Program Prabowo-Gibran Dibahas di Rapat Kabinet Semakin Tunjukkan Keberpihakan Jokowi

JAKARTA - Pembahasan program makan siang gratis milik pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Rapat Kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin pada Senin (26/2/2024) terus menuai kritikan. Kali ini, kritikan dari pengamat politik yang juga akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Wawan Sobari.

Dia menilai pembahasan program Prabowo-Gibran di rapat kabinet kemarin semakin menunjukkan tingginya keberpihakan Jokowi ke Prabowo-Gibran. Wawan menilai secara etika politik ada pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi.

Ia jadi teringat ketika proses transisi kekuasaan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Jokowi usai Pemilu 2014. "Pada 2014 ada tim 11 yang menyiapkan proses transisi dari SBY ke Jokowi. Tim 11 sudah ikut ke mana-mana, untuk menyiapkan transisi, sampai Pak SBY tersinggung saya ini masih menjabat,” katanya dalam 'Bincang Santai Bersama Pakar: Proyeksi Politik Pascapemilu' di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Selasa (27/2/2024).



“Sekarang mungkin transisi itu tidak lagi seperti dulu, perpindahan dari Pak SBY ke Pak Jokowi, tapi yang menang meneruskan, tapi itu secara etika enggak tepat," sambung Wawan Sobari.

Menurutnya, secara prinsip etika politik ada dua hal yang ditekannya, salah satunya tidak boleh konflik kepentingan di dalam kebijakan. Di sana ia melihat ada benturan kepentingan, apalagi Jokowi masih menjabat sebagai presiden.

"Kemudian yang kedua adalah tetap sesuai dengan aturan, tapi saya enggak bisa menjawab yang aturan, itu harus dikaji, aturan mana yang dilanggar misalnya dengan memasukkan ini kan uang negara, benturan kepentingan ini sudah tampak sekali," tuturnya.

Selain itu, dosen di Program Studi (Prodi) Ilmu Politik FISIP UB ini menilai pembahasan program makan siang yang diusung Prabowo- Gibran menegaskan kian keberpihakannya Jokowi kepada paslon nomor urut 2 itu.

“Sebenarnya itu justru memperkuat lebih keberpihakan, ketika semua pasangan dan kandidat akan mengatakan, menunggu hasil yang ditetapkan KPU. Tapi hasil KPU belum keluar, program 02 sudah disiapkan untuk masuk APBN 2025, itu sebenarnya makin menunjukkan secara eksplisit tentang keberpihakan,” jelasnya.

Bagi Wawan, Presiden Jokowi akan menunjukkan ingin menyiapkan Anggaran Perbelanjaan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk menyukseskan dan mengimplementasikan program makan siang gratis. Meski secara etika politik hal itu tak etis, tapi secara aturan ia tak mau berkomentar banyak karena perlu kajian dari berbagai sisi jika memang ada pelanggaran.

“Kalau maksa bahwa APBN 2025 itu dipersiapkan di 2024 itu iya, karena APBN 2025 akan disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat sidang MPR Agustus 2024. Tentu yang untuk (APBN) 2025 harus masuk, untuk memastikan 2025 itu program-program 02 masuk,” jelasnya.

“Tapi kalau saya kenapa tidak menggunakan mekanisme perubahan anggaran, kan APBN kan ada APBN perubahan, mungkin yang bagus kayak gitu APBN perubahan jangan yang sekarang. Tapi itu bagian dari politik electoral, politik pemilu nampaknya sudah yakin 02 akan diputuskan menang dengan satu putaran,” pungkasnya.