PPKM Mikro Dinilai Lebih Longgar, Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Jangan Saling Tuding
loading...
Warga beraktivitas saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jalan Kendal, Jakarta, Minggu (17/1/2021). Foto/Yorri Farli
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro 9 hingga 22 Februari 2021. Keputusan ini sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri No.3/2021 tentang Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
Berbeda dengan PPKM periode 26 Januari hingga 8 Februari 2021, dalam PPKM Mikro periode kali ini ada pelonggaran yang diatur di antaranya terkait pembatasan tempat kerja/perkantoran dari sebelumnya hanya 25% yang bekerja di kantor atau work from office (WFO) menjadi 50% pada PPKM Mikro ini.
Selain itu, ketentuan pembatasan kegiatan di restoran. Pada PPKM sebelumnya hanya 25% yang diperbolehkan makan di tempat, tapi di PPKM Mikro diperlonggar menjadi 50%.
Baca juga: PPKM Mikro: Dilarang Berkerumun Lebih dari 3 Orang, Jam Keluar-Masuk hingga Pukul 20.00
Kemudian, kelonggaran kembali dilakukan pada jam operasional tempat perbelanjaan atau mal. Pada PPKM pembatasan dilonggarkan mulai dari jam 19.00 menjadi 20.00. Kemudian pada PPKM Mikro ini dilonggarkan kembali dari jam 20.00 menjadi jam 21.00.
Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman menilai PPKM Mikro yang justru melonggarkan aktivitas masyarakat dianggap kebijakan tidak berbasis sains dan data epidemiologi terkini.
"PPKM yang dilonggarkan tanpa adanya penguatan signifikan testing, tracing. dan isolasi karantina di semua wilayah adalah bukti kebijakan tidak berbasis sains dan data epidemiologi terkini," kata Dicky dari keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Senin (8/2/2021).
Selain itu, Dicky pun mengatakan strategi tes, lacak, dan isolasi terus digencarkan untuk menemukan sebanyak-banyaknya kasus positif sehingga dapat disembuhkan dan tidak menularkan virus. "Seluruh daerah perlu dan penting memiliki pemahaman seperti ini. Pemerintah pusat berkewajiban memfasilitasi daerah agar kinerja pengendalian pandeminya bersinergi dan berbasis sains sehingga pemulihan sektor kesehatan segera terwujud yang otomatis akan diikuti pulihnya ekonomi, dan lain-lain," tegas Dicky.
Dicky juga mengingatkan jika ke depan dengan pelonggaran ini ada lonjakan kasus Covid-19 yang luar biasa, jangan saling tuding. "Jika nanti terjadi lonjakan luar biasa laporan kasus Covid, jangan panik, jangan juga saling tuding. Yang penting terus perbaiki strategi dan lakukan yang terbaik berbasis sains. Yang berbahaya adalah jika tidak ada upaya perbaikan. Itu harus dihindari," katanya.
Berbeda dengan PPKM periode 26 Januari hingga 8 Februari 2021, dalam PPKM Mikro periode kali ini ada pelonggaran yang diatur di antaranya terkait pembatasan tempat kerja/perkantoran dari sebelumnya hanya 25% yang bekerja di kantor atau work from office (WFO) menjadi 50% pada PPKM Mikro ini.
Selain itu, ketentuan pembatasan kegiatan di restoran. Pada PPKM sebelumnya hanya 25% yang diperbolehkan makan di tempat, tapi di PPKM Mikro diperlonggar menjadi 50%.
Baca juga: PPKM Mikro: Dilarang Berkerumun Lebih dari 3 Orang, Jam Keluar-Masuk hingga Pukul 20.00
Kemudian, kelonggaran kembali dilakukan pada jam operasional tempat perbelanjaan atau mal. Pada PPKM pembatasan dilonggarkan mulai dari jam 19.00 menjadi 20.00. Kemudian pada PPKM Mikro ini dilonggarkan kembali dari jam 20.00 menjadi jam 21.00.
Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman menilai PPKM Mikro yang justru melonggarkan aktivitas masyarakat dianggap kebijakan tidak berbasis sains dan data epidemiologi terkini.
"PPKM yang dilonggarkan tanpa adanya penguatan signifikan testing, tracing. dan isolasi karantina di semua wilayah adalah bukti kebijakan tidak berbasis sains dan data epidemiologi terkini," kata Dicky dari keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Senin (8/2/2021).
Selain itu, Dicky pun mengatakan strategi tes, lacak, dan isolasi terus digencarkan untuk menemukan sebanyak-banyaknya kasus positif sehingga dapat disembuhkan dan tidak menularkan virus. "Seluruh daerah perlu dan penting memiliki pemahaman seperti ini. Pemerintah pusat berkewajiban memfasilitasi daerah agar kinerja pengendalian pandeminya bersinergi dan berbasis sains sehingga pemulihan sektor kesehatan segera terwujud yang otomatis akan diikuti pulihnya ekonomi, dan lain-lain," tegas Dicky.
Dicky juga mengingatkan jika ke depan dengan pelonggaran ini ada lonjakan kasus Covid-19 yang luar biasa, jangan saling tuding. "Jika nanti terjadi lonjakan luar biasa laporan kasus Covid, jangan panik, jangan juga saling tuding. Yang penting terus perbaiki strategi dan lakukan yang terbaik berbasis sains. Yang berbahaya adalah jika tidak ada upaya perbaikan. Itu harus dihindari," katanya.
(zik)
Explore More