Bahaya Romantisasi Oligarki Putih

Lebih jauh, oligarki sering bekerja bukan melalui pelanggaran yang kasatmata, melainkan melalui kedekatan yang dilembagakan. Ia tidak selalu menyuap secara vulgar. Ia bisa hadir melalui pendanaan kampanye, jabatan komisaris, tim sukses, lembaga konsultatif, proyek strategis, atau perumusan kebijakan yang sejak awal sudah lebih ramah kepada pemilik modal besar daripada warga biasa.

Karena itu, menyebut sebagian oligarki sebagai “putih” mengandung risiko penyederhanaan. Seolah-olah cukup dengan melihat apakah ia membangun sektor produktif, kita dapat mengabaikan bagaimana ia memperoleh akses, bagaimana ia memengaruhi aturan, dan bagaimana ia mempertahankan kekayaannya. Padahal oligarki justru bekerja di wilayah yang sering tidak terlihat oleh publik.

Demokrasi tidak hanya bertanya: apakah seseorang berkontribusi terhadap ekonomi? Demokrasi juga bertanya: apakah kontribusi itu diperoleh melalui aturan yang adil? Apakah akses terhadap negara terbuka bagi semua warga atau hanya bagi mereka yang memiliki kekayaan besar? Apakah kebijakan publik disusun untuk kepentingan umum atau untuk mengamankan posisi segelintir pihak?

Jika pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab, istilah oligarki putih mudah menjadi perangkap. Ia membuat publik terpukau oleh hasil ekonomi, tetapi lupa memeriksa distribusi pengaruh politik. Ia membuat pertumbuhan tampak cukup, padahal demokrasi menuntut lebih dari sekadar pertumbuhan.

Demokrasi Tak Bertumpu pada Niat Baik Elite

Republik tidak boleh bergantung pada kemurahan hati orang kaya. Negara hukum tidak bisa dibangun di atas asumsi bahwa elite ekonomi akan selalu memiliki nasionalisme, kesadaran sosial, atau komitmen moral terhadap kepentingan umum. Dalam demokrasi, niat baik elite bukan fondasi. Fondasinya adalah institusi.

Inilah kelemahan utama romantisasi oligarki putih. Ia berpotensi menggeser perhatian dari akuntabilitas institusional ke karakter pribadi elite. Publik diajak berharap bahwa para pemilik modal besar akan menggunakan kekayaannya secara bijak, nasionalis, dan bertanggung jawab. Padahal sejarah politik menunjukkan, kepentingan ekonomi jarang bekerja hanya berdasarkan kebajikan moral.

Elite ekonomi bisa mendukung industrialisasi jika industrialisasi memberi proteksi. Mereka bisa mendukung hilirisasi jika memperoleh konsesi. Mereka bisa mendukung stabilitas jika stabilitas melindungi aset. Mereka bisa berbicara tentang nasionalisme ekonomi jika nasionalisme itu memperkuat posisi bisnisnya. Ini tidak selalu salah, tetapi tidak boleh otomatis disebut sebagai kebajikan publik.

Demokrasi yang sehat tidak menolak peran pengusaha besar. Tetapi demokrasi harus memastikan bahwa peran itu tunduk pada hukum, pajak, persaingan usaha, perlindungan tenaga kerja, lingkungan hidup, dan kontrol publik. Kekayaan boleh memengaruhi produksi, tetapi tidak boleh membeli kebijakan.

Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan apakah ada oligark yang baik. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah sistem politik kita cukup kuat untuk membuat oligark yang buruk tidak bisa merusak negara. Demokrasi tidak dirancang untuk menunggu lahirnya elite yang tercerahkan. Demokrasi dirancang untuk membatasi kekuasaan siapa pun agar tidak berubah menjadi dominasi.

Tanpa institusi yang kuat, gagasan oligarki putih justru bisa berbalik menjadi romantisme berbahaya. Ia menempatkan harapan publik pada moralitas elite, bukan pada aturan main. Ia membuat negara tampak bijak karena mampu merangkul modal, tetapi diam-diam membiarkan modal merangkul negara.

Risiko Rebranding Kekuasaan

Bahaya terbesar oligarki hari ini bukan hanya ketika ia tampil kasar, predatorik, dan telanjang. Bahaya yang lebih halus muncul ketika oligarki mampu berbicara dengan bahasa pembangunan. Ia tidak lagi tampil sebagai pemburu rente, tetapi sebagai penyelamat ekonomi. Ia tidak lagi membela kepentingannya sendiri, tetapi menyebut dirinya penjaga stabilitas, pencipta lapangan kerja, dan mitra strategis negara.

Di sinilah istilah “putih” bisa menjadi kosmetik politik. Warna putih memberi kesan bersih, nasionalis, produktif, dan bertanggung jawab. Padahal, tanpa ukuran yang ketat, putih dapat berarti apa saja. Oligarki yang menikmati konsesi negara bisa menyebut dirinya investor strategis. Oligarki yang dekat dengan penguasa bisa menyebut dirinya mitra pembangunan. Oligarki yang menguasai sumber daya publik bisa menyebut dirinya motor pertumbuhan.

Rebranding semacam ini berbahaya karena mengubah cara publik membaca kekuasaan. Jika sebelumnya publik curiga terhadap konsentrasi kekayaan, kini publik diajak melihatnya sebagai prasyarat pembangunan. Jika sebelumnya dominasi elite dianggap masalah demokrasi, kini ia dapat ditampilkan sebagai efisiensi ekonomi. Jika sebelumnya kedekatan bisnis dan politik disebut konflik kepentingan, kini ia bisa dibungkus sebagai sinergi.