Menko PMK Beberkan Capaian 'Trisula Kebijakan' Atasi Dampak Corona

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan pemerintah tetap serius menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal itu terwujud melalui 'Trisula Kebijakan' pemerintah dalam memerangi Covid-19, yakni penanganan kesehatan, penyaluran jaring pengaman sosial, dan memastikan survivabilitas ekonomi.

"Ujung tombak Trisula Kebijakan adalah penanganan kesehatan untuk memastikan masyarakat terlindungi, tertangani, dan sistem kesehatan mampu melayani. Bersamaan diluncurkan juga kebijakan jaring pengaman sosial agar masyarakat rentan yang terdampak ekonominya tetap dapat hidup. Pemerintah juga harus memastikan perekonomian tetap survive di tengah konstelasi ekonomi global seperti saat ini," terang Menko PMK Muhadjir Effendy dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Ia menjelaskan, persoalan kesehatan sudah mulai membaik. Pendanaan sudah disiapkan, fasilitas kesehatan ditingkatkan, alat kesehatan seperti APD, alat tes, hingga ventilator terus disiapkan.

"Kita fokus mengurus jaring pengaman sosial. Ada tujuh program jaring pengaman sosial yang terdiri dari 4 program nonreguler dan 3 program reguler," jelas Muhadjir.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan, program nonreguler adalah program stimulus percepatan penanganan Covid-19, yakni Bansos Sembako untuk Jabodetabek, Bansos Tunai, Bantuan Subsidi Listrik, dan BLT Dana Desa. Adapun program reguler yaitu Kartu Prakerja, Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH), namun dengan perluasan sasaran.

"Untuk jaring pengaman sosial ini, bansos-bansos sudah mulai disalurkan ke masyarakat dan pemerintah akan terus mempercepat penyalurannya. Pemerintah menggandeng KPK untuk bersama-sama melakukan monitoring penyaluran bansos, serta dalam penyalurannya melibatkan TNI Polri. Ini demi akuntabilitas dan transparansi. Kita meminimalkan kesalahan penyaluran," tegas dia. ( ).

Sesuai rekomendasi KPK, basis data yang digunakan untuk dasar penyaluran bansos adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, pemerintah daerah dapat mendata warga lainnya yang tak masuk dalam DTKS namun terdampak ekonominya dan sesuai kriteria untuk diberi bansos. Selanjutnya, data baru tersebut sebagai updating DTKS existing.

Menko PMK menyampaikan progres Jaring Pengaman Sosial per 29 April 2020. Untuk bansos sembako DKI Jakarta telah disalurkan kepada 284.587 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (30.04%), sedangkan Bodetabek belum ada penyaluran.

Bansos tunai disalurkan kepada 9827 KPM. Penyaluran program sembako sudah mencapai 13,3 juta KPM (65%), dan telah sampai ke keluarga penerima manfaat sebanyak 10,3 juta KPM (51,5%). Program Keluarga Harapan sudah disalurkan kepada 9.96 juta KPM. Program diskon listrik sudah dimanfaatkan oleh 31 juta KPM (100%).

Untuk Kartu Prakerja, target 5,6 juta orang, diterima gelombang 1: 168 ribu dan gelombang 2: 288 ribu. Peserta sudah mendapatkan kartu dan baru 150 ribu peserta yang diberikan pelatihan. Untuk BLT-DD, target 12,4 juta orang dan 8157 desa sudah menyalurkan BLT-DD.

Lebih lanjut, terkait survivabilitas ekonomi, pemerintah mengusahakan agar roda perekonomian tidak sampai lumpuh dan tetap bertahan di tengah wabah Covid-19. Pemerintah menyiapkan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta keringanan angsuran kredit selama satu tahun. "Insentif ekonomi ini diberikan pemerintah pusat agar perekonomian dan rakyat kecil bisa bertahan di tengah badai Covid-19 ini," ujarnya. ( ).