Kebangkitan PKI: Kenyataan atau Ilusi

Selasa, 29 September 2020 - 07:02 WIB
loading...
A A A
Bicara soal sejarah, tentu bangsa Indonesia memiliki banyak sekali catatan peristiwa yang sangat penting. Tetapi, anehnya dari sekian banyak catatan sejarah bangsa ini, G30S/PKI paling sering dibicarakan. Karyono menilai hal ini tak lepas dari sumbangsih 32 tahun kekuasaan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Secara sistematis melakukan propaganda hingga membuat film tentang G30S/PKI. (Baca juga: Pneumonia Butuh Penanganan Serius)

Di masa Orde Baru, isu komunis/PKI kerap digunakan untuk membungkam tokoh atau kelompok yang menentang kebijakan pemerintah orde baru. ”Maka tak heran, sisa-sisa kekuatan Orde Baru yang masih bercokol getol membuat propaganda tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Amnesty International Indonesia menyarankan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal Andika Perkasa sebaiknya mengabaikan tantangan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo dan elite politik lain yang memerintahkan jajarannya menonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.

”Mempersoalkan sikap Panglima TNI dan KSAD dengan kesan seolah-olah takut dan membuat prajurit menjadi penakut jika tidak memerintahkan nonton bareng film G30S/PKI, itu adalah upaya politisasi TNI. Prajurit di mana pun, dan juga masyarakat tak bisa dipaksakan untuk menerima satu versi sejarah. Mereka sudah mengerti adanya versi sejarah yang berbeda,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid melalui akun Twitter @amnestyindo. Usman mengatakan, hak setiap orang apakah mau menonton film G30S/PKI atau merujuk film dan literatur alternatif lainnya” katanya.

Muatan Politis

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menilai Gatot sengaja menggoreng isu PKI untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) pada 2024. ”Sebagian orang bilang Pak Gatot goreng-goreng isu PKI untuk kepentingan dirinya. Kalau mau nyapres, silakan saja, tanpa harus menuduh pihak lain pro-PKI,” kata Wakil Ketua MPR ini. (Baca juga: Era Teknologi KTP Biometrik Dimulai)

Menurut Gus Jazil, alasan Gatot mengungkit isu PKI tidak relevan lagi. Di sisi lain, ia juga menegaskan semua pihak tetap harus waspada terhadap ancaman PKI. ”Demikian juga, sudah tidak relevan lagi bahas alasan Pak Gatot diganti, apalagi karena alasan pemutaran film G30S/PKI. Panglima kan bukan ngurusi film saja,” tegas Jazilul.

Dia menilai, G30S/PKI adalah peristiwa politik kelam dan menyakitkan. “Jas merah (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah), kita semua tetap harus ingat dan waspada terhadap ancaman PKI," lanjut dia.

Lebih lanjut Gus Jazil menilai, Film G30S/PKI masih perlu diputar. Soal akurasi film tersebut, dia menilai film sejarah punya beragam versi. ”(Film G30S/PKI) perlu diputar, tapi tidak harus diwajibkan. Sejarah, apalagi film, tetap ada versinya, demikian juga soal akurasinya. Film itu dibikin zaman Orde Baru, silahkan saja kalau ada yang mau bikin lebih akurat,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan menilai, isu PKI tersebut sengaja dihembuskan sebagai bentuk manuver politik atas ketidaksukaan kepada PDIP dan pemerintahan Jokowi. ”Isu itu kan sebetulnya hanya untuk menohok PDIP dan pemerintahan sekarang Pak Jokowi,” kata Trimedya.
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Profil Laksamana TNI...
Profil Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, Mantan Panglima TNI yang Istrinya Seorang Polwan
Kembalikan Kepercayaan...
Kembalikan Kepercayaan Publik, Polri Harus Terbuka Kritikan Masyarakat
Apa Saja Latar Belakang...
Apa Saja Latar Belakang Terjadinya G30S PKI? Ada 5 Penyebab
Kisah Istri Perwira...
Kisah Istri Perwira Kostrad Mata-matai Markas PKI saat G30 September Meletus
8 Jenderal Angkatan...
8 Jenderal Angkatan Darat yang Menjadi Panglima TNI Terlama, Ada 3 Tokoh Jenderal Besar
Koalisi Masyarakat Sipil...
Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Bahayanya RUU Polri
Kritisi RUU Polri, YLBHI:...
Kritisi RUU Polri, YLBHI: Ada Udang di Balik Batu
RUU Polri Dikritik YLBHI:...
RUU Polri Dikritik YLBHI: Kepolisian Bisa Jadi Superbody
YLBHI Anggap Dewan Media...
YLBHI Anggap Dewan Media Sosial Bisa Ancam Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat
Rekomendasi
Klasemen Grup C Kualifikasi...
Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Indonesia Bertahan di Posisi 4
Bank Mandiri Sebar Dividen...
Bank Mandiri Sebar Dividen Rp43,51 Triliun, Setara 78% dari Laba
Malam Penuh Makna di...
Malam Penuh Makna di SUGBK: Kemenangan Timnas Indonesia dan Penghormatan untuk Ibu Soed!
Berita Terkini
Soal Bonus Ojol Rp50.000,...
Soal Bonus Ojol Rp50.000, Wamenaker: Mereka Cuma Pekerja Sambilan
30 menit yang lalu
KPK Sita Rp150 Miliar...
KPK Sita Rp150 Miliar dari Korporasi Terkait Kasus Taspen
1 jam yang lalu
LBH Haidar Alwi Laporkan...
LBH Haidar Alwi Laporkan Dugaan Ujaran Kebencian ke Bareskrim
1 jam yang lalu
Ruh Perlawanan dan Tanda-Tanda...
Ruh Perlawanan dan Tanda-Tanda Zaman
1 jam yang lalu
Sinergi PBNU-Polri Wujudkan...
Sinergi PBNU-Polri Wujudkan Mudik Aman dan Nyaman bagi Warga NU
1 jam yang lalu
Kejagung Periksa 8 Saksi...
Kejagung Periksa 8 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pertamina
2 jam yang lalu
Infografis
Salat Tarawih 11 atau...
Salat Tarawih 11 atau 23 Rakaat, Semuanya Baik dan Sah
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved