Mengarusutamakan moralitas-religius dalam semua urusan, hendaknya menjadi program utama membangun sumberdaya manusia seutuhnya dan seluruhnya.

Dalam konteks negara hukum Pancasila, pengarusutamaan moralitas-regiligius itu, dikonkretkan dalam bentuk kehidupan bersama yang sarat dengan keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan. Segenap komponen bangsa wajib terus memupuk budaya musyawarah, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lintasan sejarah kehidupan manusia telah memberikan bukti-bukti empiris bahwa melalui pengarusutamaan moralitas-religius, suatu bangsa dapat meraih kehidupan gemah-ripah loh jinawi, tata titi tentrem, kerta raharja, dalam rahmat Allah SWT.

Walllahu’alam.

Baca Juga: koran-sindo.com
(bmm)
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1828 seconds (0.1#10.140)