Kontroversi Puan Maharani

Masih terasa serpihan pecahan politik pilpres 2019 efek klaim paling agamis kelompok tertentu. Hanya dirinya paling benar. Kelompok lain salah, kafir, dan layak diperangi. Tanda bahaya demokrasi. Bukannya belajar banyak dari kasus pilpres yang membelah bangsa, Puan malah memanaskan kembali tensi politik yang mulai landai. Terutama kelompok Islam yang kerap bersuara nyaring dari pinggiran.

Meski sudah merdeka 75 tahun, nyatanya wawasan kebangsaan kita belum paripurna. Bukan persatuan yang mengemuka malah perseteruan. Mestinya semua orang, entah elit atau masyarakat biasa, sudah final dengan isi kepala (kognitif) masing-masing bahwa kemerdekaan merupakan manifestasi jerih payah semua eksponen politik. Bukan sekedar kapling segelintir trah politik tertentu.

Semua wilayah negara ini punya kontribusi nyata atas kemerdekaan. Tetes air mata dan cucuran darah mengalir dari berbagai penjuru tanah air melawan arogansi imperialis. Bukan hanya dari Jawa, melainkan juga dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan semua kepulauan Indonesia yang sama memekikkan kalimat perjuangan. Mengepal tangan maju ke depan. Tunduk ditindas atau bangkit melawan karena mundur adalah pengkhianatan.

Semua anak bangsa mestinya menundukkan kepala sambil merenda hati dalam lirih. Merenungkan nasib Indonesia di masa depan. Menganyam kebersamaan tanpa fragmentasi politik apapun. Bukan melulu kisruh soal rebutan kekuasaan. Politik kekuasaan hanya sesaat. Sebatas alat menjahit benang kusut demokrasi prosedural. Yang utama tetaplah basis kognitif kita yang perlu terus diasah tentang pentingnya merawat kebangsaan. Saling merangkul bukan saling memukul.

Merawat Indonesia Kita

Pepatah bijak mengatakan jangan seperti keledai. Jatuh di lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Cukup sudah pilpres tahun lalu membelah kita. Politik urusan kalah menang. Bukan perkara mengkapling surga neraka. Kalah pilkada bukan alasan menuding pihak lain tak Pancasilais. Ini soal waktu saja suatu saat dinamika politik Sumatera Barat pasti berubah. Tinggal bagaimana mengubah strategi politik.

Nurcholish Madjid dalam Indonesia Kita (2004) mengingatkan bahwa Indonesia masih terus dalam proses penjadian diri (nation in making) yang membutuhkan pengembangan pemikiran mendasar tentang kebangsaan dan kenegaraan. Kemerdekaan yang didapat bukan sesuatu yang datang (given) dari langit. Tapi melalui proses sejarah yang panjang dan berliku. Tak mudah bangsa ini bersatu. Rekatan batin persatuan dianyam melalui proses yang rumit.

Karenanya, jangan lagi ada klaim paling benar. Merasa paling Pancasilais sambil menuding pihak lain tak Pancasilais. Indonesia mesti dirawat dengan narasi menyejukkan. Bukan menebar kebencian. Elit negara seperti pimpinan DPR mesti bicara tentang pentingnya bergandengan tangan di tengah Pandemi. Jangan sibuk berjibaku bicara politik elektoral. Korona mestinya menjadi momentum menyatukan sesama anak bangsa.

Kita harus selalu ingat proyek keindonesiaan belum selesai. Butuh asupan gizi politik kebangsaan yang merekatkan. Pesta kemerdekaan yang baru dirayakan mesti dikonsolidir demi memperkuat persaudaraan di tengah badai krisis kesehatan dan ekonomi.

Kunci merawat Indonesia itu cukup sederhana. Buang jauh ke tong sampah perasaan superior. Baik superior secara kekusaan politik, ekonomi, hukum, dan SARA. Di berbagai belahan negara, perasaan superior dan inferior menjadi sumber kekacaun. Bahkan menjadi biang keladi kehancuran kehidupan bernegara.