Covid-19 dan Geopolitik Pangan
Senin, 04 Januari 2021 - 14:33 WIB
Celakanya, krisis pangan selalu bersentuhan dengan instabilitas politik. Krisis pangan 2008 memantik kekerasan di Pantai Gading, 24 orang mati dalam huru-hara di Kamerun dan pemerintahan Haiti jatuh.
Krisis pangan 2011 menciptakan revolusi politik di jazirah Arab. Rezim Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, dan Khadafy di Libya jatuh karena negara-negara ini 90% pangannya tergantung dari impor.
Krisispangan yang berulang, apalagi diiringi resesi ekonomi, membuat dunia rentan dalam ketidakpastian. Arsitektur politik global akan didominasi oleh pangan.
Pertarungan dalam memenuhi dan mengontrol ketersediaan pangan jadi penentu gerak bandul geopolitik global. Kondisi ini memaksa setiap Negara merancang politik pangan, pertama-tama, untuk kepentingan domestik.
Bagi Indonesia, seperti amanat UU Pangan No. 18/2012, wajib berdaulat di bidang pangan. Seperti krisis lain, Covid-19 memberi terang baru: amat riskan bergantung pada pangan impor. Saatnya merajut daulat pangan.
Krisis pangan 2011 menciptakan revolusi politik di jazirah Arab. Rezim Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, dan Khadafy di Libya jatuh karena negara-negara ini 90% pangannya tergantung dari impor.
Krisispangan yang berulang, apalagi diiringi resesi ekonomi, membuat dunia rentan dalam ketidakpastian. Arsitektur politik global akan didominasi oleh pangan.
Pertarungan dalam memenuhi dan mengontrol ketersediaan pangan jadi penentu gerak bandul geopolitik global. Kondisi ini memaksa setiap Negara merancang politik pangan, pertama-tama, untuk kepentingan domestik.
Bagi Indonesia, seperti amanat UU Pangan No. 18/2012, wajib berdaulat di bidang pangan. Seperti krisis lain, Covid-19 memberi terang baru: amat riskan bergantung pada pangan impor. Saatnya merajut daulat pangan.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(poe)
tulis komentar anda