Wakil Ketua Komisi VIII DPR: Integrasi Zakat-Pajak Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Umat
Sabtu, 18 Juli 2026 - 21:50 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko mengatakan integrasi zakat dan pajak perkut pemberdayaan ekonomi umat. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Integrasi yang kuat antara sistem zakat dan perpajakan nasional dapat menjadi motor penggerak utama dalam memperkuat program pemberdayaan ekonomi umat. Sinergi kedua instrumen ini diyakini mampu mengoptimalkan penghimpunan dana sosial keagamaan untuk mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Jurnalisme Filantropi yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Komisi VIII DPR RI, Yayasan Halaqoh Tadarus Al-Qur'an, dan Lazismu di Ruang Perpustakaan Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).
"Optimalisasi penghimpunan zakat melalui integrasi ini dapat memperkuat berbagai program pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penanggulangan bencana yang selama ini menjadi bagian penting dari pembangunan nasional," ujar Singgih.
Baca juga: Lewat Green Zakat, BSI Ajak Masyarakat Ubah Sampah Jadi Investasi Emas
Menurut Singgih, hubungan antara zakat dan pajak tidak boleh diposisikan sebagai dua kewajiban yang saling bersaing atau memberatkan masyarakat. Sebaliknya, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus melihat keduanya sebagai instrumen konstitusional dan keagamaan yang saling melengkapi demi mewujudkan keadilan sosial.
Saat ini, regulasi di Indonesia sebenarnya sudah mengakomodasi pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction) jika disalurkan melalui Baznas atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi. Namun, ke depan, Singgih menyebut muncul gagasan yang lebih progresif agar zakat bisa dikaji menjadi pengurang pajak yang terutang (tax credit).
"Gagasan ini tentu menarik karena memiliki potensi besar mendorong masyarakat menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Dampaknya, tata kelola zakat nasional akan menjadi semakin akuntabel, transparan, dan profesional karena ekosistem ekonomi syariahnya semakin kuat," lanjutnya.
Lihat video: Cara Zakat Fitrah yang Benar dan Manfaatnya
Meski menjanjikan peluang besar bagi kesejahteraan umat, Politisi Partai Golkar ini mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut memerlukan kajian yang objektif dan komprehensif.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Jurnalisme Filantropi yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Komisi VIII DPR RI, Yayasan Halaqoh Tadarus Al-Qur'an, dan Lazismu di Ruang Perpustakaan Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).
"Optimalisasi penghimpunan zakat melalui integrasi ini dapat memperkuat berbagai program pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penanggulangan bencana yang selama ini menjadi bagian penting dari pembangunan nasional," ujar Singgih.
Baca juga: Lewat Green Zakat, BSI Ajak Masyarakat Ubah Sampah Jadi Investasi Emas
Menurut Singgih, hubungan antara zakat dan pajak tidak boleh diposisikan sebagai dua kewajiban yang saling bersaing atau memberatkan masyarakat. Sebaliknya, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus melihat keduanya sebagai instrumen konstitusional dan keagamaan yang saling melengkapi demi mewujudkan keadilan sosial.
Saat ini, regulasi di Indonesia sebenarnya sudah mengakomodasi pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction) jika disalurkan melalui Baznas atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi. Namun, ke depan, Singgih menyebut muncul gagasan yang lebih progresif agar zakat bisa dikaji menjadi pengurang pajak yang terutang (tax credit).
"Gagasan ini tentu menarik karena memiliki potensi besar mendorong masyarakat menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Dampaknya, tata kelola zakat nasional akan menjadi semakin akuntabel, transparan, dan profesional karena ekosistem ekonomi syariahnya semakin kuat," lanjutnya.
Lihat video: Cara Zakat Fitrah yang Benar dan Manfaatnya
Meski menjanjikan peluang besar bagi kesejahteraan umat, Politisi Partai Golkar ini mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut memerlukan kajian yang objektif dan komprehensif.
Lihat Juga :
