Hasto: Potensi Konflik dalam Pemilu Dimulai Sejak Liberalisasi Sistem Politik

Hasto lalu menawarkan solusi berupa konsolidasi demokrasi, ideologi, hingga konsolidasi politik melalui budaya tertib hukum. Konsolidasi demokrasi dilakukan demi membangun kapabilitas nasional untuk mewujudkan daulat politik, berdikari ekonomi, dan berkepribadian dibidang kebudayaan. Sedangkan konsolidasi ideologi dilakukan dengan memastikan Pancasila sebagai the way of life, dan perwujudan UUD 1945 khususnya pasal 33 di bidang ekonomi, hingga melawan gerakan penyeragaman budaya.

Sementara, konsolidasi politik budaya tertib hukum dilakukan dengan penataan sistem politik nasional melalui penetapan Haluan Negara, multi partai sederhana, memastikan efektivitas sistem presidensial, sistem pemilu yang proporsional tertutup dan pelembagaan kaderisasi kepemimpinan di parpol, hingga berdamai dengan masa lalu.

”Intinya, ke depan, sistem pemilu harus berorientasi pada biaya politik rendah dan tetap menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Resolusi konflik pilkada harus didasarkan pada tradisi demokrasi Pancasila, penegakkan hukum, disiplin parpol serta ketaatan pada regulasi,” katanya.

Hasto merekomendasikan, dengan semakin matangnya kualitas demokrasi, maka konsolidasi ideologi, politik, hukum, ekonomi, dan budaya, harus melihat landasan demokrasi berdasarkan Pancasila. Dia juga merekomendasikan perlunya dikaji pelaksanaan pemilu asimetris dengan memperhatikan indeks demokrasi, kerawanan demokrasi, dan posisi strategis suatu wilayah. "Praktik demokrasi harus memperkuat sistem pertahanan nasional yang bersifat semesta dan melibatkan peran aktif setiap warga negara," pungkas Hasto. Rakhmat