5 Kasus Besar dan Disorot Publik Ditangani Kejagung dari Asabri hingga Valencya
Jum'at, 24 Desember 2021 - 03:56 WIB
loading...
Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memberikan atensinya terhadap pengungkapan sejumlah kasus. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) terus memberikan atensinya terhadap pengungkapan sejumlah kasus, terutama di Tahun 2021. Ada sejumlah kasus besar dan yang disorot publik, tengah diungkap Kejagung .
SINDOnews merangkum setidaknya ada 5 kasus besar dan disorot publik tengah ditangani Kejagung . Berikut 5 kasus besar tersebut:
1. Kasus PT Asabri (Persero)
Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dugaan kasus korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan kerugian negara akibat kasus ini sekitar Rp22,7 Triliun.
Baca juga: Data BPK, Jaksa Agung Ungkap Kecurangan Asabri Dimulai Sejak 2012
Nomor Sprindik tersebut 01/F.2/Fd.2/01/2021 tanggal 14 Januari 2021. Sprindik memerintahkan beberapa Jaksa Penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan korupsi di manajemen PT Asabri.
Dalam kasus ini Kejagung menetapkan delapan orang tersangka, dua di antaranya mantan Direktur Utama Asabri Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya.
Kemudian Direktur Utama (Dirut) PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan Asabri Bachtiar Effendi, mantan Direktur Asabri Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Investasi Asabri Ilham W Siregar.
Dua tersangka dalam kasus ini, sama dengan terdakwa dalam megakorupsi pada Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat. Akibat perbuatan para tersangka, PT Asabri diduga mengalami kerugian negara hingga Rp23 triliun.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Kasus Perum Perikanan Indonesia (Perindo)
Dalam kasus Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia ini, Kejagung mengendus dugaan proses perdagangan bermasalah untuk mendapat nilai keuntungan melalui penerbitan medium term notes (MTN) alias utang jangka menengah yang tak sesuai hukum.
Baca juga: Dugaan Tipikor, Kejagung Terbitkan Sprindik di Perum Perikanan Indonesia
SINDOnews merangkum setidaknya ada 5 kasus besar dan disorot publik tengah ditangani Kejagung . Berikut 5 kasus besar tersebut:
1. Kasus PT Asabri (Persero)
Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dugaan kasus korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan kerugian negara akibat kasus ini sekitar Rp22,7 Triliun.
Baca juga: Data BPK, Jaksa Agung Ungkap Kecurangan Asabri Dimulai Sejak 2012
Nomor Sprindik tersebut 01/F.2/Fd.2/01/2021 tanggal 14 Januari 2021. Sprindik memerintahkan beberapa Jaksa Penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan korupsi di manajemen PT Asabri.
Dalam kasus ini Kejagung menetapkan delapan orang tersangka, dua di antaranya mantan Direktur Utama Asabri Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya.
Kemudian Direktur Utama (Dirut) PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan Asabri Bachtiar Effendi, mantan Direktur Asabri Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Investasi Asabri Ilham W Siregar.
Dua tersangka dalam kasus ini, sama dengan terdakwa dalam megakorupsi pada Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat. Akibat perbuatan para tersangka, PT Asabri diduga mengalami kerugian negara hingga Rp23 triliun.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Kasus Perum Perikanan Indonesia (Perindo)
Dalam kasus Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia ini, Kejagung mengendus dugaan proses perdagangan bermasalah untuk mendapat nilai keuntungan melalui penerbitan medium term notes (MTN) alias utang jangka menengah yang tak sesuai hukum.
Baca juga: Dugaan Tipikor, Kejagung Terbitkan Sprindik di Perum Perikanan Indonesia
Lihat Juga :
