Tantangan Pemilu Indonesia Dinilai Terbesar dan Terumit di Dunia

Meski demikian, dia percaya penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu akan menjadi pihak yang netral, menjunjung tinggi etika, serta mampu melahirkan Pemilu yang bermartabat.

"Saya berkeyakinan bahwa dua badan penyelenggara Pemilu tersebut akan selalu menjunjung tinggi etika, profesionalisme dan netralitas seperti yang ditunjukkan pada Pemilu-Pemilu sebelumnya. Hanya dengan etika, profesionalisme, dan netralitas, maka KPU dan Bawaslu akan menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah Pemilu 2024 yang terbesar dan terumit di dunia ini," jelasnya.

Tak lupa, komitmen TNI dan Polri dalam sejarah Pemilu sudah teruji. Komitmen dan kesetiaan TNI dan Polri kepada NKRI jauh di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Terkait potensi polarisasi dan konflik pasca-Pemilu, dia menyarankan KPU dan Bawaslu agar memetakan seluruh risiko yang dapat terjadi dan merumuskan rencana mitigasinya secara efektif. Hal ini agar menjadi daya antisipatif yang cukup jika risiko itu benar-benar terjadi.

"Untuk ini, perlu pelibatan segenap komponen masyarakat, termasuk media dalam proses mitigasi sehingga rumusan mitigasi tersebut dapat dijalankan di lapangan," katanya.

Fakta bahwa Pemilu Indonesia sebagai yang terbesar dan terumit di dunia juga dibenarkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.

"Walaupun ada India dengan jumlah pemilih yang lebih besar dan Amerika Serikat yang punya Pemilu lebih besar, tetapi Pemilu di Indonesia sering dinilai sebagai the most complicated election in the world. Jadi, dianggap sebagai Pemilu yang paling rumit di dunia," kata Hasyim saat menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka kesiapan Pemilu 2024, beberapa waktu lalu.

Dia mengingatkan kepada seluruh jajarannya yang bertugas dari pusat hingga tingkat desa dan kelurahan untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih.

"Kami ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman KPU provinsi, KPU kabupaten dan kota, beserta jajaran diteruskan di tingkat TPK, PPS, dan TPPS agar bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilih dan juga peserta Pemilu dalam berkompetisi," ujar Hasyim.