Evidence Base Policy

Penanganan yang terukur dan tepat, karena di-support data menjadikan efektifitas kebijakan dapat dirasakan secara langsung dan cepat. Untuk itu, pemerintah membuat usulan “satu data” yang akan sangat membantu, karena adanya integrasi data dari berbagai kementrian, lembaga maupun masyarakat.

Akurasi Tindakan
Pengalaman pengelolaan Covid-19 yang berhasil, memberikan pelajaran tentang akurasi dan kecepatan kebijakan menjadi sangat penting. Proses perumusan kebijakan dituntut sangat reaktif dengan bekal data yang (semestinya) transparan, terukur, efektif, dan efisien.

Beberapa langkah kuratif dalam pelaksanaan kebijakan, terbukti belum cukup efektif untuk membendung laju persebaran Covid-19, hingga pemerintah perlu lebih mengefektifkan pencegahan yang juga sudah dilakukan di daerah-daerah. Salah satu penyebabnya, bisa jadi karena data sebagai dasar pembuatan kebijakan, tidak lagi sesuai dengan kondisi riil di lapangan, mengingat cepatnya perubahan. Oleh karena itu, ketersediaan big data semestinya bisa mendukung perumusan kebijakan agar kinerjanya lebih akurat.

Big data untuk melihat kinerja pelaku ekonomi (UMKM) sempat dilakukan oleh platform digital Qasir dalam menganalisis kondisi ekonomi secara real time di Malang Raya. Qasir mampu meng-captures beberapa gambaran riil dari hasil olah big data sebagai bahan risetnya.

Hingga akhirnya mereka menghasilkan luaran yang menurut penulis sangat representatif dengan kondisi yang ada. Terutama terkait perubahan perilaku dan dinamika lingkungan bisnis selama Covid-19 berjalan.

Pemerintahan baru nanti, kita berharap memanfaatkan pengolahan hasil big data untuk melihat dinamika bisnis setiap hari. Pemerintah bisa memberikan kebijakan baik fiskal maupun moneter yang lebih tepat, dan bagi para pengusaha hasil analisis ini bisa menjadi alert untuk terus waspada akan ancaman pada bisnis mereka.

Berkaca dari pengalaman tersebut, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas data yang selama ini ada. Semakin baik dan akurat data yang dimiliki, tentu kebijakan yang dibuat semakin berkualitas dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan.

Apalagi jika kita lihat kebijakan pemerintah baru yang didominasi oleh keberpihakan, subsidi, tentu memerlukan data yang baik. Jika tidak maka kekisruhan akan timbul karena ketidak tepatan penerima bantuan, atau subsidi yang tidak tepat sasaran.

Terakhir, pemanfaatan data, terutama big data, serta dan bukti aktual yang dibangun berdasarkan analisis yang tepat dan detail, akan sangat membantu dan mendesak bagi penyusunan desain kebijakan yang berkualitas dan berorientasi pada tujuan. Memang perubahan itu Sunnatullah, tidak ada yang kekal di dunia ini, semua pasti berubah atau berakhir.

Namun sebagai makhluk Tuhan, kita diberikan akal, tenaga untuk terus berikhtiar dan memberikan upaya terbaik bagi kesejahteraan manusia, kita semua. Wallahu’alam.