Keran Vaksinasi Swasta Dibuka?

“Mungkin bisa diberikan izin. Kalau seperti ini sebaiknaya pengadaannya di luar pemerintah saja, bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri," ucap Budi. Hanya saja, syaratnya vaksin Covid-19 yang dibeli harus sesuai dengan yang diizinkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

(Baca juga: Bukan Cuma Vaksin, Ini Strategi Kemenkes Selesaikan Pandemi COVID-19 di Indonesia )

Apabila akses vaksinasi Covid-19 jadi diberikan ke swata, maka ini menjadi kesempatan bagi para penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit. Pasalnya, secara infrastruktur para pengelola rumah sakit sudah menyiapkan perangkatnya termasuk tenaga kesehatan dan vaksinatornya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi menyambuk baik usulan untuk memperluas tempat vaksinasi ini. Dia mengungkapkan rumah sakit (RS) swasta sebenarnya sudah terlibat, tetapi hanya terbatas untuk vaksinasi tenaga kesehatan (nakes).

Ke depan, ARSSI berharap bisa dilibatkan dalam vaksinasi masyarakat umum secara luas. ARSSI mengklaim dengan jaringan 1.800 RS di seluruh Indonesia tentu akan mempermudah, meningkatkan cakupan, dan mempercepat program vaksinasi. Menurut dia, pihaknya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan asosiasi RS lain tentang kemungkinan pelibatan ini.

(Bada juga: Begini Suasana RS Yarsi Jakpus, Rumah Sakit Syekh Ali Jaber Meninggal )

Bahkan, kata Ichsan, ARSSI mengusulkan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat I, seperti klinik swasta dilibatkan. Jadi, cakupannya bisa sangat luas hingga pelosok daerah. Terlibatnya swasta juga bisa bisa mengurai kemungkinan antrean di faskes milik pemerintah yang menyelenggarakan vaksinasi.

“Sekarang beberapa RS sudah menyiapkan, poli vaksin. Kami siapkan juga pendingin, baik untuk Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, dan lain-lain. Beberapa RS sudah menyiapkan alat pendingin supaya vaksin ini efektif. Kami sudah mempersiapkan SDM juga,” kata Ichsan saat dihubungi KORAN SINDO, kemarin.

Dia menambahkan, apabila diizinkan dan dilibatkan dalam vaksinasi, ARSSI mengajukan beberapa syarat kepada pemerintah. Menurutnya, jika ada efek samping dan tuntutan, pemerintah harus bisa membantu dalam hal pertanggungjawaban. Kemudian, ARSSI ingin pemerintah memastikan kelancaran dan suplai vaksin.

“Kita berharap bisa tersedia dan terukur, jangan sampai ada antrean. Ini bahaya juga kalau masyarakat tahu (bisa vaksinasi mandiri di RS swasta), terjadi antrean, dan vaksinnya terbatas. Berikutnya, edukasi kepada masyarakat itu penting. Efek dari vaksinasi ini ada dua, antrean dan masyarakat sangat pasif, tidak mau divaksinasi. Kami minta bantuan kepada pemerintah,” tuturnya.