Jokowi Tak Diundang ke Rakernas V PDIP, Djarot: Beliau Sangat Sibuk
loading...
Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan dalam Rakernas V PDIP yang digelar pada 24-26 Mei di Jakarta tak akan mengundang Presiden Jokowi. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP yang digelar pada 24-26 Mei di Jakarta tak akan mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Apa alasan PDIP tak mengundang Jokowi?
Hal itu dikarenakan PDIP akan fokus pada pembahasan mengenai sikap politik, strategi pilkada serentak, dan lainnya. Sehingga, hanya peserta internal dari DPP, DPD, hingga DPC yang akan diungang dalam Rakernas tersebut.
"Yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang," ujar Djarot kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Djarot pun berkelakar jika tak diundangnya Jokowi dalam Rakernas itu dikarenakan jadwalnya sebagai Presiden yang sangat padat.
"Kenapa karena beliau sangat sibuk dan menyibukkan diri. Jadi ini hanya internal PDIP pesertanya internal PDIP," papar Djarot.
"Jadi ini hanya untuk internal PDIP dan pesertanya internal PDIP gitu ya," pungkasnya.
Sebelumnya, PDIP akan segera menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang diadakan di Beach City International Ancol pada 24-26 Mei 2024 mendatang.
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengungkapkan Rakernas yang mengangkat tema 'Satya Eva Jayate' yang berarti Kebenaran Pasti Menang itu diadakan di tengah keprihatinan atas bekerjanya sisi gelap kekuasaan melalui manipulasi-manipulasi hukum.
"Penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara serta berbagai upaya lain yang mengerdilkan demokrasi yang sering disebut beberapa pengamat sedang memasuki kegelapan demokrasi," kata Djarot kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Djarot melanjutkan dalam pelaksanaan Rakernas V itu pihaknya menafsirkan meritrokasi dan supremasi hukum dibandingkan demokrasi yang prosedural. Yang mana, dasar kekuasaan melahirkan praktik-praktik kecurangan pemilu yang kemudian disampaikan oleh tiga hakim Mahkamah Konstitusi dengan dissenting opinion.
"Atas dasar tersebut maka rakernas PDIP mengeluarkan agar seluruh kekuatan tiga pilar partai yaitu struktur partai eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama menganalisis membahas beberapa hal terkait dengan tiga hal yang akan dibahas. Yang pertama tentang sikap dan posisi politik PDI Perjuangan, kedua tentang program program kerakyatan, dan ketiga tentang strategi pemenangan Pilkada Serentak 2024," ungkapnya.
Hal itu dikarenakan PDIP akan fokus pada pembahasan mengenai sikap politik, strategi pilkada serentak, dan lainnya. Sehingga, hanya peserta internal dari DPP, DPD, hingga DPC yang akan diungang dalam Rakernas tersebut.
"Yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang," ujar Djarot kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Djarot pun berkelakar jika tak diundangnya Jokowi dalam Rakernas itu dikarenakan jadwalnya sebagai Presiden yang sangat padat.
"Kenapa karena beliau sangat sibuk dan menyibukkan diri. Jadi ini hanya internal PDIP pesertanya internal PDIP," papar Djarot.
"Jadi ini hanya untuk internal PDIP dan pesertanya internal PDIP gitu ya," pungkasnya.
Sebelumnya, PDIP akan segera menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang diadakan di Beach City International Ancol pada 24-26 Mei 2024 mendatang.
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengungkapkan Rakernas yang mengangkat tema 'Satya Eva Jayate' yang berarti Kebenaran Pasti Menang itu diadakan di tengah keprihatinan atas bekerjanya sisi gelap kekuasaan melalui manipulasi-manipulasi hukum.
"Penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara serta berbagai upaya lain yang mengerdilkan demokrasi yang sering disebut beberapa pengamat sedang memasuki kegelapan demokrasi," kata Djarot kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Djarot melanjutkan dalam pelaksanaan Rakernas V itu pihaknya menafsirkan meritrokasi dan supremasi hukum dibandingkan demokrasi yang prosedural. Yang mana, dasar kekuasaan melahirkan praktik-praktik kecurangan pemilu yang kemudian disampaikan oleh tiga hakim Mahkamah Konstitusi dengan dissenting opinion.
"Atas dasar tersebut maka rakernas PDIP mengeluarkan agar seluruh kekuatan tiga pilar partai yaitu struktur partai eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama menganalisis membahas beberapa hal terkait dengan tiga hal yang akan dibahas. Yang pertama tentang sikap dan posisi politik PDI Perjuangan, kedua tentang program program kerakyatan, dan ketiga tentang strategi pemenangan Pilkada Serentak 2024," ungkapnya.
(kri)
Explore More