Sejumlah Komitmen KKP Wujudkan Pengelolaan Perikanan di Indonesia

Dengan kata lain, kata Prof Indrajaya, Indonesia perlu penguatan dan integrase pendataan serta manajemen hasil.

"Adapun data utama yang diperlukan, antara lain, jumlah ikan yang ditangkap, upaya atau kapasitas penangkapan, kelimpahan spesies ikan atau kondisi stok, biota lain yang tertangkap bersama ikan, dan kecenderungan/trend. Keberadaan data yang solid ini yang dapat menjadi input untuk kebijakan dan pengelolaan terukur," terangnya.

Turut hadir pula dalam diskusi virtual tersebut Senior Advisor for TLFF Sustainable Fisheries Programme, M Zulficar Moctar. Ia mengatakan, perlunya pengawasan pengelolaan berbasis data, penguatan regulasi dan perizinan, optimasi kajian stoksumber daya ikan.

"Berbagai instrument dan inisiatif yang sudah dikembangkan oleh KKP selama ini,seperti Kajian Stock Assessment, Harvest Strategy, implementasi E-logbook,Perizinan Online, Rencana Pengelolaan Perikanan, dan Sistem pendataan kapal (SILAT dan SIMKADA), dan sinergi pendataan antara berbagai pihak perlu diperkuat sehingga menjadi pilar penting pengelolaan terukur," katanya.

Sementara itu, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti mengingatkan bahwa kebijakan pengelolaan WPPNRI dan pemanfaatan sumber daya ikan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

"Selain itu, ketersediaan data dan sumberdaya merupakan hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia (WPPNRI). Untuk itu, data perlu diperbaiki untuk menentukan effort sesuai dengan prinsip keberlanjutan," jelasnya.

Senada dengan Sri Yanti, Direktur Eksekutif ADI, M Mukhlis Kamal, mengungkapkan bahwa perikanan kakap-kerapui dihadapkan pada implementasidari pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI dan menuju

perikanan presisi yang ditentukan oleh keakuratan data yang berguna bagi pengelolaan.

Selain itu, tantangan alamiah kakap-kerapu antara lain pertumbuhan yang lambat, pembalikan perkembangan kelamin ikan, ketergantungan kepada habitat karang yang ancamannya tinggi, dan budaya konsumen.

Pada hari kedua webinar, Dirjen Perikanan Tangkap, M. Zaini menyampaikan, KKP berkonsentrasi mendorong model pengelolaan terukur mulai hulu hingga hilir. Saat ini pendataan masih