Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Soal Protokol Kesehatan, FPI Singgung Rapat Koordinasi Tingkat Menteri
loading...
FPI menyerang balik pemerintah terkait dengan kerumunan pada saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan acara pernikahan di Petamburan, Jakarta Pusat. Foto/Ilustrasi protokol kesehatan
A
A
A
JAKARTA - Front Pembela Islam (FPI) 'menyerang' balik pemerintah terkait dengan kerumunan pada saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan acara pernikahan di Petamburan, Jakarta Pusat.
(Baca juga: Kemendikbud Didesak Sanksi Disdik yang Melanggar Aturan Pembukaan Sekolah)
Pengacara FPI, Aziz Yanuar, mengungkit ketidakpatuhan para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada saat rapat koordinasi tingkat menteri di Bali beberapa waktu lalu.
(Baca juga: Masih Ada 30% Masyarakat Ragu-ragu Diberikan Vaksin Covid-19)
Dalam foto yang viral di media sosial itu, para pembantu Presiden Jokowi nampak berfoto bersama tanpa masker dan tidak menjaga jarak aman. Namun tidak ada penindakan terhadap hal tersebut.
"Rapat koordinasi tingkat menteri Agustus kemarin itu berkumpul tanpa masker gak ada tuh sanksi dan denda padahal di wilayah Indonesia juga," ujar Aziz saat dikonfirmasi Okezone, Senin (16/11/2020).
Kemudian, Aziz juga menyinggung penyelenggaraan Elite Race Borobudur Marathon 2020 yang ditengarai memicu kerumunan dan tanpa jaga jarak.
"Elite race marathon yang kumpul penonton banyak tanpa jaga jarak di Magelang ga ada tuh sanksi dan denda padahal masuk wilayah Indonesia," tandasnya.
Selain itu, Aziz juga menyindir Jokowi dan lain-lain di sebuah Hotel di Banyuwangi yang mengumpulkan massa tanpa jaga jarak pada Juni kemarin. Namun, tak ada sanksi atas hal tersebut.
"Gibran (putra Jokowi) wakyu daftar bakal calon Walkot Solo September kemarin gimana tuh padahal kumpul banyak orang tanpa jaga jarak, masih wilayah Indonesia juga tapi gak ada sanksi dan denda tuh," tegas Aziz.
"Apa beberapa kasus diatas itu dibahas oleh para pemangku negara ini? Om Doni komen kah? Berlaku adil lah," tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat.
Mahfud mengingatkan, pemerintah akan menindak tegas terhadap seluruh kegiatan yang mengumpulkan massa tanpa protokol kesehatan. Aparat keamanan juga diminta tidak ragu dan bersikap tegas menindak para pelanggar tersebut.
FPI sendiri mendapatkan sanksi denda Rp50 juta dari Satpol PP DKI Jakarta atas pelanggaran protokol kesehatan. Namun denda tersebut sudah dibayar. Pemprov DKI pun memberikan apresiasi.
(Baca juga: Kemendikbud Didesak Sanksi Disdik yang Melanggar Aturan Pembukaan Sekolah)
Pengacara FPI, Aziz Yanuar, mengungkit ketidakpatuhan para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada saat rapat koordinasi tingkat menteri di Bali beberapa waktu lalu.
(Baca juga: Masih Ada 30% Masyarakat Ragu-ragu Diberikan Vaksin Covid-19)
Dalam foto yang viral di media sosial itu, para pembantu Presiden Jokowi nampak berfoto bersama tanpa masker dan tidak menjaga jarak aman. Namun tidak ada penindakan terhadap hal tersebut.
"Rapat koordinasi tingkat menteri Agustus kemarin itu berkumpul tanpa masker gak ada tuh sanksi dan denda padahal di wilayah Indonesia juga," ujar Aziz saat dikonfirmasi Okezone, Senin (16/11/2020).
Kemudian, Aziz juga menyinggung penyelenggaraan Elite Race Borobudur Marathon 2020 yang ditengarai memicu kerumunan dan tanpa jaga jarak.
"Elite race marathon yang kumpul penonton banyak tanpa jaga jarak di Magelang ga ada tuh sanksi dan denda padahal masuk wilayah Indonesia," tandasnya.
Selain itu, Aziz juga menyindir Jokowi dan lain-lain di sebuah Hotel di Banyuwangi yang mengumpulkan massa tanpa jaga jarak pada Juni kemarin. Namun, tak ada sanksi atas hal tersebut.
"Gibran (putra Jokowi) wakyu daftar bakal calon Walkot Solo September kemarin gimana tuh padahal kumpul banyak orang tanpa jaga jarak, masih wilayah Indonesia juga tapi gak ada sanksi dan denda tuh," tegas Aziz.
"Apa beberapa kasus diatas itu dibahas oleh para pemangku negara ini? Om Doni komen kah? Berlaku adil lah," tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat.
Mahfud mengingatkan, pemerintah akan menindak tegas terhadap seluruh kegiatan yang mengumpulkan massa tanpa protokol kesehatan. Aparat keamanan juga diminta tidak ragu dan bersikap tegas menindak para pelanggar tersebut.
FPI sendiri mendapatkan sanksi denda Rp50 juta dari Satpol PP DKI Jakarta atas pelanggaran protokol kesehatan. Namun denda tersebut sudah dibayar. Pemprov DKI pun memberikan apresiasi.
(maf)
Explore More