Evidence Base Policy

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

PEMERINTAHAN baru, sebentar lagi (20 Oktober 2024) akan dilantik dan tentu diharapkan langsung tancap gas. Dari berita yang beredar (walaupun tidak resmi, tetapi semakin banyak beritanya, jumlah kementerian dan Lembaga akan bertambah, tentu dengan harapan capaian yang lebih baik dan lebih tinggi dari pemerintahan saat ini.

Kabinet Prabowo nantinya tentu akan melanjutkan dan bahkan melakukan akselerasi untuk beberapa program, dalam usaha mewujudkan janji politik menjadi program nyata. Langkah awal tentunya penerapan kebijakan yang berbasis bukti atau data yang akurat (Evidence Base Policy) dalam menyusun program-program dalam mewujudkan janji politik agar direalisasikan untuk mencapai kesejahteraan.

Beberapa janji presiden Prabowo yang sangat ditunggu tentu adalah makan siang gratis, yang diharapkan merupakan program breakthrough (terobosan) dalam pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Pengalaman negara lain, terutama RRC, pembagian makan siang/pagi sudah berjalan dengan baik dan terorganisir dengan baik.

Bagi Indonesia, perlibatan UMKM, pemerintah daerah (sub-national government) maupun lembaga pusat yang di daerah, akan semakin baik dalam konteks penyediaan, pengantaran (delivery) maupun pemberdayaan. Untuk itu, saya yakin tim presiden sudah melakukan kajian yang detil dan terukur untuk menjalankan pemberian makan gratis ini.

Tentu pro kontra, akan selalu ada dan normal dalam iklim yang demokratis. Sepanjang data penerima dan tata kelola sudah disiapkan dengan baik, maka program ini tentu akan sangat baik bagi penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Pengalaman Penanganan Covid-19
Selama penanganan Covid-19, pemerintah sudah membuktikan bagaimana kebijakan yang dibuat berbasis kajian dan data (tentang pergerakan barang/produk, manusia) telah mampu mengurangi jumlah korban yang berlebihan. Termasuk, membantu pemerintah untuk memberikan sistem insentif dalam perpajakan termasuk wilayah mana yang perlu dibantu, mengingat semua serba terbatas (ada PSBB) dan pembatas lainnya.

Melalui basis data yang lebih baik, tentu kualitas kebijakan akan lebih baik. Hal ini terbukti kita merupakan salah satu negara dengan penanganan covid terbaik.

Pada saat awal Covid-19, banyak pihak sedikit kalang kabut diawal kemunculannya. Karena baru disadari krisis Kesehatan (covid) ternyata sudah mulai menyerang sosial dan ekonomi, dan ini merupakan kejadian baru yang dihadapi oleh pemerintah dan Masyarakat.

Saat itulah, pendataan tentang keluarga miskin (per Alamat) serta industri yang masih produktif dianalisis. Termasuk, muncul kesadaran bahwa keualitas data yang dimiliki negara masih tersebar dan beragam kualitasnya.