alexametrics

Soliditas TNI, Polri, dan BIN

loading...
Soliditas TNI, Polri, dan BIN
Sabartain Simatupang. Foto/Istimewa/Dok
A+ A-
Sabartain Simatupang
Akademisi Universitas Pertahanan Indonesia dan Alumnus Magister Manajemen Pertahanan KSKN UI

POLEMIK yang memanas ter­kait isu pembelian sen­jata dan amunisi ilegal oleh institusi non-TNI yang di­sam­paikan secara tidak resmi oleh panglima TNI pada awal Ok­tober 2017 telah me­nim­bul­kan perdebatan tentang friksi hu­bungan kelembagaan di an­ta­ra TNI, Polri, dan Badan In­te­li­jen Negara (BIN). Akhirnya po­le­mik ini mendapat atensi yang se­rius dari Presiden Joko Wi­do­do (Jokowi) untuk kemudian me­merintahkan menk­o­pol­hu­kam untuk menyelesaikannya.

Pada pembukaan Rapat Pim­pinan TNI-Polri pada 23 Ja­nua­ri 2018, Presiden Jokowi kem­bali menekankan agar pi­m­pin­an TNI dan Polri sampai ke ting­kat bawah tetap kompak da­lam pelaksanaan tugasnya. Dua institusi perlu bersinergi un­­tuk mengamankan Pilkada Se­rentak 2018 dan Pemilihan Pre­siden 2019.

Momentum pergantian pang­­lima TNI tentu dapat juga di­­jadikan tantangan tersendiri ba­­gi pejabat baru Marsekal Ha­di Tjah­janto untuk me­lan­jut­kan so­liditas TNI-Polri. Ulas­an be­ri­kut mencoba meng­urai­kan se­ca­ra kritis kondisi per­k­em­bang­an keamanan nasional di m­a­sa ti­ga tahun pemerintahan Jo­k­o­wi-JK. Sejauh mana ke­bi­jak­an re­formasi sektor k­e­aman­an su­dah tercapai dan ba­gai­ma­na se­baik­nya hubungan TNI, Pol­ri, dan BIN dibenahi agar frik­­si ter­se­but tidak terulang kembali. 



Reformasi Sektor Keamanan

Reformasi Sektor Kea­man­an (Security Sector Reform) me­ru­pakan salah satu tuntutan yang mengemuka sejak masa awal reformasi pada 1998. Di­ha­dapkan dengan per­ke­m­bang­­an ancaman yang semakin kom­pleks dewasa ini, kehadiran ne­g­ara untuk menindaklanjuti pe­nataan sistem keamanan na­sio­nal semakin mendesak. Pe­nye­lenggaraan keamanan na­sio­nal yang komprehensif se­yo­gia­nya diatur melalui suatu sis­tem keamanan nasional.

Pelaksanaannya dimulai da­ri proses penetapan per­kiraan ­ben­tuk dan jenis ancaman ke­ama­nan yang akan dihadapi. Ba­rulah kemudian ditentukan unsur-unsur penyelenggara ke­aman­an nasional yang di­ke­rah­kan untuk menghadapi dan men­g­atasinya. Setelah itu di­la­ku­kan rencana aksi berupa langkah-langkah yang akan di­tem­puh pemerintah. Tindakan ini dilaksanakan secara terarah, ter­padu, dan bersinergi se­hing­ga jelas komando dan pe­ngen­da­liannya sesuai bentuk dan es­ka­lasi ancamannya.

Pada kenyataannya sampai saat ini pemerintah, parlemen, dan kelompok-kelompok ma­sya­ra­kat madani belum berhasil me­nyatukan persepsi dan ko­mit­mennya mewujudkan pe­na­ta­an sistem keamanan nasional ter­sebut. Padahal, di tengah per­kembangan ancaman yang se­makin intensif muncul dan po­l­anya semakin kompleks (asi­me­trik, proxy,  dan hybrid), pe­me­rintah diharapkan segera tang­gap dan tepat mengambil ti­n­dakan dalam mengatasinya.

B­e­lum tertangani ancaman yang satu, lalu muncul ancaman yang lain. Dalam hal ini pe­me­rin­tah di­khawatirkan akan ke­do­doran, lam­ban, dan tidak te­r­pa­du un­tuk segera mengambil tin­dakan yang diperlukan. Ke­nya­taan ini­lah yang tergambar pa­da masa pe­merintahan Jo­ko­wi-JK da­lam menangani setiap fe­n­o­me­na ancaman yang terjadi.

Ancaman dan Penanganannya

Beberapa bentuk an­cam­an yang menonjol se­lama tiga ta­hun lebih ma­sa pemerintahan Jo­ko­wi-JK dapat d­i­pe­ta­kan da­ri mulai skala ke­dae­­rahan sam­pai ting­kat na­sional, dan bah­kan in­­ter­nasional. Bisa di­se­but­­­kan antara lain kon­flik sosial (di be­­berapa dae­­rah dan di Ja­kar­ta), ke­­ba­karan hutan dan la­han di Pu­lau Sumatera dan K­­a­li­man­tan, dan aksi ke­lom­pok te­ror di se­jumlah daerah.

Di samping itu, muncul tin­dak kejahatan narkoba (napza) dan korupsi yang semakin in­ten­­sif melibatkan generasi mu­­da dan elite politik/pe­ja­bat, ill­e­gal logging, mining, dan  fi­shing, ka­sus kejahatan anak/ remaja yang semakin sa­dis, ter­jadinya in­siden pe­lang­gar­an batas ZEE In­donesia oleh kapal-kapal ne­la­yan asing (ter­u­ta­ma China), pe­langgaran wi­la­yah udara In­do­n­esia oleh pe­sa­wat asing, me­re­baknya ka­sus vak­sin dan obat pal­su yang me­re­s­ah­kan, dan ka­sus pen­cu­lik­an ser­ta pe­nya­n­de­ra­an ABK WNI oleh kelompok te­­ror Abu Sayyaf.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak