Satgas: Tingkat Kepatuhan Memakai Masker Lebih Tinggi Dibandingkan Menjaga Jarak
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ketua bidang Data Dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 , Dewi Nur Aisyah melaporkan tingkat kepatuhan memakai masker lebih tinggi dibandingkan dengan menjaga jarak. Dewi mengatakan dalam waktu 7 hari terakhir, hanya 390 dari 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang melaporkan.
“Dalam 7 hari terakhir kalau kita ingat total ada 390 kabupaten kota yang melaporkan. Ternyata masih belum 514 nih. Dari 390 kabupaten kota 69 di antaranya atau 17,69% ini kepatuhan yang masih rendah, di bawah 75%. Ini kita berbicara di level kabupaten kota,” ungkap Dewi secara virtual, Rabu (4/8/2021).
Ternyata, kata Dewi, di 390 kabupaten kota dimana di level kecamatan total ada 3.395 Kecamatan yang melaporkan dalam 7 hari terakhir. Dari 3.395 itu 791 atau sekitar 23% Kecamatan yang melaporkan ini memiliki kepatuhan yang masih rendah dibawah 75%.
“Nah, ini kan kita bisa lihat angka ya ternyata tapi ternyata ketika masuk ke kecamatan sudah 23%, hampir seperempat kecamatan yang harus kita tingkatkan lagi kepatuhan nya,” kata Dewi.
Kemudian, jika masuk ke level kelurahan dan Desa ada 17.361 yang melaporkan dimana 4.289 diantaranya ini memiliki kepatuhan menggunakan masker yang rendah. “Jadi sama gambarannya kurang lebih ada seperempat lah ya dari total wilayah yang dipantau harus kita improve lagi,” paparnya.
Namun, kata Dewi, angka kepatuhan menjaga jarak ternyata lebih rendah dibandingkan dengan menjaga jarak. “Kita lanjut kalau ini menggunakan masker terutama menjaga jarak. Nah kita bisa melihat dari angka secara cakupan wilayah, bahwa lebih rendah kepatuhan menjaga jarak daripada menggunakan masker.”
“Bisa kita lihat tadi, dari level kabupaten kota saja sudah 25% kabupaten kota dengan kepatuhan menjaga jarak yang rendah. Di level kecamatan 28% dari kecamatan yang melaporkan ini kepatuhan menjaga jarak masih rendah, dan di kelurahan atau desa masih 27% kelurahan dan desa memiliki kepatuhan yang jaga jarak yang rendah,” tuturnya. Baca juga: Menko Airlangga: Menghadapi Pandemi COVID-19, Butuh Solidaritas Antar Negara
Data ini, kata Dewi, ada juga yang belum dilaporkan. “Jadi kan masih harus lagi kita elaborasi wilayah mana yang harus ditingkatkan pelaporan-pelaporannya baik di level kabupaten kota, kecamatan, kelurahan dan desa.”
“Dalam 7 hari terakhir kalau kita ingat total ada 390 kabupaten kota yang melaporkan. Ternyata masih belum 514 nih. Dari 390 kabupaten kota 69 di antaranya atau 17,69% ini kepatuhan yang masih rendah, di bawah 75%. Ini kita berbicara di level kabupaten kota,” ungkap Dewi secara virtual, Rabu (4/8/2021).
Ternyata, kata Dewi, di 390 kabupaten kota dimana di level kecamatan total ada 3.395 Kecamatan yang melaporkan dalam 7 hari terakhir. Dari 3.395 itu 791 atau sekitar 23% Kecamatan yang melaporkan ini memiliki kepatuhan yang masih rendah dibawah 75%.
“Nah, ini kan kita bisa lihat angka ya ternyata tapi ternyata ketika masuk ke kecamatan sudah 23%, hampir seperempat kecamatan yang harus kita tingkatkan lagi kepatuhan nya,” kata Dewi.
Kemudian, jika masuk ke level kelurahan dan Desa ada 17.361 yang melaporkan dimana 4.289 diantaranya ini memiliki kepatuhan menggunakan masker yang rendah. “Jadi sama gambarannya kurang lebih ada seperempat lah ya dari total wilayah yang dipantau harus kita improve lagi,” paparnya.
Namun, kata Dewi, angka kepatuhan menjaga jarak ternyata lebih rendah dibandingkan dengan menjaga jarak. “Kita lanjut kalau ini menggunakan masker terutama menjaga jarak. Nah kita bisa melihat dari angka secara cakupan wilayah, bahwa lebih rendah kepatuhan menjaga jarak daripada menggunakan masker.”
“Bisa kita lihat tadi, dari level kabupaten kota saja sudah 25% kabupaten kota dengan kepatuhan menjaga jarak yang rendah. Di level kecamatan 28% dari kecamatan yang melaporkan ini kepatuhan menjaga jarak masih rendah, dan di kelurahan atau desa masih 27% kelurahan dan desa memiliki kepatuhan yang jaga jarak yang rendah,” tuturnya. Baca juga: Menko Airlangga: Menghadapi Pandemi COVID-19, Butuh Solidaritas Antar Negara
Data ini, kata Dewi, ada juga yang belum dilaporkan. “Jadi kan masih harus lagi kita elaborasi wilayah mana yang harus ditingkatkan pelaporan-pelaporannya baik di level kabupaten kota, kecamatan, kelurahan dan desa.”
(kri)