RUU Cipta Kerja Dapat Meningkat Daya Saing Perekonomian
Kamis, 13 Agustus 2020 - 17:00 WIB
loading...
Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja masih menjadi polemik di kalangan akademisi, buruh, hingga pengusaha. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengesahan Rancangan Undang-Undang ( RUU) Cipta Kerja masih menjadi polemik di kalangan akademisi, buruh, hingga pengusaha. Agar tidak terjadi simpang siur, Akademisi Sumatera Utara Jaringan Independen Pemuda Indonesia menggelar webinar nasional dengan mengambil tema ‘Kontribusi RUU Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Daya Saing Perekonomian di Sumatera Utara.’
Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), Fredick Broven Ekayanta mengatakan bahwa daya saing ekonomi Indonesia itu lemah, penyebabnya adalah ribetnya birokrasi. Fredick menilai RUU Cipta Kerja merupakan sebuah cara untuk menyederahanakan birokrasi di Indonesia.
(Baca juga: Pesan Amien Rais untuk Jokowi: Terus Atau Mundur)
Menurutnya, jika RUU Cipta Kerja dipercepat maka kemampuan Indonesia dalam mempertahankan algoritma sebesar 50% di ekonomi. Selain itu, Omnibus Law adalah langkah untuk meminimalkan penyelewengan birokrasi.
”RUU ini adalah mengganti banyaknya aturan yang ada di birokrasi, lalu disederhanakan menjadi Omnibus Law. Tujuannya adalah untuk mempermudah bagi siapa saja untuk menanamkan saham atau modalnya di negara kita, yang akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja bagi penduduk Indonesia,” ujar Fedrick dalam keterangannya, Selasa (11/8/2020).
Menanggapi hal tersebut, Sosiolog Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Purjatian Anhar mengungkapkan secara sosial memang RUU Cipta Kerja berpotensi menyebabkan kegaduhan di para pekerja dan buruh. Sebab, ada beberapa pasal di bidang ketenagakerjaan dapat menimbulakan perspektif yang multitafsir bagi pembacanya.
Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), Fredick Broven Ekayanta mengatakan bahwa daya saing ekonomi Indonesia itu lemah, penyebabnya adalah ribetnya birokrasi. Fredick menilai RUU Cipta Kerja merupakan sebuah cara untuk menyederahanakan birokrasi di Indonesia.
(Baca juga: Pesan Amien Rais untuk Jokowi: Terus Atau Mundur)
Menurutnya, jika RUU Cipta Kerja dipercepat maka kemampuan Indonesia dalam mempertahankan algoritma sebesar 50% di ekonomi. Selain itu, Omnibus Law adalah langkah untuk meminimalkan penyelewengan birokrasi.
”RUU ini adalah mengganti banyaknya aturan yang ada di birokrasi, lalu disederhanakan menjadi Omnibus Law. Tujuannya adalah untuk mempermudah bagi siapa saja untuk menanamkan saham atau modalnya di negara kita, yang akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja bagi penduduk Indonesia,” ujar Fedrick dalam keterangannya, Selasa (11/8/2020).
Menanggapi hal tersebut, Sosiolog Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Purjatian Anhar mengungkapkan secara sosial memang RUU Cipta Kerja berpotensi menyebabkan kegaduhan di para pekerja dan buruh. Sebab, ada beberapa pasal di bidang ketenagakerjaan dapat menimbulakan perspektif yang multitafsir bagi pembacanya.
Lihat Juga :
