Mampukah UU Ciptaker Dorong Inovasi Farmasi?
Rabu, 11 November 2020 - 05:25 WIB
Andree Surianta
Andree Surianta
Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Ph.D. Candidate Australian National University (ANU)
DARI sekian banyak kerentanan yang dikuak pandemi Covid-19 di Indonesia, kurangnya kapasitas industri produk kesehatan mungkin yang paling memprihatinkan. Di awal pandemi, isu tentang kekurangan alat pelindung diri (APD) dan perangkat medis banyak diberitakan. Gangguan pasokan bahan baku di China juga menimbulkan kekhawatiran atas ketersediaan obat dalam menghadapi krisis kesehatan ini. Terlepas dari keterbatasan tersebut, patut dipuji bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil peran aktif dalam beberapa upaya pengembangan vaksin Covid-19.
Data Property Rights Alliance menunjukkan bahwa Indonesia telah berperan penting dalam perjuangan melawan pandemi ini dengan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah program Uji Coba Solidaritas WHO untuk perawatan Covid-19. Tak kalah penting adalah kemitraan China-Indonesia dalam uji klinis fase III yang melibatkan lebih dari 1.600 sukarelawan untuk menguji vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac Biotech. Uji coba ini dilakukan di Indonesia oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi, Bio Farma, yang berencana memproduksi 40 juta dosis setiap tahun setelah vaksin ini diizinkan untuk digunakan manusia.
Namun, seiring dengan kabar baik ini, perdebatan tentang transfer teknologi mulai bermunculan. Menteri BUMN Erick Tohir menegaskan bahwa Bio Farma bukan sekadar “penjahit vaksin”. Komentar ini sepertinya ditujukan kepada keprihatinan mendalam atas kemarau inovasi yang telah lama melanda Indonesia. Di masa lalu, Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi kekurangan ini dengan mengundang perusahaan asing berinvestasi di Indonesia sambil mensyaratkan transfer teknologi. Namun, mengingat bahwa teknologi sarat hak kekayaan intelektual (HKI), pemaksaan seperti ini malah membuat Indonesia menjadi tidak menarik bagi bisnis yang produknya padat HKI, terutama farmasi. Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru-baru ini ditandatangani kelihatannya menyadari masalah ini.
Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Ph.D. Candidate Australian National University (ANU)
DARI sekian banyak kerentanan yang dikuak pandemi Covid-19 di Indonesia, kurangnya kapasitas industri produk kesehatan mungkin yang paling memprihatinkan. Di awal pandemi, isu tentang kekurangan alat pelindung diri (APD) dan perangkat medis banyak diberitakan. Gangguan pasokan bahan baku di China juga menimbulkan kekhawatiran atas ketersediaan obat dalam menghadapi krisis kesehatan ini. Terlepas dari keterbatasan tersebut, patut dipuji bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil peran aktif dalam beberapa upaya pengembangan vaksin Covid-19.
Data Property Rights Alliance menunjukkan bahwa Indonesia telah berperan penting dalam perjuangan melawan pandemi ini dengan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah program Uji Coba Solidaritas WHO untuk perawatan Covid-19. Tak kalah penting adalah kemitraan China-Indonesia dalam uji klinis fase III yang melibatkan lebih dari 1.600 sukarelawan untuk menguji vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac Biotech. Uji coba ini dilakukan di Indonesia oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi, Bio Farma, yang berencana memproduksi 40 juta dosis setiap tahun setelah vaksin ini diizinkan untuk digunakan manusia.
Namun, seiring dengan kabar baik ini, perdebatan tentang transfer teknologi mulai bermunculan. Menteri BUMN Erick Tohir menegaskan bahwa Bio Farma bukan sekadar “penjahit vaksin”. Komentar ini sepertinya ditujukan kepada keprihatinan mendalam atas kemarau inovasi yang telah lama melanda Indonesia. Di masa lalu, Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi kekurangan ini dengan mengundang perusahaan asing berinvestasi di Indonesia sambil mensyaratkan transfer teknologi. Namun, mengingat bahwa teknologi sarat hak kekayaan intelektual (HKI), pemaksaan seperti ini malah membuat Indonesia menjadi tidak menarik bagi bisnis yang produknya padat HKI, terutama farmasi. Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru-baru ini ditandatangani kelihatannya menyadari masalah ini.
Lihat Juga :