Sejumlah Langkah Blunder Para Pembantu Presiden dalam Menangani Corona

"Tak berhenti disitu, soal larangan mudik juga menimbulkan polemik dan membingungkan sebelum akhirnya Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang mudik bagi seluruh masyarakat. Padahal sebelumnya, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah tidak bisa melarang masyarakat mudik," ujarnya.

Selain itu, sambung dia, kebijakan terbaru yang menimbulkan kontroversi adalah kebijakan Kementerian Perhubungan yang membuka peluang untuk mengizinkan semua moda transportasi beroperasi kembali di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan ini dipersoalkan sejumlah pihak.

Karyono menganggap, kebijakan ini dinilai tidak konsisten. Betapa tidak, di satu sisi pemerintah melarang mudik dan menganjurkan masyarakat untuk tinggal di rumah selama musim pandemi, tapi di sisi lain ada kebijakan baru yang membuka seluruh moda transportasi beroperasi lagi.

Di samping itu, Karyono menilai, kebijakan ini juga bertolak belakang dengan 5 kepala daerah yang mengajukan permohonan penghentian kereta api karena wilayahnya menjadi zona merah. Dengan kebijakan baru di bidang transportasi ini bisa memupus harapan 5 kepala daerah. "Tak pelak, kebijakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang baru saja dinyatakan sembuh dari COVID-19 ini justru menimbulkan kepanikan baru di tengah masyarakat," ucapnya.

Karyono berpendapat, jika kebijakan ini tetap dijalankan, banyak pihak menilai justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat termasuk mudik, meskipun pemerintah tetap melarang mudik. Maka semestinya pemerintah harus tegas dengan kebijakan larangan bepergian ke luar kota terutama dari zona merah untuk mencegah penyebaran virus Corona. Justru yang terpenting adalah pembatasan pergerakan orang agar kasus positif COVID-19 dapat segera ditekan dan perekonomian kembali pulih

"Perbedaan kebijakan ini menunjukkan buruknya komunikasi pemerintah dalam upaya mengatasi penderitaan rakyat akibat COVID-19. Akibat komunikasi yang buruk, telah menimbulkan kegamangan masyarakat yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian penanganan Corona," ungkap Karyono.

Oleh karenanya, kata Karyono, untuk mengakhiri pandemi ini secepat-cepatnya sesuai dengan keinginan Presiden, maka diperlukan kebijakan yang konsisten dan kepemimpinan satu komando. Selain itu, perlu memperbaiki pola koordinasi dan sistem komunikasi yang sinergis. "Hal yang tak kalah penting adalah menyingkirkan ego sektoral yang menjadikan bencana Corona sebagai komoditas politik maupun komoditas bisnis dan ekonomi yang memanfaatkan situasi," katanya.