Peran TNI Menangani Covid -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Covid-19 sebagai ancaman baru memang telah membawa berbagai dampak kehidupan seperti dampak ekonomi (resesi di beberapa negara termasuk Indonesia, peningkatan jumlah pengangguran, perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca-krisis danpenutupan lapangan kerja). Dampak sosial (perubahan gaya hidup di masyarakat, peran sosial terganggu, disorganisasi, diskriminatif, konflik, perubahan sosial terganggu). Dampak pariwisata ( menurunnya pengunjung dan bangkrutnya beberapa tempat pariwisata). Dampak Keamanan (meningkatnya aksi kriminalitas, meningkatnya aksi separatis bersenjata dan perluasan jaringan terorisme di beberapa tempat di Indonesia). Tentunya hal-hal ini tidak hanya wajib ditangani namun dampak-dampak yang ditimbulkan perlu juga dipulihkan.

Terkait pemulihan ekonomi nasional, sebagian kalangan belum menganggap masalah ini menjadi perhatian bersama padahal hal ini menjadi masalah bersama karena akan menghambat pembangunan nasional juga ketahanan nasional.

Pendekatan Kolaborasi

Tentunya terkait pemulihan ekonomi ini harus menjadi kerja bersama dari pemerintah, masyarakat dan swasta. Demikian terkait tahap pemulihan di berbagai aspek lainnya, perlu menjadi perhatian masyarakat agar pemerintah dan TNI tidak bergerak sendirian, perlu kolaborasi yang lebih intens, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan generasi muda yang dapat menjadi teladan dan inspirasi banyak orang. Termasuk tokoh adat karena sebagian daerah di Indonesia banyak yang masih mempercayai kepemimpinan lokal atau pemimpin informal.

Pendekatan yang perlu dilakukan bukan sekadar kerja sama, namun pendekatan kolaborasi. Kedua hal ini berbeda, karena kerja dapat dilakukan secara jangka pendek dengan prinsip bekerja bersama-sama namun kolaborasi menuntut kerja-kerja yang intensif dan wajib memiliki tujuan yang sama.

Rekomendasi

TNI memegang peran signifikan dalam membantu pemerintah melalui peran OMSP namun perlu kejelasan dalam operasional tugas perbantuan militer di lapangan. Oleh karenanya, pertama, perlu adanya roadmap terkait pelibatan TNI, dapat berupa grand design dalam menyiapkan keputusan politik negara mengenai durasi OMSP, urgensi pelibatan, ruang lingkup peran, dampak pelibatan terhadap tugas utama, hingga indikator keberhasilan.

Kedua, perlu adanya jaminan keselamatan kepada personel TNI dan keluarganya karena bertugas di lapangan menjadi rentan risiko tertular virus Covid-19. Ketiga, perlu adanya pengawasan jika terkait Civil Military Cooperation (CIMIC) agar terhindar dari persepsi publik yang khawatir abuse of power. Keempat, TNI perlu membuat join plan of action termasuk kolaborasi dengan Polri dan kementerian lain terkait tugas perbantuan yang diperbaharui secara berskala karena khawatir kasus mitigasi atau penanganan akibat virus di masa yang akan datang atau permasalahan bioterrorisme seperti ini terjadi kembali.

Kelima, TNI dan kementerian Pertahanan maupun stakeholder yang terlibat perlu meningkatkan sharing information dan best practice dari negara-negara yang telah lebih berkembang dan berpengalaman di bidang kesehatan militer maupun untuk menangkal ancaman bioterorisme ke depan.