Pemerintah Tetap Jalankan Strategi Pengendalian Covid-19 Selama Ramadhan

Untuk aturan masuk atau kedatangan bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sebagian besar negara di luar Indonesia mempersyaratkan vaksinasi dosis lengkap tapi tidak mewajibkan hasil tes PCR dan entry test negatif. Negara yang mensyaratkan dosis lengkap adalah Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Australia, dan Arab Saudi. Sedangkan Inggris tidak mewajibkannya.

Adapun negara yang menerapkan persyaratan negatif tes PCR saat keberangkatan adalah Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan Australia, sementara Inggris dan Arab Saudi tidak mempersyaratkan. Untuk persyaratan entry-test saat kedatangan, tidak dipersyaratkan untuk masuk ke Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Arab Saudi, sementara Malaysia masih memberlakukan Tes Antigen untuk masuk ke negara itu.

Indonesia sendiri akan melakukan relaksasi pengaturan PPLN dalam Surat Edaran Satgas Covid-19. Tes PCR saat kedatangan (entry-test) hanya diberlakukan bagi suspect Covid-19 yang bergejala, misalkan dengan gejala demam dan/atau suhu badan di atas 37,5 ºC. "Presiden juga memberikan arahan tentang kemudahan dalam pemberian visa kunjungan ke Indonesia, yakni perluasan kebijakan Visa on Arrival (VoA) untuk PPLN di Bandara Internasional seluruh Indonesia, dan diberlakukannya kembali kebijakan fasilitas Bebas Visa untuk negara-negara ASEAN," kata Menko Airlangga.

Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun Anggaran 2022, sampai 1 April 2022 sebesar Rp29,3 triliun atau 6,4% dari alokasi sebesar Rp455,62 triliun. Kinerja PC-PEN tahun ini didorong oleh klaster Perlindungan Masyarakat, Penanganan Bidang Kesehatan terutama untuk Percepatan Vaksinasi serta Penguatan Pemulihan Ekonomi di daerah masing-masing.

Berikut ini rinciannya:

• Penanganan Kesehatan, realisasi Rp1,55 triliun (1,3% alokasi), terutama untuk Insentif Perpajakan atas Vaksin dan Alat Kesehatan, dan Penanganan Covid-19 melalui Dana Desa.

• Perlindungan Masyarakat, realisasi Rp22,74 triliun (14,7% alokasi), khususnya untuk Program PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, dan Bantuan Tunai PKLWN.

• Penguatan Pemulihan Ekonomi, realisasi Rp5,02 triliun (2,8% alokasi), utamanya untuk program pariwisata, pangan, subsidi atau IJP UMKM, dan Insentif Perpajakan.

"Berdasarkan arahan Bapak Presiden, Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan terus dimatangkan untuk diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta, dan ini dalam waktu dekat akan diumumkan," kata Menko Airlangga.