Diplomasi Forum Demokrasi Bali
Kamis, 10 Desember 2020 - 05:10 WIB
loading...
Andi Purwono
A
A
A
Andi Purwono
Dosen Hubungan Internasional FISIP dan Wakil Rektor III Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang
INDONESIA kembali akan menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) pada 10 Desember 2020. BDF ke-13 ini mengusung tema “Demokrasi dan Pandemi: Tantangan dari Pengalaman Covid-19". Beberapa isu utama yang akan dibahas yakni respons negara terhadap pandemi, upaya pemulihan, dan bagaimana membangun ketahanan masyarakat pascapandemi dalam kerangka demokrasi. Meski di masa pandemi, mengapa Indonesia terus berdiplomasi melalui Forum Demokrasi Bali ini?
Para ilmuwan hubungan internasional menyebut bahwa diplomasi memiliki dua makna penting, yaitu proses komunikasi dan representasi (Christer J Nsson: 2013: 439). Dengan perspektif itu, maka beberapa arti penting BDF bisa disebut. Pertama, sebagai proses komunikasi, BDF menjadi media bertukar informasi dan pengalaman tentang pengaruh pandemi terhadap praktik demokrasi.
Sejak digelar pertama kali pada 10-11 Desember 2008, BDF fokus pada pengembangan arsitektur demokrasi yang progresif di kawasan Asia Pasifik melalui proses diskusi antarnegara, berbagi pengalaman, dan best practices. Karenanya, dari BDF 2020 akan bisa diketahui pergeseran kecenderungan publik terhadap tata kelola pemerintahan akibat pandemi dan bagaimana solusi tentang masa depan demokrasi di era krisis global. Termasuk juga menarik diketahui apakah e-democracy atau demokrasi digital menjadi pilihan yang tidak terhindarkan ke depan.
Dalam pengalaman Indonesia, misalnya, kekhawatiran penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi korona sempat muncul. Sejumlah kalangan, termasuk organisasi keagamaan, misalnya, telah menyampaikan masukannya. Selain tingkat partisipasi, kekhawatiran utama adalah jaminan keselamatan warga di tengah pandemi akibat potensi kerumunan massal di tengah kampanye dan hari pemilihan. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 sebanyak 270 daerah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Karena itu, diperlukan perhatian besar dalam rangka menjamin pilkada ini agar tidak hanya bisa berjalan secara demokratis, tetapi juga aman dan sehat. Korelasi antara pilkada dan pandemi ini tentu menjadi bagian pembelajaran penting demokrasi.
Kedua, sebagai diplomacy at home (komunikasi ke dalam) untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi. Hingga kini demokrasi dinilai sebagai sistem politik terbaik, tetapi ia tidak lepas dari sejumlah problem (Frank Cunningham: 2002: 15-26). Karenanya, perjuangan mencapai demokrasi hakiki harus terus dilakukan karena secara prosedural berbagai praktik demokrasi telah berjalan, tetapi secara substansial beberapa hal masih membutuhkan pembenahan.
Sebagai contoh, praktik kontestasi politik berbiaya tinggi, mahar politik, politik uang, hingga konflik selama dan pascapemilihan masih dijumpai. Beberapa kalangan juga sempat memunculkan pemikiran untuk kembali ke demokrasi perwakilan demi mengurangi kemudaratan (bahaya). Daftar kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan tindak pidana korupsi pada 2018 dan 2019 misalnya juga sering dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Artinya, masih diperlukan usaha agar nilai-nilai demokrasi sejati diwujudkan dan rakyat bisa benar-benar memiliki kedaulatan.
Pengakuan Internasional
Ketiga, sebagai representasi dan penegas postur kita sebagai negara demokratis. Banyak tokoh nasional telah memperjuangkan iklim demokrasi bahkan sejak Orde Baru. Setelah berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung pada 2004 dan pemilihan kepala daerah pada 2005 dengan sukses, Indonesia pada Januari 2006 diakui oleh Freedom House sebagai negara demokratis.
Keberhasilan kita meraih pengakuan internasional ini penting sebagai modalitas hubungan internasional. Posisi kekuasaan struktural yang kita raih di Dewan Keamanan, Dewan HAM, atau Dewan Ekonomi dan Sosial/ ECOSOC PBB periode 2021-2023 misalnya tidak terlepas dari modal itu. Oleh karena itu, peneguhan citra positif ini penting sebagai bagian soft power untuk menarik dan memenangkan hati masyarakat dunia. Kementerian Luar Negeri sendiri menegaskan bahwa BDF dibentuk berdasarkan keyakinan bahwa promosi demokrasi merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia.
Karenanya, kita menerima berbagai penghargaan internasional dan percaya diri menyebut diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam kaitan dengan Islam, kita juga bangga menyebut diri sebagai negara muslim moderat dan demokratis di mana Islam dan demokrasi bisa berjalan kompatibel. Beberapa negara berpenduduk muslim Timur Tengah juga belajar kepada kita
Keempat, ia juga memberi banyak peluang dan dampak positif ikutan. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar misalnya menyebut bahwa Kemlu berupaya membantu pemulihan ekonomi pariwisata Bali melalui BDF. Selain itu, di sela-sela pertemuan BDF biasanya juga dilakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat. Tahun 2019 lalu, Menlu Retno P Marsudi mengadakan pertemuan dengan Fiji, Selandia Baru, Singapura, Kenya, Namibia, Kepulauan Solomon, dan Australia. Pertemuan semacam ini sering menjadi lobi berharga bagi kepentingan nasional Indonesia.
Kelima, forum juga bermanfaat sebagai proses belajar dan perluasan partisipasi. Tidak sekadar delegasi mancanegara, sejak lama forum melibatkan elemen masyarakat madani dan media seperti kelompok perempuan, pemuda, masyarakat madani, dan komunitas bisnis untuk turut berpartisipasi dalam membangun pemahaman demokrasi. Hal itu misalnya terlihat dalam Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) pada 19-21 Oktober 2020 sebagai rangkaian Road to BDF 2020. Pada pernyataan pers BDF 2019 lalu, Menlu juga menekankan perlunya penguatan demokrasi melalui proses belajar dan membangun kolaborasi yang kuat sesama negara demokrasi serta mendorong partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat.
Sebagai forum tahunan, BDF memiliki makna penting secara domestik dan internasional. Kita berharap kesuksesan penyelenggaraan BDF 2020 dan menanti dampak positifnya agar kepentingan nasional kita tetap bisa diraih meski di masa pandemi.
Dosen Hubungan Internasional FISIP dan Wakil Rektor III Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang
INDONESIA kembali akan menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) pada 10 Desember 2020. BDF ke-13 ini mengusung tema “Demokrasi dan Pandemi: Tantangan dari Pengalaman Covid-19". Beberapa isu utama yang akan dibahas yakni respons negara terhadap pandemi, upaya pemulihan, dan bagaimana membangun ketahanan masyarakat pascapandemi dalam kerangka demokrasi. Meski di masa pandemi, mengapa Indonesia terus berdiplomasi melalui Forum Demokrasi Bali ini?
Para ilmuwan hubungan internasional menyebut bahwa diplomasi memiliki dua makna penting, yaitu proses komunikasi dan representasi (Christer J Nsson: 2013: 439). Dengan perspektif itu, maka beberapa arti penting BDF bisa disebut. Pertama, sebagai proses komunikasi, BDF menjadi media bertukar informasi dan pengalaman tentang pengaruh pandemi terhadap praktik demokrasi.
Sejak digelar pertama kali pada 10-11 Desember 2008, BDF fokus pada pengembangan arsitektur demokrasi yang progresif di kawasan Asia Pasifik melalui proses diskusi antarnegara, berbagi pengalaman, dan best practices. Karenanya, dari BDF 2020 akan bisa diketahui pergeseran kecenderungan publik terhadap tata kelola pemerintahan akibat pandemi dan bagaimana solusi tentang masa depan demokrasi di era krisis global. Termasuk juga menarik diketahui apakah e-democracy atau demokrasi digital menjadi pilihan yang tidak terhindarkan ke depan.
Dalam pengalaman Indonesia, misalnya, kekhawatiran penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi korona sempat muncul. Sejumlah kalangan, termasuk organisasi keagamaan, misalnya, telah menyampaikan masukannya. Selain tingkat partisipasi, kekhawatiran utama adalah jaminan keselamatan warga di tengah pandemi akibat potensi kerumunan massal di tengah kampanye dan hari pemilihan. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 sebanyak 270 daerah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Karena itu, diperlukan perhatian besar dalam rangka menjamin pilkada ini agar tidak hanya bisa berjalan secara demokratis, tetapi juga aman dan sehat. Korelasi antara pilkada dan pandemi ini tentu menjadi bagian pembelajaran penting demokrasi.
Kedua, sebagai diplomacy at home (komunikasi ke dalam) untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi. Hingga kini demokrasi dinilai sebagai sistem politik terbaik, tetapi ia tidak lepas dari sejumlah problem (Frank Cunningham: 2002: 15-26). Karenanya, perjuangan mencapai demokrasi hakiki harus terus dilakukan karena secara prosedural berbagai praktik demokrasi telah berjalan, tetapi secara substansial beberapa hal masih membutuhkan pembenahan.
Sebagai contoh, praktik kontestasi politik berbiaya tinggi, mahar politik, politik uang, hingga konflik selama dan pascapemilihan masih dijumpai. Beberapa kalangan juga sempat memunculkan pemikiran untuk kembali ke demokrasi perwakilan demi mengurangi kemudaratan (bahaya). Daftar kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan tindak pidana korupsi pada 2018 dan 2019 misalnya juga sering dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Artinya, masih diperlukan usaha agar nilai-nilai demokrasi sejati diwujudkan dan rakyat bisa benar-benar memiliki kedaulatan.
Pengakuan Internasional
Ketiga, sebagai representasi dan penegas postur kita sebagai negara demokratis. Banyak tokoh nasional telah memperjuangkan iklim demokrasi bahkan sejak Orde Baru. Setelah berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung pada 2004 dan pemilihan kepala daerah pada 2005 dengan sukses, Indonesia pada Januari 2006 diakui oleh Freedom House sebagai negara demokratis.
Keberhasilan kita meraih pengakuan internasional ini penting sebagai modalitas hubungan internasional. Posisi kekuasaan struktural yang kita raih di Dewan Keamanan, Dewan HAM, atau Dewan Ekonomi dan Sosial/ ECOSOC PBB periode 2021-2023 misalnya tidak terlepas dari modal itu. Oleh karena itu, peneguhan citra positif ini penting sebagai bagian soft power untuk menarik dan memenangkan hati masyarakat dunia. Kementerian Luar Negeri sendiri menegaskan bahwa BDF dibentuk berdasarkan keyakinan bahwa promosi demokrasi merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia.
Karenanya, kita menerima berbagai penghargaan internasional dan percaya diri menyebut diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam kaitan dengan Islam, kita juga bangga menyebut diri sebagai negara muslim moderat dan demokratis di mana Islam dan demokrasi bisa berjalan kompatibel. Beberapa negara berpenduduk muslim Timur Tengah juga belajar kepada kita
Keempat, ia juga memberi banyak peluang dan dampak positif ikutan. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar misalnya menyebut bahwa Kemlu berupaya membantu pemulihan ekonomi pariwisata Bali melalui BDF. Selain itu, di sela-sela pertemuan BDF biasanya juga dilakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat. Tahun 2019 lalu, Menlu Retno P Marsudi mengadakan pertemuan dengan Fiji, Selandia Baru, Singapura, Kenya, Namibia, Kepulauan Solomon, dan Australia. Pertemuan semacam ini sering menjadi lobi berharga bagi kepentingan nasional Indonesia.
Kelima, forum juga bermanfaat sebagai proses belajar dan perluasan partisipasi. Tidak sekadar delegasi mancanegara, sejak lama forum melibatkan elemen masyarakat madani dan media seperti kelompok perempuan, pemuda, masyarakat madani, dan komunitas bisnis untuk turut berpartisipasi dalam membangun pemahaman demokrasi. Hal itu misalnya terlihat dalam Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) pada 19-21 Oktober 2020 sebagai rangkaian Road to BDF 2020. Pada pernyataan pers BDF 2019 lalu, Menlu juga menekankan perlunya penguatan demokrasi melalui proses belajar dan membangun kolaborasi yang kuat sesama negara demokrasi serta mendorong partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat.
Sebagai forum tahunan, BDF memiliki makna penting secara domestik dan internasional. Kita berharap kesuksesan penyelenggaraan BDF 2020 dan menanti dampak positifnya agar kepentingan nasional kita tetap bisa diraih meski di masa pandemi.
(bmm)
Lihat Juga :
