Deflasi: Kebijakan Harus Bagaimana?

Dengan memiliki tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, produktivitas di berbagai sektor akan meningkat. Produktivitas yang tinggi akan memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa dengan lebih efisien, meningkatkan daya saing, dan pada akhirnya, memperkuat sisi penawaran dalam perekonomian.

Intinya, dalam konteks deflasi di Indonesia saat ini, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada kebijakan yang mendorong permintaan, tetapi juga memperkuat sisi penawaran. Pengeluaran pemerintah (government spending) dapat berdampak negatif pada perekonomian jika tidak diimbangi dengan peningkatan penawaran agregat (aggregate supply).

Tatkala pemerintah meningkatkan belanja – seperti melalui program bantuan sosial, subsidi, atau proyek infrastruktur – maka akan mendorong permintaan barang dan jasa di pasar. Pasalnya, jika kapasitas produksi dan distribusi barang tidak memadai, maka lonjakan permintaan akan sulit dipenuhi sehingga menyebabkan tekanan inflasi.

Oleh sebab itu, pengeluaran pemerintah harus disertai dengan kebijakan yang mendukung penawaran agregat, seperti investasi dalam peningkatan kapasitas produksi, insentif fiskal, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, agar dapat memberikan manfaat optimal bagi pertumbuhan ekonomi.

Urgensi Efektivitas Kebijakan Pemerintah

Pada saat menghadapi tantangan ekonomi – seperti deflasi atau perlambatan pertumbuhan – kebijakan untuk mendorong sisi permintaan (demand side) menjadi penting. Salah satu cara efektif untuk menggerakkan permintaan adalah melalui subsidi yang tepat sasaran. Meski demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada desain dan penyaluran subsidi tersebut agar tepat sasaran.

Subsidi yang tepat akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, dan mendorong konsumsi. Di sisi lain, subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menciptakan distorsi pasar dan pemborosan anggaran. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan analisis yang cermat untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar menyasar sektor atau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Pemerintah perlu mengarahkan kebijakan pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan besar, misalnya dengan memberikan subsidi pada sektor pertanian, energi, dan pangan yang dapat membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok dan memastikan akses yang terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan tersebut dapat menurunkan biaya produksi di sektor-sektor ini, harga barang akan lebih stabil, sehingga daya beli masyarakat pun dapat terjaga.

Selain itu, kebijakan subsidi untuk sektor UMKM juga dapat meningkatkan produktivitas dan konsumsi domestik, mengingat UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, melalui insentif fiskal – seperti pemotongan pajak atau subsidi untuk sektor manufaktur yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar terhadap sektor-sektor lain – juga dapat membantu meningkatkan produksi dan mengurangi biaya operasional, sehingga mampu memenuhi permintaan pasar dengan lebih baik.

Pada intinya, demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang, pemerintah perlu mengombinasikan kebijakan sisi permintaan yang efektif dengan penguatan sisi penawaran. Subsidi yang tepat sasaran akan meningkatkan daya beli dan mendorong konsumsi, sementara penentuan sektor prioritas untuk insentif fiskal akan memperkuat kapasitas produksi nasional.