Buruh Harap Prabowo-Gibran Cabut UU Cipta Kerja
loading...
Talkshow bertajuk Evolusi Hak Pekerja di era digitalisasi dalam UU Ketenagakerjaan Omnibus Law di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan pada Jumat (3/5/2024). FOTO/MPI/ARI SANDITA
A
A
A
JAKARTA - Kelompok buruh berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencabut Undang-Undang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ). Jika tidak bisa dicabut, maka paling tidak direvisi pasal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
"Kami dari Partai Buruh tetap tegas menolak Omnibus Law, kami sangat berharap pemerintah dapat merevisinya, kalau bisa klaster ketenagakerjaan dicabut, terutama pemerintahan baru Prabowo-Gibran, begitu juga menolak namanya upah murah dan sistem outsourcing," Juru Bicara Bidang Ekonomi Partai Buruh Indonesia, I Gede Sandra dalam talkshow bertajuk Evolusi Hak Pekerja di era digitalisasi dalam UU Ketenagakerjaan Omnibus Law di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan pada Jumat (3/5/2024).
Gede Sandra berharap pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya bisa mendengarkan aspirasi para buruh di Indonesia tersebut. Pihaknya juga berharap Prabowo-Gibran bisa merealisasikan rencananya yang ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Dengan begitu, lapangan kerja semakin terbuka dan banyak, upah buruh pun meningkat.
"Kami dukung perjuangan ekonomi kita agar tumbuh double digit atau di atas 10%, belum pernah kan sejarah Indonesia, sejarah Orde Baru itu paling tinggi 7% tahun 79, zaman Gus Dur dari minus naik ke 4%, zaman Megawati dia stabil di 4%, di zaman SBY pernah di 6-7%, di zaman Pak Jokowi 4,8% di bawah 5 terus," tuturnya.
Dia menilai, UMP Rp5,2 juta di Jakarta tak cukup lantaran inflasi pangan sangat tinggi, yang mana inflasi itu dipengaruhi oleh perang di Eropa, tepatnya Rusia. Alhasil, harga impor pangan makin tinggi yang merembet ke bawah dan menjadi masalah bagi rakyat kecil lantaran rakyat kecil, seperti buruh 90% pendapatannya itu habis tuk pangan yang harganya pun melambung.
"Kalau benar mau membantu masyarakat, pemerintah harus berjuang dong agar pangan itu murah. Jadi pengusaha juga cuma kasih (upah) Rp5 juta cukup tuh duit, dia bisa saving akhirnya kalau pangannya murah, ini kalau tiba-tiba harga berasnya berapa ini berapa gak bisa safing lagi dia," katanya.
"Kami dari Partai Buruh tetap tegas menolak Omnibus Law, kami sangat berharap pemerintah dapat merevisinya, kalau bisa klaster ketenagakerjaan dicabut, terutama pemerintahan baru Prabowo-Gibran, begitu juga menolak namanya upah murah dan sistem outsourcing," Juru Bicara Bidang Ekonomi Partai Buruh Indonesia, I Gede Sandra dalam talkshow bertajuk Evolusi Hak Pekerja di era digitalisasi dalam UU Ketenagakerjaan Omnibus Law di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan pada Jumat (3/5/2024).
Gede Sandra berharap pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya bisa mendengarkan aspirasi para buruh di Indonesia tersebut. Pihaknya juga berharap Prabowo-Gibran bisa merealisasikan rencananya yang ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Dengan begitu, lapangan kerja semakin terbuka dan banyak, upah buruh pun meningkat.
"Kami dukung perjuangan ekonomi kita agar tumbuh double digit atau di atas 10%, belum pernah kan sejarah Indonesia, sejarah Orde Baru itu paling tinggi 7% tahun 79, zaman Gus Dur dari minus naik ke 4%, zaman Megawati dia stabil di 4%, di zaman SBY pernah di 6-7%, di zaman Pak Jokowi 4,8% di bawah 5 terus," tuturnya.
Dia menilai, UMP Rp5,2 juta di Jakarta tak cukup lantaran inflasi pangan sangat tinggi, yang mana inflasi itu dipengaruhi oleh perang di Eropa, tepatnya Rusia. Alhasil, harga impor pangan makin tinggi yang merembet ke bawah dan menjadi masalah bagi rakyat kecil lantaran rakyat kecil, seperti buruh 90% pendapatannya itu habis tuk pangan yang harganya pun melambung.
"Kalau benar mau membantu masyarakat, pemerintah harus berjuang dong agar pangan itu murah. Jadi pengusaha juga cuma kasih (upah) Rp5 juta cukup tuh duit, dia bisa saving akhirnya kalau pangannya murah, ini kalau tiba-tiba harga berasnya berapa ini berapa gak bisa safing lagi dia," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
