Tenaga Surya Dinilai Lebih Aman Dibandingkan Nuklir

"Energi terbarukan akan lebih murah dan lebih murah lagi dari tahun ke tahun, sementara energi nuklir menjadi semakin mahal. Masalah keamanan juga menjadi pertimbangan, waktu lamanya pembangunan, biayanya juga sangat mahal dan limbah atomnya pun sampai saat ini belum ada solusi penyelesaiannya seperti apa," sambung Dwi.

Sementara Jepang sejauh ini masih terus menggunakan PLTN. Namun, setelah tragedi Fukushima, sebanyak 54 reaktor langsung ditutup dan dievaluasi. Beberapa reaktor yang dinyatakan tidak layak langsung ditutup permanen dan sebagian upgrade kualitas fisik untuk mengakomodasi standar kemanan yang baru.

"Saat ini baru sembilan reaktor yang disetujui beroperasi kembali. Jepang negara kaya tapi tidak kaya sumber energi maka tidak ada pilihan memfungsikan lagi PLTN," kata Dwi

.

Saat ini, kata Dwi, kurang lebih ada 31 negara dan 400 reaktor nuklir yang terbangun di seluruh dunia. Terbaru adalah reaktor nuklir di UAE dan Bangladesh. UAE mulai membangun pada tahun 2013 dan 2021 akan operasional bekerja sama dengan Korea Selatan dengan total 5,6 Gigawatt. Bangladesh mulai membangun pada 2017 dan akan operasional pada 2024 bekerja sama dengan Rosatom, Rusia sebesar 2,4 Gigawatt.

Lalu bagaimana negara-negara ASEAN menyikapi pembangkit listrik tenaga nuklir? Dwi menyatakan, mantan PM Malaysia Mahathir Mohammad pernah menyampaikan kerisauan soal penanganan limbah radioaktif. Sementara pemerintah Filipina menyoroti ketergantungan impor uranium jika menggunakan PLTN, limbah radioaktif, dan biaya yang mahal, dan keamanan.

Thailand belum pernah mengeluarkan kebijakan terkait nuklir, namun tim penelitiannya tergabung dalam riset reaktor fusi ITER (International Thermonuclear Experimental Reaktor), jenis reaktor yang tidak menghasilkan limbah radioaktif dan sedang dikembangkan oleh konsorsium berbagai negara.

"Vietnam sudah tanda tangan dengan Rosatom, Rusia tahun 2012 tapi tahun itu juga dia batalkan dan berpaling ke energi terbarukan. Sekarang malah mampu membangun PLTS 2.000 MW per tahun dan mulai memproduksi hulu ke hilir PLTS," ujar Dwi.

Prioritas terakhir Indonesia sendiri, kata Dwi, sudah mempertimbangkan nuklir di masa depan melalui PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Perpres 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUES). Dalam kedua payung hukum tersebut sudah jelas bahwa Indonesia punya target 31% energi baru dan terbarukan di tahun 2050 termasuk nuklir di dalamnya.

Kendati demikian, penggunaan nuklir masuk sebagai prioritas terakhir. "Prioritas pembangunan energi nasional sesuai KEN dan RUEN yang pertama maksimumkan pemanfaatan energi terbarukan. Lalu, kedua minimumkan penggunaan minyak, mengoptimalkan penggunaan gas bumi, batubara sebagai andalan pasokan energi nasional (penyeimbang), dan yang kelima energi nuklir sebagai pilihan terakhir," kata Dwi.