Bahaya Romantisasi Oligarki Putih

Muhammad Fauzinuddin Faiz
Dosen & Ketua Academic Collegium Pascasarjana UIN KHAS Jember

GAGASANtentang white oligarchy menarik karena terdengar realistis. Ia tidak berangkat dari ilusi bahwa oligarki dapat dihapus seketika dari tubuh politik dan ekonomi Indonesia. Dalam negara yang sedang mengejar industrialisasi, hilirisasi, ketahanan pangan, kemandirian energi, dan pertumbuhan ekonomi, kekuatan modal besar memang sulit diabaikan. Para pemilik sumber daya ekonomi memiliki jaringan, teknologi, kapasitas eksekusi, dan modal yang tidak selalu dimiliki negara.

Mereka bisa membangun pabrik, membuka lapangan kerja, menggerakkan ekspor, membiayai riset, bahkan menopang agenda pembangunan nasional. Dalam situasi fiskal negara yang terbatas, membayangkan pembangunan tanpa melibatkan elite ekonomi besar tampak kurang realistis.

Namun, justru karena terdengar masuk akal, gagasan white oligarchy perlu diperiksa dengan lebih keras. Pertanyaannya, apakah oligarki putih benar-benar merupakan jalan tengah untuk menundukkan oligarki, atau justru bahasa baru yang memungkinkan oligarki memutihkan dirinya sendiri?

Daya Pikat Jalan Tengah

Oligarki selama ini hampir selalu dipahami secara negatif. Ia diasosiasikan dengan dominasi segelintir elite, pembajakan kebijakan publik, biaya politik mahal, pelemahan partai, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya negara. Karena itu, setiap percakapan tentang oligarki biasanya segera berakhir pada satu kesimpulan: oligarki harus dilawan.

Masalahnya, dalam realitas politik-ekonomi, oligarki tidak selalu mudah disingkirkan. Ia tidak hanya hidup dalam figur orang kaya, tetapi juga dalam jejaring bisnis, partai politik, pembiayaan pemilu, akses terhadap regulasi, konsesi sumber daya alam, hingga relasi historis antara negara dan modal. Ia bukan sekadar aktor, melainkan struktur.

Di titik inilah gagasan oligarki putih memperoleh daya pikat. Jika oligarki tidak mudah dihapus, mungkin ia dapat dijinakkan. Jika kekayaan besar tidak mungkin ditiadakan, mungkin ia dapat diarahkan. Jika elite ekonomi telanjur memiliki pengaruh kuat, mungkin pengaruh itu dapat dipaksa bekerja untuk kepentingan nasional.

Daya tarik gagasan ini terletak pada kesediaannya menerima kenyataan. Negara berkembang yang ingin naik kelas memang membutuhkan kapital besar. Industrialisasi tidak mungkin hanya digerakkan oleh usaha kecil. Hilirisasi membutuhkan investasi raksasa. Infrastruktur memerlukan pembiayaan panjang. Transformasi teknologi membutuhkan keberanian mengambil risiko yang tidak kecil.

Karena itu, tidak adil pula menyamakan semua elite ekonomi sebagai predator. Ada pelaku usaha yang sungguh membangun sektor produktif, menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kapasitas ekonomi nasional. Mereka tidak bisa dibaca dengan kacamata moral yang seragam.

Namun, pengakuan terhadap kompleksitas itu tidak boleh membuat kita kehilangan kewaspadaan. Justru di sanalah tantangannya. Sesuatu yang tampak realistis sering kali paling mudah berubah menjadi pembenaran. Sesuatu yang tampak sebagai jalan tengah dapat menjadi jalan pintas untuk menghindari reformasi yang lebih mendasar.

Batas Kabur Oligarki Produktif

Persoalan utama oligarki bukanlah kekayaan itu sendiri. Dalam demokrasi modern, orang boleh menjadi kaya, perusahaan boleh tumbuh, dan kapital boleh bekerja. Yang menjadi masalah adalah ketika kekayaan berubah menjadi hak istimewa untuk menentukan arah kebijakan publik.

Seorang elite ekonomi bisa saja membangun pabrik, menyerap tenaga kerja, membayar pajak, dan mendukung ekspor. Namun, pada saat yang sama, ia juga bisa membiayai partai politik, memengaruhi penyusunan regulasi, memperoleh konsesi, menikmati fasilitas fiskal, menekan kompetitor, atau memiliki akses khusus kepada pengambil keputusan. Ia produktif secara ekonomi, tetapi tetap problematis secara demokratis.

Di sinilah batas antara oligarki produktif dan oligarki predator menjadi kabur. Produktivitas ekonomi tidak otomatis membersihkan dominasi politik. Kontribusi terhadap pertumbuhan tidak otomatis memberi legitimasi untuk memengaruhi hukum. Penciptaan lapangan kerja tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh pengecualian dari prinsip persaingan sehat, perlindungan lingkungan, hak buruh, atau kewajiban pajak.