Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan

Asas hukum pidana klasik tiada pidana tanpa kesalahan sudah sepatutnya dipertimbangkan praktisi hukum juga dikritisi teoritisi hukum pidana. Dilengkapi dengan asas hukum tiada kesalahan tanpa kemanfaatan-ATKTK (Asas hukum pidana II).

Asas hukum -TKTK menjelaskan sekalipun perbuatan seseorang telah memenuhi unsur rumusan suatu tindak pidana, akan tetapi jika penjatuhan pidana (penjeraan) tidak dapat memenuhi tujuan kemanfaatan sosial melainkan hanya pada tujuan kepastian hukum semata, merupakan suatu kemudaratan.

Tidak memberikan efek jera apapun malah membawa penderitaan bagi pelaku dan keluarganya bahkan semakin. Jauh dari kemanfaatan baik bagi pelaku itu sendiri, masyarakat maupun bagi negara yang harus menanggung biaya tinggi dalam pengelolaan lapas. Berlandaskan pemikiran tersebut, kiranya asas hukum pidana yang baru,TKTK (tiada kesalahan tanpa kemanfaatan/no guilty without utility) perlu diwujudkan.

Perwujudan asas TKTK diharapkan setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban asasi manusia memperoleh tempat yang layak dalam kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai HAM. Juga sejalan dengan tujuan hukum pidana, kepastian, keadilan dan kemanfaatan; dan prinsip efisiensi, keseimbangan dan maksimisasi-prinsip efisiensi secara ekonomi.