Diplomasi Forum Demokrasi Bali

Ketiga, sebagai representasi dan penegas postur kita sebagai negara demokratis. Banyak tokoh nasional telah memperjuangkan iklim demokrasi bahkan sejak Orde Baru. Setelah berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung pada 2004 dan pemilihan kepala daerah pada 2005 dengan sukses, Indonesia pada Januari 2006 diakui oleh Freedom House sebagai negara demokratis.

Keberhasilan kita meraih pengakuan internasional ini penting sebagai modalitas hubungan internasional. Posisi kekuasaan struktural yang kita raih di Dewan Keamanan, Dewan HAM, atau Dewan Ekonomi dan Sosial/ ECOSOC PBB periode 2021-2023 misalnya tidak terlepas dari modal itu. Oleh karena itu, peneguhan citra positif ini penting sebagai bagian soft power untuk menarik dan memenangkan hati masyarakat dunia. Kementerian Luar Negeri sendiri menegaskan bahwa BDF dibentuk berdasarkan keyakinan bahwa promosi demokrasi merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia.

Karenanya, kita menerima berbagai penghargaan internasional dan percaya diri menyebut diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam kaitan dengan Islam, kita juga bangga menyebut diri sebagai negara muslim moderat dan demokratis di mana Islam dan demokrasi bisa berjalan kompatibel. Beberapa negara berpenduduk muslim Timur Tengah juga belajar kepada kita

Keempat, ia juga memberi banyak peluang dan dampak positif ikutan. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar misalnya menyebut bahwa Kemlu berupaya membantu pemulihan ekonomi pariwisata Bali melalui BDF. Selain itu, di sela-sela pertemuan BDF biasanya juga dilakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat. Tahun 2019 lalu, Menlu Retno P Marsudi mengadakan pertemuan dengan Fiji, Selandia Baru, Singapura, Kenya, Namibia, Kepulauan Solomon, dan Australia. Pertemuan semacam ini sering menjadi lobi berharga bagi kepentingan nasional Indonesia.

Kelima, forum juga bermanfaat sebagai proses belajar dan perluasan partisipasi. Tidak sekadar delegasi mancanegara, sejak lama forum melibatkan elemen masyarakat madani dan media seperti kelompok perempuan, pemuda, masyarakat madani, dan komunitas bisnis untuk turut berpartisipasi dalam membangun pemahaman demokrasi. Hal itu misalnya terlihat dalam Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) pada 19-21 Oktober 2020 sebagai rangkaian Road to BDF 2020. Pada pernyataan pers BDF 2019 lalu, Menlu juga menekankan perlunya penguatan demokrasi melalui proses belajar dan membangun kolaborasi yang kuat sesama negara demokrasi serta mendorong partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat.

Sebagai forum tahunan, BDF memiliki makna penting secara domestik dan internasional. Kita berharap kesuksesan penyelenggaraan BDF 2020 dan menanti dampak positifnya agar kepentingan nasional kita tetap bisa diraih meski di masa pandemi.