Regenerasi Nakes, Pemerintah Harus Benahi Sistem Pendidikan dan Insentif

Kemudian, perawat jumlahnya hanya dua per 10 ribu. Hal itu, kata Dicky, menunjukkan angka yang cukup rendah. Kendati demikian, jika berbicara apa yang disebut nakes, tak hanya dokter dan perawat, namun epidemiolog juga termasuk. Menurutnya, proses untuk menjadi epidemiolog tidaklah instan. Menurutnya, membutuhkan proses yang panjang.

Dicky mencontohkan dirinya yang berlatar belakang pendidikan dokter, kemudian menjadi epidemiolog, dan seiring berjalannya waktu memilih menjadi peneliti di bidang pandemi. "Setidaknya ada pendidikan epidemilolog yang S1, tapi ini bukan epidemiolog saja ya, semua yang menunjang kesehatan. Ini harus menjadi evaluasi, tentu jumlahnya kurang sekali," jelasnya.

Dia menjelaskan, hal yang berkaitan dengan proses regenerasi memanglah harus ditata ulang dalam kondisi pandemi seperti saat sekarang. Bila menelisik ke depan, tantangan terkait masalah kesehatan yang dihadapi akan semakin rumit, kerap, dan sering. "Ini harusnya jadi pembelajaran kita, karena memang ya jumlahnya belum banyak," tuturnya.

Lebih jauh terperinci, permasalahan yang mesti diatasi secara cepat dan berkaitan dengan regenerasi adalah lancarnya insentif para nakes. Dicky membeberkan, anak muda zaman sekarang kemungkinan besar ketika hendak mendaftar pekerjaan akan melihat seberapa besar jumlah insentif yang didapatkannya.

"Karena seseorang yang sekolah, bekerja dalam suatu profesi kan karena ada lapangan pekerjaannya, karena ada insentif. Nah ini yang harus diperbaiki, karena selama ini ya mohon maaf," lanjutnya.

Apalagi, mengambil pilihan untuk menjadi nakes di kondisi sekarang pastilah sangat berisiko besar. Lapangan pekerjaan seperti menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi pilihan yang digandrungi anak muda.

Hal berkaitan soal insentif lah yang diminta Dicky untuk bisa diperbaiki oleh pemerintah. Tujuannya, tiada lain untuk menarik minat anak muda untuk menjadi temaga kesehatan. "Namanya anak muda bekerja selain karena masalah ilmu dan status, tetapi kan juga secara finansial. Ini yang harus mulai dipikirkan oleh pemerintah," pungkasnya.