Otak-Atik Kebijakan Bendung Ancaman Inflasi

Berkaca pada keberhasilan Indonesia dalam pengendalian inflasi di tahun 2023 lalu cukup memberikan optimisme bahwa laju inflasi di tahun 2024 pun akan terkendali di kisaran 2,5% plus minus satu persen. Target tersebut turun sedikit dari target inflasi tahun lalu yang dipatok di tiga persen plus minus satu persen. Upaya menjaga inflasi berfokus pada pengendalian harga pangan bergejolak dan penerapan program bantuan langsung tunai bernilai Rp11,25 triliun.

Saat ini, inflasi harga pangan bergejolak (volatile food), menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut lantaran selain berkontribusi signifikan terhadap inflasi inti, gejolak pangan juga langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Desember 2023 Indonesia mengalami inflasi makanan 6,18% (year-on-year/yoy). Angka itu menjadikan inflasi makanan Indonesia tertinggi ke-4 di ASEAN.

Memperkuat Sinergitas Pengendalian Inflasi

Inflasi yang kian melambung merupakan tanda bahaya bagi keberlangsungan negara. Tak hanya soal ekonomi, inflasi yang meroket berpotensi meningkatkan instabilitas politik. Beberapa kasus, seperti saat masa ”Musim Semi Arab” dan krisis di Sri Lanka, menunjukkan bahwa inflasi yang tidak terkontrol dapat memantik protes besar-besaran hingga berujung pada gejolak politik dan penggulingan rezim pemerintahan. Oleh sebab itu, tak heran bila upaya pengendalian tingkat inflasi menjadi agenda utama bagi pemerintah di banyak negara.

Secara umum penanganan inflasi dapat dikendalikan melalui dua arah, yakni dari sisi permintaan dan sisi pasokan. Pada sisi permintaan, negara dapat berupaya untuk mengendalikan inflasi dengan kebijakan yang dapat mengurangi permintaan yang dapat dicapai melalui kebijakan fiskal ataupun moneter. Di sisi lain dari sisi pasokan, negara bisa melakukan intervensi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Di luar kedua sisi ini, pemerintah juga dapat mengurangi dampak yang disebabkan oleh inflasi melalui berbagai upaya dalam menjaga harga, terutama kebutuhan pokok, serta menyiapkan jaring pengaman sosial bagi warga yang paling terdampak.

Bagi Indonesia, tekanan inflasi global memang tak dapat dihindari. Pemerintah perlu terus berupaya agar tekanan ekonomi dari eksternal yang sedang terjadi saat ini tak sampai berdampak pada konsumsi dalam negeri. Pemerintah secara bersama-sama perlu menjaga sistem moneter ekonomi dalam negeri secara merata. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah perlu tetap menjaga kestabilan daya beli masyarakat, Jika konsumsi rumah tangga tidak tumbuh maka kondisi ini akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menghadapi tantangan inflasi bukanlah hal yang mudah. Pada kondisi ini diperlukan sinergitas kebijakan fiskal dan moneter yang harmonis untuk dapat mempertahankan daya beli masyarakat. Pemerintah dapat memainkan peran APBN sebagai shock absorber dari dampak kenaikan harga komoditas energi dan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Salah satu instrumen untuk menekan laju inflasi adalah mendistribusikan bantuan sosial (bansos) guna menjaga daya beli masyarakat.

Beberapa mekanisme perlindungan sosial di antaranya melalui program Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, serta BLT desa. Tak hanya itu, intervensi APBN dalam mengendalikan inflasi, terutama akibat harga pangan bergejolak, tidak hanya melalui program bansos, melainkan juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, mengembangkan sentra-sentra produksi, hingga menguatkan cadangan pangan nasional.

Selain itu, peran serta pemerintah daerah adalah bagian yang tak terpisahkan, khususnya dalam mengelola inflasi. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam memantau dan mengelola faktor-faktor lokal yang berkontribusi terhadap laju inflasi. Pemerintah daerah memiliki peran dalam mengendalikan harga-harga barang dan jasa di tingkat lokal, serta memperkuat sinergi dengan kebijakan nasional untuk mencapai stabilitas harga yang diinginkan.

Di samping itu, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam meningkatkan transparansi pasar dan melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik yang berpotensi memicu kenaikan harga yang tidak wajar. Melalui pemahaman mendalam terhadap dinamika ekonomi lokal dan menjalin kolaborasi yang solid dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait, maka pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga stabilitas harga di tingkat regional.

Pada akhirnya, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter secara umum, serta peran serta pemerintah daerah, merupakan fondasi dalam upaya mengendalikan inflasi di Indonesia. Melalui kerjasama yang kokoh antara pemerintah (pusat maupun daerah) dan bank sentral, serta komitmen untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, Indonesia dapat mengatasi tantangan inflasi dengan efektif, membawa manfaat bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Semoga.