Menko PMK Beberkan Capaian 'Trisula Kebijakan' Atasi Dampak Corona
Kamis, 30 April 2020 - 20:23 WIB
loading...
Menko PMK Muhadjir Effendy. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan pemerintah tetap serius menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal itu terwujud melalui 'Trisula Kebijakan' pemerintah dalam memerangi Covid-19, yakni penanganan kesehatan, penyaluran jaring pengaman sosial, dan memastikan survivabilitas ekonomi.
"Ujung tombak Trisula Kebijakan adalah penanganan kesehatan untuk memastikan masyarakat terlindungi, tertangani, dan sistem kesehatan mampu melayani. Bersamaan diluncurkan juga kebijakan jaring pengaman sosial agar masyarakat rentan yang terdampak ekonominya tetap dapat hidup. Pemerintah juga harus memastikan perekonomian tetap survive di tengah konstelasi ekonomi global seperti saat ini," terang Menko PMK Muhadjir Effendy dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (30/4/2020).
Ia menjelaskan, persoalan kesehatan sudah mulai membaik. Pendanaan sudah disiapkan, fasilitas kesehatan ditingkatkan, alat kesehatan seperti APD, alat tes, hingga ventilator terus disiapkan.
"Kita fokus mengurus jaring pengaman sosial. Ada tujuh program jaring pengaman sosial yang terdiri dari 4 program nonreguler dan 3 program reguler," jelas Muhadjir.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan, program nonreguler adalah program stimulus percepatan penanganan Covid-19, yakni Bansos Sembako untuk Jabodetabek, Bansos Tunai, Bantuan Subsidi Listrik, dan BLT Dana Desa. Adapun program reguler yaitu Kartu Prakerja, Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH), namun dengan perluasan sasaran.
"Untuk jaring pengaman sosial ini, bansos-bansos sudah mulai disalurkan ke masyarakat dan pemerintah akan terus mempercepat penyalurannya. Pemerintah menggandeng KPK untuk bersama-sama melakukan monitoring penyaluran bansos, serta dalam penyalurannya melibatkan TNI Polri. Ini demi akuntabilitas dan transparansi. Kita meminimalkan kesalahan penyaluran," tegas dia. (Baca juga: Dito Ganinduto Optimistis Indonesia Dapat Hadapi Pandemi dan Target Pembangunan Tercapai ).
Sesuai rekomendasi KPK, basis data yang digunakan untuk dasar penyaluran bansos adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, pemerintah daerah dapat mendata warga lainnya yang tak masuk dalam DTKS namun terdampak ekonominya dan sesuai kriteria untuk diberi bansos. Selanjutnya, data baru tersebut sebagai updating DTKS existing.
"Ujung tombak Trisula Kebijakan adalah penanganan kesehatan untuk memastikan masyarakat terlindungi, tertangani, dan sistem kesehatan mampu melayani. Bersamaan diluncurkan juga kebijakan jaring pengaman sosial agar masyarakat rentan yang terdampak ekonominya tetap dapat hidup. Pemerintah juga harus memastikan perekonomian tetap survive di tengah konstelasi ekonomi global seperti saat ini," terang Menko PMK Muhadjir Effendy dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (30/4/2020).
Ia menjelaskan, persoalan kesehatan sudah mulai membaik. Pendanaan sudah disiapkan, fasilitas kesehatan ditingkatkan, alat kesehatan seperti APD, alat tes, hingga ventilator terus disiapkan.
"Kita fokus mengurus jaring pengaman sosial. Ada tujuh program jaring pengaman sosial yang terdiri dari 4 program nonreguler dan 3 program reguler," jelas Muhadjir.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan, program nonreguler adalah program stimulus percepatan penanganan Covid-19, yakni Bansos Sembako untuk Jabodetabek, Bansos Tunai, Bantuan Subsidi Listrik, dan BLT Dana Desa. Adapun program reguler yaitu Kartu Prakerja, Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH), namun dengan perluasan sasaran.
"Untuk jaring pengaman sosial ini, bansos-bansos sudah mulai disalurkan ke masyarakat dan pemerintah akan terus mempercepat penyalurannya. Pemerintah menggandeng KPK untuk bersama-sama melakukan monitoring penyaluran bansos, serta dalam penyalurannya melibatkan TNI Polri. Ini demi akuntabilitas dan transparansi. Kita meminimalkan kesalahan penyaluran," tegas dia. (Baca juga: Dito Ganinduto Optimistis Indonesia Dapat Hadapi Pandemi dan Target Pembangunan Tercapai ).
Sesuai rekomendasi KPK, basis data yang digunakan untuk dasar penyaluran bansos adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, pemerintah daerah dapat mendata warga lainnya yang tak masuk dalam DTKS namun terdampak ekonominya dan sesuai kriteria untuk diberi bansos. Selanjutnya, data baru tersebut sebagai updating DTKS existing.
Lihat Juga :
