Apa Saja Jenis Tata Hukum yang Ada di Indonesia? Berikut Penjabarannya

JAKARTA - Indonesia memiliki berbagai jenis tata hukum yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara, dan menegakkan ketertiban di antara anggota masyarakat dalam negara. Tata hukum diatur melalui undang-undang yang disusun oleh negara atau bagian-bagiannya.

Sejarah tata hukum Indonesia dimulai dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Sejak saat itu, tata hukum Indonesia terbentuk dan berkembang seiring dengan perjalanan bangsa.

Jenis-jenis Tata Hukum di Indonesia:

1. Hukum Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat, mencakup urusan seperti perkawinan, perceraian, warisan, properti, bisnis, dan proses perdata lainnya. Hukum ini berfokus pada kepentingan pribadi dan hubungan antarwarga negara.

Di Indonesia, hukum perdata banyak dipengaruhi oleh hukum yang berlaku di Belanda selama masa kolonial. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Indonesia adalah adaptasi dari undang-undang Belanda.

2. Hukum Administrasi Negara (HAN)

Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara mengatur penyelenggaraan administrasi negara dan perilaku aparatur negara. Meskipun mirip dengan Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara lebih fokus pada kebijakan pemerintah dan fungsi administratif negara.

3. Hukum Acara atau Hukum Bentuk

Hukum acara mengatur prosedur untuk memastikan kepatuhan dan penegakan hukum substantif. Hukum acara dibagi menjadi Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Pidana mengatur prosedur penegakan hukum pidana, sementara Hukum Acara Perdata mengatur prosedur penegakan hukum perdata.

4. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat untuk mencegah pelanggaran terhadap kepentingan umum. Menurut Profesor Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur perbuatan yang dilarang dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya.

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang tindak pidana, pelaku, dan sanksinya. Sedangkan hukum pidana formil mengatur pelaksanaan hukum pidana materiil, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tahun 1981.

5. Hukum Tata Negara (HTN)

Hukum Tata Negara mengatur dasar negara, pembentukan lembaga negara, struktur kelembagaan, serta hubungan hukum antara lembaga negara, daerah, dan warga negara. Hukum ini berfokus pada pengaturan negara dalam keadaan yang lebih abstrak dan luas.

Tata hukum di Indonesia terdiri dari berbagai cabang hukum yang saling melengkapi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pemahaman mengenai berbagai jenis hukum ini penting bagi setiap warga negara untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan baik. Dengan penegakan hukum yang efektif, diharapkan tercipta masyarakat yang adil dan makmur.