Bahaya Romantisasi Oligarki Putih

Muhammad Fauzinuddin Faiz
Dosen & Ketua Academic Collegium Pascasarjana UIN KHAS Jember

GAGASANtentang white oligarchy menarik karena terdengar realistis. Ia tidak berangkat dari ilusi bahwa oligarki dapat dihapus seketika dari tubuh politik dan ekonomi Indonesia. Dalam negara yang sedang mengejar industrialisasi, hilirisasi, ketahanan pangan, kemandirian energi, dan pertumbuhan ekonomi, kekuatan modal besar memang sulit diabaikan. Para pemilik sumber daya ekonomi memiliki jaringan, teknologi, kapasitas eksekusi, dan modal yang tidak selalu dimiliki negara.

Mereka bisa membangun pabrik, membuka lapangan kerja, menggerakkan ekspor, membiayai riset, bahkan menopang agenda pembangunan nasional. Dalam situasi fiskal negara yang terbatas, membayangkan pembangunan tanpa melibatkan elite ekonomi besar tampak kurang realistis.

Namun, justru karena terdengar masuk akal, gagasan white oligarchy perlu diperiksa dengan lebih keras. Pertanyaannya, apakah oligarki putih benar-benar merupakan jalan tengah untuk menundukkan oligarki, atau justru bahasa baru yang memungkinkan oligarki memutihkan dirinya sendiri?

Daya Pikat Jalan Tengah

Oligarki selama ini hampir selalu dipahami secara negatif. Ia diasosiasikan dengan dominasi segelintir elite, pembajakan kebijakan publik, biaya politik mahal, pelemahan partai, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya negara. Karena itu, setiap percakapan tentang oligarki biasanya segera berakhir pada satu kesimpulan: oligarki harus dilawan.

Masalahnya, dalam realitas politik-ekonomi, oligarki tidak selalu mudah disingkirkan. Ia tidak hanya hidup dalam figur orang kaya, tetapi juga dalam jejaring bisnis, partai politik, pembiayaan pemilu, akses terhadap regulasi, konsesi sumber daya alam, hingga relasi historis antara negara dan modal. Ia bukan sekadar aktor, melainkan struktur.

Di titik inilah gagasan oligarki putih memperoleh daya pikat. Jika oligarki tidak mudah dihapus, mungkin ia dapat dijinakkan. Jika kekayaan besar tidak mungkin ditiadakan, mungkin ia dapat diarahkan. Jika elite ekonomi telanjur memiliki pengaruh kuat, mungkin pengaruh itu dapat dipaksa bekerja untuk kepentingan nasional.

Daya tarik gagasan ini terletak pada kesediaannya menerima kenyataan. Negara berkembang yang ingin naik kelas memang membutuhkan kapital besar. Industrialisasi tidak mungkin hanya digerakkan oleh usaha kecil. Hilirisasi membutuhkan investasi raksasa. Infrastruktur memerlukan pembiayaan panjang. Transformasi teknologi membutuhkan keberanian mengambil risiko yang tidak kecil.

Karena itu, tidak adil pula menyamakan semua elite ekonomi sebagai predator. Ada pelaku usaha yang sungguh membangun sektor produktif, menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kapasitas ekonomi nasional. Mereka tidak bisa dibaca dengan kacamata moral yang seragam.

Namun, pengakuan terhadap kompleksitas itu tidak boleh membuat kita kehilangan kewaspadaan. Justru di sanalah tantangannya. Sesuatu yang tampak realistis sering kali paling mudah berubah menjadi pembenaran. Sesuatu yang tampak sebagai jalan tengah dapat menjadi jalan pintas untuk menghindari reformasi yang lebih mendasar.

Batas Kabur Oligarki Produktif

Persoalan utama oligarki bukanlah kekayaan itu sendiri. Dalam demokrasi modern, orang boleh menjadi kaya, perusahaan boleh tumbuh, dan kapital boleh bekerja. Yang menjadi masalah adalah ketika kekayaan berubah menjadi hak istimewa untuk menentukan arah kebijakan publik.

Seorang elite ekonomi bisa saja membangun pabrik, menyerap tenaga kerja, membayar pajak, dan mendukung ekspor. Namun, pada saat yang sama, ia juga bisa membiayai partai politik, memengaruhi penyusunan regulasi, memperoleh konsesi, menikmati fasilitas fiskal, menekan kompetitor, atau memiliki akses khusus kepada pengambil keputusan. Ia produktif secara ekonomi, tetapi tetap problematis secara demokratis.

Di sinilah batas antara oligarki produktif dan oligarki predator menjadi kabur. Produktivitas ekonomi tidak otomatis membersihkan dominasi politik. Kontribusi terhadap pertumbuhan tidak otomatis memberi legitimasi untuk memengaruhi hukum. Penciptaan lapangan kerja tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh pengecualian dari prinsip persaingan sehat, perlindungan lingkungan, hak buruh, atau kewajiban pajak.

Lebih jauh, oligarki sering bekerja bukan melalui pelanggaran yang kasatmata, melainkan melalui kedekatan yang dilembagakan. Ia tidak selalu menyuap secara vulgar. Ia bisa hadir melalui pendanaan kampanye, jabatan komisaris, tim sukses, lembaga konsultatif, proyek strategis, atau perumusan kebijakan yang sejak awal sudah lebih ramah kepada pemilik modal besar daripada warga biasa.

Karena itu, menyebut sebagian oligarki sebagai “putih” mengandung risiko penyederhanaan. Seolah-olah cukup dengan melihat apakah ia membangun sektor produktif, kita dapat mengabaikan bagaimana ia memperoleh akses, bagaimana ia memengaruhi aturan, dan bagaimana ia mempertahankan kekayaannya. Padahal oligarki justru bekerja di wilayah yang sering tidak terlihat oleh publik.

Demokrasi tidak hanya bertanya: apakah seseorang berkontribusi terhadap ekonomi? Demokrasi juga bertanya: apakah kontribusi itu diperoleh melalui aturan yang adil? Apakah akses terhadap negara terbuka bagi semua warga atau hanya bagi mereka yang memiliki kekayaan besar? Apakah kebijakan publik disusun untuk kepentingan umum atau untuk mengamankan posisi segelintir pihak?

Jika pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab, istilah oligarki putih mudah menjadi perangkap. Ia membuat publik terpukau oleh hasil ekonomi, tetapi lupa memeriksa distribusi pengaruh politik. Ia membuat pertumbuhan tampak cukup, padahal demokrasi menuntut lebih dari sekadar pertumbuhan.

Demokrasi Tak Bertumpu pada Niat Baik Elite

Republik tidak boleh bergantung pada kemurahan hati orang kaya. Negara hukum tidak bisa dibangun di atas asumsi bahwa elite ekonomi akan selalu memiliki nasionalisme, kesadaran sosial, atau komitmen moral terhadap kepentingan umum. Dalam demokrasi, niat baik elite bukan fondasi. Fondasinya adalah institusi.

Inilah kelemahan utama romantisasi oligarki putih. Ia berpotensi menggeser perhatian dari akuntabilitas institusional ke karakter pribadi elite. Publik diajak berharap bahwa para pemilik modal besar akan menggunakan kekayaannya secara bijak, nasionalis, dan bertanggung jawab. Padahal sejarah politik menunjukkan, kepentingan ekonomi jarang bekerja hanya berdasarkan kebajikan moral.

Elite ekonomi bisa mendukung industrialisasi jika industrialisasi memberi proteksi. Mereka bisa mendukung hilirisasi jika memperoleh konsesi. Mereka bisa mendukung stabilitas jika stabilitas melindungi aset. Mereka bisa berbicara tentang nasionalisme ekonomi jika nasionalisme itu memperkuat posisi bisnisnya. Ini tidak selalu salah, tetapi tidak boleh otomatis disebut sebagai kebajikan publik.

Demokrasi yang sehat tidak menolak peran pengusaha besar. Tetapi demokrasi harus memastikan bahwa peran itu tunduk pada hukum, pajak, persaingan usaha, perlindungan tenaga kerja, lingkungan hidup, dan kontrol publik. Kekayaan boleh memengaruhi produksi, tetapi tidak boleh membeli kebijakan.

Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan apakah ada oligark yang baik. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah sistem politik kita cukup kuat untuk membuat oligark yang buruk tidak bisa merusak negara. Demokrasi tidak dirancang untuk menunggu lahirnya elite yang tercerahkan. Demokrasi dirancang untuk membatasi kekuasaan siapa pun agar tidak berubah menjadi dominasi.

Tanpa institusi yang kuat, gagasan oligarki putih justru bisa berbalik menjadi romantisme berbahaya. Ia menempatkan harapan publik pada moralitas elite, bukan pada aturan main. Ia membuat negara tampak bijak karena mampu merangkul modal, tetapi diam-diam membiarkan modal merangkul negara.

Risiko Rebranding Kekuasaan

Bahaya terbesar oligarki hari ini bukan hanya ketika ia tampil kasar, predatorik, dan telanjang. Bahaya yang lebih halus muncul ketika oligarki mampu berbicara dengan bahasa pembangunan. Ia tidak lagi tampil sebagai pemburu rente, tetapi sebagai penyelamat ekonomi. Ia tidak lagi membela kepentingannya sendiri, tetapi menyebut dirinya penjaga stabilitas, pencipta lapangan kerja, dan mitra strategis negara.

Di sinilah istilah “putih” bisa menjadi kosmetik politik. Warna putih memberi kesan bersih, nasionalis, produktif, dan bertanggung jawab. Padahal, tanpa ukuran yang ketat, putih dapat berarti apa saja. Oligarki yang menikmati konsesi negara bisa menyebut dirinya investor strategis. Oligarki yang dekat dengan penguasa bisa menyebut dirinya mitra pembangunan. Oligarki yang menguasai sumber daya publik bisa menyebut dirinya motor pertumbuhan.

Rebranding semacam ini berbahaya karena mengubah cara publik membaca kekuasaan. Jika sebelumnya publik curiga terhadap konsentrasi kekayaan, kini publik diajak melihatnya sebagai prasyarat pembangunan. Jika sebelumnya dominasi elite dianggap masalah demokrasi, kini ia dapat ditampilkan sebagai efisiensi ekonomi. Jika sebelumnya kedekatan bisnis dan politik disebut konflik kepentingan, kini ia bisa dibungkus sebagai sinergi.

Bahasa memang tidak pernah netral dalam politik. Istilah dapat memperjelas realitas, tetapi juga dapat menutupinya. Ketika oligarki diberi label putih sebelum diuji secara institusional, bahasa tidak lagi menjadi alat analisis, melainkan alat pemutihan. Ia membantu struktur lama tampil dengan wajah baru.

Risiko ini semakin besar dalam masyarakat yang mudah lelah oleh kompleksitas demokrasi. Ketika pemilu mahal, partai lemah, hukum lamban, dan kesejahteraan tidak segera membaik, publik mudah menerima tawaran pragmatis: asal ekonomi tumbuh, asal lapangan kerja tersedia, asal negara stabil, tidak perlu terlalu mempermasalahkan siapa yang terlalu dekat dengan kekuasaan.

Padahal demokrasi tidak boleh dikorbankan atas nama efektivitas. Negara yang efektif tanpa kontrol publik dapat berubah menjadi negara rente. Pertumbuhan tanpa akuntabilitas dapat memperkuat ketimpangan. Stabilitas tanpa kebebasan dapat berubah menjadi kepatuhan. Dan pembangunan tanpa pembatasan kekuasaan dapat menjadi jalan panjang menuju pembajakan negara.

Memagari, Bukan Memutihkan

Karena itu, jalan tengah yang lebih sehat bukanlah memutihkan oligarki, melainkan memagari kekuasaan politik kekayaan. Negara tidak perlu memberi label moral kepada elite ekonomi. Negara perlu membangun aturan yang membuat siapa pun, sekaya apa pun, tidak dapat berdiri di atas hukum.

Pagar pertama adalah transparansi pendanaan politik. Selama publik tidak tahu siapa membiayai partai, kandidat, kampanye, dan operasi politik, selama itu pula kebijakan publik akan selalu dicurigai sebagai hasil transaksi tersembunyi. Demokrasi tidak mungkin sehat jika sumber uang politik gelap, mahal, dan bergantung pada segelintir penyandang dana.

Pagar kedua adalah pembatasan konflik kepentingan. Pejabat publik, pengusaha, partai politik, dan pengambil kebijakan harus dipisahkan oleh aturan yang jelas. Seseorang tidak boleh berada dalam posisi membuat kebijakan yang secara langsung menguntungkan jaringan bisnisnya sendiri. Tanpa pembatasan ini, negara mudah berubah menjadi ruang negosiasi privat yang memakai stempel publik.

Pagar ketiga adalah pajak yang adil. Jika kekayaan besar memperoleh keuntungan dari stabilitas politik, infrastruktur negara, tenaga kerja, sumber daya alam, dan pasar domestik, maka kekayaan itu juga harus kembali memperkuat kapasitas sosial. Pajak bukan hukuman terhadap orang kaya, melainkan mekanisme republik untuk memastikan bahwa akumulasi privat tidak merusak keadilan publik.

Pagar keempat adalah demokratisasi partai politik. Oligarki tumbuh subur ketika partai bergantung pada uang besar, dikuasai elite sempit, dan tertutup dalam rekrutmen. Selama pencalonan politik ditentukan oleh logistik, kedekatan, dan restu elite, selama itu pula demokrasi hanya memberi hak suara kepada rakyat, tetapi memberi hak seleksi kepada pemilik modal.

Pagar kelima adalah penegakan hukum yang tidak pilih kasih. Oligarki hanya bisa dikendalikan jika hukum lingkungan, hak buruh, persaingan usaha, antikorupsi, dan tata kelola sumber daya alam berlaku sama bagi semua. Begitu pelanggaran elite selalu dinegosiasikan, sementara pelanggaran rakyat kecil dihukum tegas, negara hukum kehilangan wibawanya.

Di luar semua itu, masyarakat sipil dan pers bebas tetap menjadi pagar terakhir. Mereka menjaga agar bahasa pembangunan tidak berubah menjadi selimut kekuasaan. Mereka mengingatkan bahwa investasi perlu, tetapi tidak boleh menghapus hak warga. Pertumbuhan penting, tetapi tidak boleh membungkam kritik. Stabilitas berguna, tetapi tidak boleh dipakai untuk menormalisasi dominasi.

Dengan pagar-pagar itu, negara tidak perlu terjebak dalam pertanyaan apakah oligarki tertentu cukup putih atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa tidak ada kekayaan yang dapat membeli hukum, tidak ada modal yang dapat menulis kebijakan untuk dirinya sendiri, dan tidak ada elite yang dapat mengubah republik menjadi perpanjangan kepentingan privatnya.

Demokrasi tidak membutuhkan oligarki putih. Demokrasi membutuhkan negara hukum yang cukup kuat untuk mencegah oligarki mengecat dirinya sendiri. Sebab, dalam politik, warna putih tidak selalu berarti bersih. Kadang ia hanya lapisan cat baru di atas struktur lama yang belum berubah.