Bahaya Romantisasi Oligarki Putih

Bahasa memang tidak pernah netral dalam politik. Istilah dapat memperjelas realitas, tetapi juga dapat menutupinya. Ketika oligarki diberi label putih sebelum diuji secara institusional, bahasa tidak lagi menjadi alat analisis, melainkan alat pemutihan. Ia membantu struktur lama tampil dengan wajah baru.

Risiko ini semakin besar dalam masyarakat yang mudah lelah oleh kompleksitas demokrasi. Ketika pemilu mahal, partai lemah, hukum lamban, dan kesejahteraan tidak segera membaik, publik mudah menerima tawaran pragmatis: asal ekonomi tumbuh, asal lapangan kerja tersedia, asal negara stabil, tidak perlu terlalu mempermasalahkan siapa yang terlalu dekat dengan kekuasaan.

Padahal demokrasi tidak boleh dikorbankan atas nama efektivitas. Negara yang efektif tanpa kontrol publik dapat berubah menjadi negara rente. Pertumbuhan tanpa akuntabilitas dapat memperkuat ketimpangan. Stabilitas tanpa kebebasan dapat berubah menjadi kepatuhan. Dan pembangunan tanpa pembatasan kekuasaan dapat menjadi jalan panjang menuju pembajakan negara.

Memagari, Bukan Memutihkan

Karena itu, jalan tengah yang lebih sehat bukanlah memutihkan oligarki, melainkan memagari kekuasaan politik kekayaan. Negara tidak perlu memberi label moral kepada elite ekonomi. Negara perlu membangun aturan yang membuat siapa pun, sekaya apa pun, tidak dapat berdiri di atas hukum.

Pagar pertama adalah transparansi pendanaan politik. Selama publik tidak tahu siapa membiayai partai, kandidat, kampanye, dan operasi politik, selama itu pula kebijakan publik akan selalu dicurigai sebagai hasil transaksi tersembunyi. Demokrasi tidak mungkin sehat jika sumber uang politik gelap, mahal, dan bergantung pada segelintir penyandang dana.

Pagar kedua adalah pembatasan konflik kepentingan. Pejabat publik, pengusaha, partai politik, dan pengambil kebijakan harus dipisahkan oleh aturan yang jelas. Seseorang tidak boleh berada dalam posisi membuat kebijakan yang secara langsung menguntungkan jaringan bisnisnya sendiri. Tanpa pembatasan ini, negara mudah berubah menjadi ruang negosiasi privat yang memakai stempel publik.

Pagar ketiga adalah pajak yang adil. Jika kekayaan besar memperoleh keuntungan dari stabilitas politik, infrastruktur negara, tenaga kerja, sumber daya alam, dan pasar domestik, maka kekayaan itu juga harus kembali memperkuat kapasitas sosial. Pajak bukan hukuman terhadap orang kaya, melainkan mekanisme republik untuk memastikan bahwa akumulasi privat tidak merusak keadilan publik.

Pagar keempat adalah demokratisasi partai politik. Oligarki tumbuh subur ketika partai bergantung pada uang besar, dikuasai elite sempit, dan tertutup dalam rekrutmen. Selama pencalonan politik ditentukan oleh logistik, kedekatan, dan restu elite, selama itu pula demokrasi hanya memberi hak suara kepada rakyat, tetapi memberi hak seleksi kepada pemilik modal.

Pagar kelima adalah penegakan hukum yang tidak pilih kasih. Oligarki hanya bisa dikendalikan jika hukum lingkungan, hak buruh, persaingan usaha, antikorupsi, dan tata kelola sumber daya alam berlaku sama bagi semua. Begitu pelanggaran elite selalu dinegosiasikan, sementara pelanggaran rakyat kecil dihukum tegas, negara hukum kehilangan wibawanya.

Di luar semua itu, masyarakat sipil dan pers bebas tetap menjadi pagar terakhir. Mereka menjaga agar bahasa pembangunan tidak berubah menjadi selimut kekuasaan. Mereka mengingatkan bahwa investasi perlu, tetapi tidak boleh menghapus hak warga. Pertumbuhan penting, tetapi tidak boleh membungkam kritik. Stabilitas berguna, tetapi tidak boleh dipakai untuk menormalisasi dominasi.

Dengan pagar-pagar itu, negara tidak perlu terjebak dalam pertanyaan apakah oligarki tertentu cukup putih atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa tidak ada kekayaan yang dapat membeli hukum, tidak ada modal yang dapat menulis kebijakan untuk dirinya sendiri, dan tidak ada elite yang dapat mengubah republik menjadi perpanjangan kepentingan privatnya.

Demokrasi tidak membutuhkan oligarki putih. Demokrasi membutuhkan negara hukum yang cukup kuat untuk mencegah oligarki mengecat dirinya sendiri. Sebab, dalam politik, warna putih tidak selalu berarti bersih. Kadang ia hanya lapisan cat baru di atas struktur lama yang belum berubah.