Peran TNI Menangani Covid -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

TNI juga menyiapkan tenaga kesehatan seperti tenaga medis, paramedis, dokter militer perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga nonmedis telah ditempatkan di Rumah Sakit Wisma atlet.

Hal tersebut juga dilakukan di rumah sakit lainnya untuk membantu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit rujukan khusus Covid-19 di antaranya RSAL Mintoharjo dan RSPAD Gatot Subroto. Selain itu terdapat 68 rumah sakit milik TNI AD juga dilengkapi dengan laboratorium sehingga metode PCR dapat mudah dilaksanakan. TNI AD juga telah mengerahkan para prajurit Zeni Nubika (Nuklir, Biologi, dan Kimia) untuk melakukan mitigasi, ekstraksi, triase, dan dekontaminasi.

Terkait distribusi dan logistik, TNI juga membantu pemerintah dalam mendistribusikan APD dan vaksin ke berbagai daerah. Peran TNI selanjutnya di bidang sosial-ekonomi seperti membantu dan mendorong program ketahanan pangan. TNI ikut mengawal pemberian dan distribusi bantuan sosial dari pemerintah pusat ke daerah.

Kepercayaan Publik
Dengan berbagai peran tersebut tidak berlebihan jika survei Indikator menempatkan TNI menjadi institusi yang paling dipercaya publik yakni dengan tingkat kepercayaan 95,4% pada Februari 2020 dan 89,9% pada Februari 2021. Survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Januari 2021 juga menempatkan TNI di peringkat pertama yaitu 25% publik sangat percaya dan 70% percaya.

Adanya prestasi yang baik di mata publik tentunya tidak membuat TNI abai dengan tugas pokok dalam menegakkan kedaulatan negara dengan terus menghadapi ancaman bersenjata dari kelompok separatis bersenjata di Papua, menjaga perbatasan dan menjalankan berbagai misi kemanusiaan kebeberapa negara.

Dampak Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi

Covid-19 sebagai ancaman baru memang telah membawa berbagai dampak kehidupan seperti dampak ekonomi (resesi di beberapa negara termasuk Indonesia, peningkatan jumlah pengangguran, perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca-krisis danpenutupan lapangan kerja). Dampak sosial (perubahan gaya hidup di masyarakat, peran sosial terganggu, disorganisasi, diskriminatif, konflik, perubahan sosial terganggu). Dampak pariwisata ( menurunnya pengunjung dan bangkrutnya beberapa tempat pariwisata). Dampak Keamanan (meningkatnya aksi kriminalitas, meningkatnya aksi separatis bersenjata dan perluasan jaringan terorisme di beberapa tempat di Indonesia). Tentunya hal-hal ini tidak hanya wajib ditangani namun dampak-dampak yang ditimbulkan perlu juga dipulihkan.

Terkait pemulihan ekonomi nasional, sebagian kalangan belum menganggap masalah ini menjadi perhatian bersama padahal hal ini menjadi masalah bersama karena akan menghambat pembangunan nasional juga ketahanan nasional.

Pendekatan Kolaborasi
Tentunya terkait pemulihan ekonomi ini harus menjadi kerja bersama dari pemerintah, masyarakat dan swasta. Demikian terkait tahap pemulihan di berbagai aspek lainnya, perlu menjadi perhatian masyarakat agar pemerintah dan TNI tidak bergerak sendirian, perlu kolaborasi yang lebih intens, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan generasi muda yang dapat menjadi teladan dan inspirasi banyak orang. Termasuk tokoh adat karena sebagian daerah di Indonesia banyak yang masih mempercayai kepemimpinan lokal atau pemimpin informal.

Pendekatan yang perlu dilakukan bukan sekadar kerja sama, namun pendekatan kolaborasi. Kedua hal ini berbeda, karena kerja dapat dilakukan secara jangka pendek dengan prinsip bekerja bersama-sama namun kolaborasi menuntut kerja-kerja yang intensif dan wajib memiliki tujuan yang sama.