Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Jamin Kepastian Berusaha?
Senin, 07 November 2022 - 08:16 WIB
Di sisi lain, hasil riset Forum for Socio-Economic Studies(FOSES)menunjukkan, kenaikan cukai rokok setiap tahun ternyata selalu berpengaruh negatif terhadap jumlah tenaga kerja serapan di sektor IHT. Data FOSES juga mencatat, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja selama 2016-2018 akibat kenaikan cukai rokok. Padahal, sektor IHT dari hulu–hilir sedikitnya telah menyerap enam juta orang.
Oleh sebab itu, eksplorasi mencari objek Barang Kena Cukai (BKC) mutlak perlu segera dilakukan pemerintah. Pengenaan BKC dimaksudkan untuk membatasi peredaran dan konsumsi barang-barang yang dianggap menganggu kesehatan serta berdampak eksternalitas negatif seperti misalnya kerusakan lingkungan.
Dibanding dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk negara yang sangat selektif dalam memungut cukai, terbukti dari barang kena cukai yang hingga saat ini masih dikenakan pada tiga jenis barang yaitu etil alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan hasil tembakau.
Terbaru, pemerintah juga telah menambahkan cukai plastik sebagai salah satu komponen barang kena cukai. Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2022 disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan ekstensifikasi objek cukai pada 2022 di antaranya cukai atas produk plastik. Perluasan basis cukai juga merupakan bagian dari upaya mengejar target penerimaan pemerintah melalui cukai.
Barang kena cukai yang telah diterapkan di beberapa negara lain dapat diadopsi oleh Indonesia untuk dapat menjadi alternatif penerimaan cukai pemerintah selain CHT. Komoditi-komoditi yang dapat dimasukkan ke dalam BKC antara lain; gula, minuman berkarbonasi, daging, kendaraan bermotor, kartu permainan, peralatan listrik, bahan peledak, parfum, perhiasan, dan komoditi lainnya.
Maka, sudah saatnya Indonesia memperluas objek cukai. Pemerintah tidak bisa mengandalkan terus menerus pada penerimaan cukai hanya pada produk hasil tembakau, alkhohol, dan minuman beralkohol. Target penerimaan cukai yang terus tumbuh setiap tahun tanpa diiringi dengan ekstensifikasi barang kena cukai hanya akan merugikan sektor tertentu.
Oleh sebab itu, kajian terhadap alternatif BKC selain produk hasil tembakau, alkhohol, dan minuman beralkohol mendesak dilakukan untuk dapat mendorong penerimaan negara. Semoga.
Oleh sebab itu, eksplorasi mencari objek Barang Kena Cukai (BKC) mutlak perlu segera dilakukan pemerintah. Pengenaan BKC dimaksudkan untuk membatasi peredaran dan konsumsi barang-barang yang dianggap menganggu kesehatan serta berdampak eksternalitas negatif seperti misalnya kerusakan lingkungan.
Dibanding dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk negara yang sangat selektif dalam memungut cukai, terbukti dari barang kena cukai yang hingga saat ini masih dikenakan pada tiga jenis barang yaitu etil alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan hasil tembakau.
Terbaru, pemerintah juga telah menambahkan cukai plastik sebagai salah satu komponen barang kena cukai. Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2022 disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan ekstensifikasi objek cukai pada 2022 di antaranya cukai atas produk plastik. Perluasan basis cukai juga merupakan bagian dari upaya mengejar target penerimaan pemerintah melalui cukai.
Barang kena cukai yang telah diterapkan di beberapa negara lain dapat diadopsi oleh Indonesia untuk dapat menjadi alternatif penerimaan cukai pemerintah selain CHT. Komoditi-komoditi yang dapat dimasukkan ke dalam BKC antara lain; gula, minuman berkarbonasi, daging, kendaraan bermotor, kartu permainan, peralatan listrik, bahan peledak, parfum, perhiasan, dan komoditi lainnya.
Maka, sudah saatnya Indonesia memperluas objek cukai. Pemerintah tidak bisa mengandalkan terus menerus pada penerimaan cukai hanya pada produk hasil tembakau, alkhohol, dan minuman beralkohol. Target penerimaan cukai yang terus tumbuh setiap tahun tanpa diiringi dengan ekstensifikasi barang kena cukai hanya akan merugikan sektor tertentu.
Oleh sebab itu, kajian terhadap alternatif BKC selain produk hasil tembakau, alkhohol, dan minuman beralkohol mendesak dilakukan untuk dapat mendorong penerimaan negara. Semoga.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(ynt)
tulis komentar anda