Bangun Wilayah Perbatasan, BNPP: Pemerintah Segera Perbaiki PLBN di Pulau Miangas
Kamis, 26 Mei 2022 - 20:17 WIB
Sekretaris BNPP Restuardy Daud mengatakan, pemerintah mendorong perbaikan Border Srossing Station (BCS) di Pulau Miangas. Foto/Istimewa
TALAUD - Pemerintah mendorong perbaikan Border Crossing Station (BCS) atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Perbaikan itu betujuan untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat yang akan melintasi perbatasan Indonesia menuju Filipina.
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud menjelaskan, ada dua aspek pendekatan dalam membangun perbatasan. Pertama, aspek pertahanan dan keamanan (Hankam). Kedua, aspek kesejahteraan.
”Aspek hankam ini lebih kepada pendekatan security. Bagaimana kita membangun ketertiban dan keamanan di wilayah perbatasan. Hal ini untuk memperkuat positioning kita di wilayah teritori maupun yuridiksi. Kita mempertegas pertahanan dan keamanan. Sarana prasarana hankam di Pulau Miangas sudah tersedia, ada POSAL, PAM perbatasan yang secara reguler bergantian ditugaskan di Pulau Miangas,” ujarnya, Kamis (26/5/2022)
Sedangkan aspek kesejahteraan yakni, pemerataan pembangunan. Menurut Restu, dalam kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang juga Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP Tito Karnavian bersama sejumlah perwira tinggi TNI-Polri ke Pulau Miangas, salah satu yang menjadi perhatian adalah Border Crossing Station (BCS) yang ada di Pulau Miangas.
“Salah satu yang menjadi perhatian adalah BCS atau Border Crossing Station yang ada di Pulau Miangas. Pemerintah mendorong untuk segera dilakukan perbaikan terhadap sarana prasarana BCS tersebut karena kita punya perjanjian atau agreement dengan Filipina untuk menempatkan personel di masing-masing negara,” katanya.
Dalam perjanjian antara Indonesia dan Filipina pada 1975, kata Restu, PLBN yang ada di Pulau Miangas, Pulau Marore, dan Tarakan akan ditempatkan Filipina Liaison Officer (FLO). ”Dengan kondisi yang kami lihat kemarin, ini akan kita bahas perbaikan BCS tersebut untuk memberikan pelayanan lintas batas ke depan sekaligus juga akan kita kaji untuk pengembangan pos lintas batas dalam kategori tipe sedang ke bawah. Ini karena sesuai dengan sifat perlintasan baik orang dan barang yang ada,” paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mahfud MD bersama Tito Karnavian mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2022 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara pada Selasa, 24 Mei 2022.
Untuk membangun wilayah perbatasan ini, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,5 triliun. Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk membangun daerah perbatasan yang tersebar di 222 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) di 54 kabupaten dan kota yang berada di 15 provinsi di Indonesia.
Pembangunan wilayah perbatasan ini merupakan bagian dari upaya menyukseskan pembangunan nasional 2022 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekaligus sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 dan semangat Presidensi G20 Indonesia.
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud menjelaskan, ada dua aspek pendekatan dalam membangun perbatasan. Pertama, aspek pertahanan dan keamanan (Hankam). Kedua, aspek kesejahteraan.
”Aspek hankam ini lebih kepada pendekatan security. Bagaimana kita membangun ketertiban dan keamanan di wilayah perbatasan. Hal ini untuk memperkuat positioning kita di wilayah teritori maupun yuridiksi. Kita mempertegas pertahanan dan keamanan. Sarana prasarana hankam di Pulau Miangas sudah tersedia, ada POSAL, PAM perbatasan yang secara reguler bergantian ditugaskan di Pulau Miangas,” ujarnya, Kamis (26/5/2022)
Sedangkan aspek kesejahteraan yakni, pemerataan pembangunan. Menurut Restu, dalam kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang juga Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP Tito Karnavian bersama sejumlah perwira tinggi TNI-Polri ke Pulau Miangas, salah satu yang menjadi perhatian adalah Border Crossing Station (BCS) yang ada di Pulau Miangas.
Baca Juga
“Salah satu yang menjadi perhatian adalah BCS atau Border Crossing Station yang ada di Pulau Miangas. Pemerintah mendorong untuk segera dilakukan perbaikan terhadap sarana prasarana BCS tersebut karena kita punya perjanjian atau agreement dengan Filipina untuk menempatkan personel di masing-masing negara,” katanya.
Dalam perjanjian antara Indonesia dan Filipina pada 1975, kata Restu, PLBN yang ada di Pulau Miangas, Pulau Marore, dan Tarakan akan ditempatkan Filipina Liaison Officer (FLO). ”Dengan kondisi yang kami lihat kemarin, ini akan kita bahas perbaikan BCS tersebut untuk memberikan pelayanan lintas batas ke depan sekaligus juga akan kita kaji untuk pengembangan pos lintas batas dalam kategori tipe sedang ke bawah. Ini karena sesuai dengan sifat perlintasan baik orang dan barang yang ada,” paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mahfud MD bersama Tito Karnavian mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2022 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara pada Selasa, 24 Mei 2022.
Untuk membangun wilayah perbatasan ini, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,5 triliun. Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk membangun daerah perbatasan yang tersebar di 222 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) di 54 kabupaten dan kota yang berada di 15 provinsi di Indonesia.
Pembangunan wilayah perbatasan ini merupakan bagian dari upaya menyukseskan pembangunan nasional 2022 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekaligus sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 dan semangat Presidensi G20 Indonesia.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda