Kebangkitan PKI: Kenyataan atau Ilusi

Sayangnya, kata Trimedya, isu PKI yang sering menjadi kendaraan politik tersebut sudah tidak laku untuk dijual kepada masyarakat. Karena itu, menurutnya, Gatot harus lebih cerdas dalam mengelola isu politik. ”Pak Gatot harus lebih cerdas dalam membuat isu. Kalau memang mau ikut konstelasi politik harusnya lebih elegan jangan PKI. Isu PKI itu udah nggak laku lagi zaman sekarang,” ujarnya. (Baca juga: Jalan Terjal Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia)

Ia menjelaskan, PDIP sudah sering menerima isu-isu PKI, namun terbukti dapat melewati dengan baik dan memenangkan Pemilu. Karena itu, Trimedya menyarankan agar Gatot terang-terangan untuk meraih simpati masyarakat. Salah satunya dengan membantu masyarakat yang saat ini kesulitan akibat pandemi corona atau Covid-19. Menurutnya, hal itu lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan bahwa pernyataan Gatot Nurmantyo soal isu kebangkitan PKI harus ditanggapi sebagai bentuk peringatan (warning) bagi seluruh anak bangsa. ”Kalau saya dari Fraksi PKS, kita kedepankan husnudzon, berbaik sangka. (Pernyataan Gatot Nurmantyo) tujuannya untuk mengingatkan publik tentang bahaya laten komunis,” katanya.

Jazuli mengatakan, wajar jika pernyataan Gatot tersebut sebagai upaya mencari simpati atas keinginannya maju sebagai calon presiden. Hal tersebut sangat wajar sebagai tafsir politik. ”Saya tidak membantah tafsiran (politik). Tafsir ini jangankan omongan orang, firman Tuhan saja bisa ditafsirkan. Macam-macam lah,” katanya.

Namun, Jazuli berfikir positif bahwa Gatot ingin memberikan warning kepada seluruh anak bangsa bahwa Peringatan 30 S PKI akan datang. ”Ini tidak bisa dipungkiri ada sejarah kelam tentang PKI, juga ada orang yang sampai sekarang masih bangga menjadi anak PKI, realita semacam ini tidak bisa dinafikan. Bisa jadi Pak Gatot, kaca mata husnudzon-nya, dia memberikan warning, hati-hati lho, momentum 30 S PKI ini kita harus waspada,” katanya. (Baca juga: Pengamat: Jika Pancasila Berhasil Diubah, Kebangkitan PKI Nyata)

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan tidak ada yang melarang menonton film Pengkhianatan G30S PKI. Bahkan, kata Mahfud, menonton film tersebut tidak perlu harus menunggu September karena kapan saja bisa menyaksikan film itu di YouTube.

Oleh karena itu, Mahfud heran dengan ribut-ribut soal pemutaran film Pengkhianatan G30S PKI. "Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI diributkan? Tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di TV. Mau nonton di Youtube juga bisa kapan saja, tak usah tunggu bulan September. Semalam saya nonton lagi di Youtube. Dulu Menpen Yunus Yosfiah juga tak melarang, tapi tidak mewajibkan," tulis Mahfud MD melalui akun Twitter-nya, @mohmahfudmd.

Pulihkan Hak Korban

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menyatakan, ada beberapa hal yang harus diingat sehubungan dengan adanya isu kebangkitan kembali PKI yang terus berulang. Pertama, yang jarang dan hampir dilupakan adalah korban dan keluarga korban yang tidak bersalah karena distigma PKI tidak pernah menjadi wacana utama pemerintah. Padahal sangat banyak dari mereka mengalami kedzaliman dan ketidakadilan sangat panjang. (Baca juga: Jumlah Positif Melonjak, Liga Primer Inggris Darurat Covid-19)

"Seharusnya Negara yang menghargai hak asasi manusia harus segera memperbaiki dan memulihkan hak para korban ini," kata Isnur saat berbincang dengan KORAN SINDO.