Wajib Tes Covid-19 di Transportasi Umum Dinilai Bebani Masyarakat
loading...
A
A
A
"Jadi janganlah menyudutkan konsumen sedangkan pemerintah yang menyediakan infrastruktur dan sumber daya manusianya tidak melaksanakan standarisasi Covid-19 tersebut,” kata politikus Partai Gerindra ini,
Menurut dia, transportasi merupakan urat nadi dan darah perekonomian sehingga tidak boleh dihambat dengan aturan yang tidak penting dan berbiaya tinggi.
Diketahui, kata Bambang, biaya tes Covid-19 secara mandiri relatif mahal. Dia menyebutkan di salah satu rumah sakit swasta, untuk rapid test, misalnya, sekitar Rp400.000 sementara tes swab PCR berkisar Rp1,5 juta(hasil test keluar dalam 10 hari), Rp3,5 juta (7 hari), hingga Rp6,5 juta (3 hari).
Menurut dia, ada indikasi pandemi Covid-19 justru dijadikan ajang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan Kementerian Perhubungan bisa dikendalikan oleh kebijakan Gugus Tugas yang dinilai tidak berdasar.
“Saat ini Presiden Jokowi sudah bersiap menerapkan new normal maka kebijakan Gugus Tugas tersebut seharusnya telah dicabut," tuturnya.
Di sisi lain, kata Bambang, sebagian besar kota besar di Indonesia sudah menyandang predikat zona merah dan bahkan hitam. Interaksi antarkota di dalam kepulauan atau antarpulau sudah tidak perlu adanya pengetatan yang sesuai dengan SEGT Nomor 7 tahun 2020 seperti halnya yang diberlakukan di sebagian besar negara yaitu Jepang, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Australia, Malaysia, Filipina dan lain lain.
"Mereka tidak memberlakukan pemeriksaan tes Covid-19 atau PCR bagi penumpang pesawat, kapal laut dan termasuk kereta api,” ungkapnya.
Menurut Bambang, ketentuan SEGT Nomor 7 tahun 2020 yang diberlakukan untuk transportasi udara, laut dan darat di Indonesia mengesankan Kementerian Perhubungan sebagai subsektor terlihat lemah dan kurang memahami esensi kebijakan transportasi sehingga diindikasikan mudah dikendalikan oleh kepentingan komersial.
Apabila aturan tersebut tetap dipaksakan, kata pria yang pernah menjadi Senior Investigator KNKT, patut diduga ada indikasi permainan oknum pemerintah di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan dengan pengusaha oportunis yang memanfaatkan untuk komersialisasi tes Covid-19.
"Seharusnya YLKI dan Ombudsman serta DPR harus bertindak tegas atas adanya dugaan konspirasi tersebut," tuturnya.
Menurut dia, transportasi merupakan urat nadi dan darah perekonomian sehingga tidak boleh dihambat dengan aturan yang tidak penting dan berbiaya tinggi.
Diketahui, kata Bambang, biaya tes Covid-19 secara mandiri relatif mahal. Dia menyebutkan di salah satu rumah sakit swasta, untuk rapid test, misalnya, sekitar Rp400.000 sementara tes swab PCR berkisar Rp1,5 juta(hasil test keluar dalam 10 hari), Rp3,5 juta (7 hari), hingga Rp6,5 juta (3 hari).
Menurut dia, ada indikasi pandemi Covid-19 justru dijadikan ajang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan Kementerian Perhubungan bisa dikendalikan oleh kebijakan Gugus Tugas yang dinilai tidak berdasar.
“Saat ini Presiden Jokowi sudah bersiap menerapkan new normal maka kebijakan Gugus Tugas tersebut seharusnya telah dicabut," tuturnya.
Di sisi lain, kata Bambang, sebagian besar kota besar di Indonesia sudah menyandang predikat zona merah dan bahkan hitam. Interaksi antarkota di dalam kepulauan atau antarpulau sudah tidak perlu adanya pengetatan yang sesuai dengan SEGT Nomor 7 tahun 2020 seperti halnya yang diberlakukan di sebagian besar negara yaitu Jepang, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Australia, Malaysia, Filipina dan lain lain.
"Mereka tidak memberlakukan pemeriksaan tes Covid-19 atau PCR bagi penumpang pesawat, kapal laut dan termasuk kereta api,” ungkapnya.
Menurut Bambang, ketentuan SEGT Nomor 7 tahun 2020 yang diberlakukan untuk transportasi udara, laut dan darat di Indonesia mengesankan Kementerian Perhubungan sebagai subsektor terlihat lemah dan kurang memahami esensi kebijakan transportasi sehingga diindikasikan mudah dikendalikan oleh kepentingan komersial.
Apabila aturan tersebut tetap dipaksakan, kata pria yang pernah menjadi Senior Investigator KNKT, patut diduga ada indikasi permainan oknum pemerintah di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan dengan pengusaha oportunis yang memanfaatkan untuk komersialisasi tes Covid-19.
"Seharusnya YLKI dan Ombudsman serta DPR harus bertindak tegas atas adanya dugaan konspirasi tersebut," tuturnya.
Explore More