Setelah Pandemi, Pemerintah Diminta Tak Gegabah Keluarkan Kebijakan

JAKARTA - Pemerintah diminta cermat memperhatikan kondisi bangsa setelah pandemi Covid-19. Karenanya pemerintah diharapkan tidak gegabah dalam mengeluarkan kebijakan yang ada.

Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Intitute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad terkait kebijakan harga gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri yang diminta untuk dikaji kembali.

Menurutnya, dalam setahun sampai dua tahun belakangan ada satu dua industri yang mengalami kontraksi bahkan defisit. Meski begitu evaluasi terhadap 7 industri penerima HGBT harus tetap jadi prioritas.

"Dilihat kembali, itu harus dinamis melihat perkembangan," kata Tauhid Ahmad dalam keterangannya, Rabu (28/2/2024).

Sebanyak 7 sektor industri penerima gas bumi di bawah harga pasar yakni USD 6 per MMBTU itu terdiri atas petrokimia, pupuk, baja, oleochemical, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet.

Seluruhnya mendapatkan keringanan harga tersebut sejak pandemi melanda dengan harapan tetap produktif dan berdaya saing sehingga berdampak positif yang salah satunya memerluas lapangan kerja.

Melihat realisasi yang ada, Tauhid Ahmad menyarankan bahwa HGBT harus benar-benar bisa menjangkau ke industri yang memang sangat membutuhkan. Cerminannya adalah dari maksimalnya konsumsi gas bumi oleh industri tersebut sesuai alokasi yang sudah ditentukan.

Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa HGBT tidak memberikan nilai tambah terhadap 7 sektor industri penerima HGBT sehingga efektivitas programnya tidak terwujud.

"Berarti ya dikurangi saja, dikasih ke yang benar-benar butuh. Kan sesuai kapasitas penyerapan. Kedua, industrinya yang sudah bangkit ya nggak perlu lagi dikasih harga tertentu, apalagi yang masih positif tinggi misalnya di atas 5 persen," ungkap Tauhid Ahmad.

Maka pemerintah diminta tidak gegabah meneruskan program HGBT apalagi baru-baru ini muncul wacana untuk menambah jumlah industri penerimanya.