Peluang dan Tantangan NIK sebagai NPWP di Era Bonus Demografi

Sebagai contoh, dalam aturan perpajakan diatur bahwa seorang istri dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan digabung suami, melakukan kewajiban perpajakannya secara terpisah maupun melakukan perjanjian pisah harta. Oleh karenanya, perlu aturan turunan yang mengatur penggunaan NIK sebagai NPWP untuk menjamin prinsip kepastian hukum (certainty) sebagaimana telah dibahas oleh Adam Smith dalam Bukunya Wealth of Nation.

Ketiga, pemerintah perlu memastikan bahwa integrasi NIK dan NPWP berlangsung secara aman, transparan dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap NIK yang kedepan akan digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan dan pemerintahan.

Pada akhirnya, kita semua berharap semoga proses integrasi NIK dengan NPWP berjalan dengan aman, lancar dan memberikan manfaat tidak hanya bagi administrasi perpajakan, tetapi juga bagi wajib pajak.