Dari Gambar Bermuara Isu SARA

Demi mencegah sikap reaktif dan saling curiga terus terjadi, Ubedillah menyebut kuncinya ada pada pemerintah. Caranya, kontestasi pemilu jangan dibuat liberalistik. Jangan membuat kontestasi pilpres head to head yang akhirnya menciptakan pembelahan sosial.

“Pembelahan sosial yang terjadi sekarang ini dosa politik rezim, baik legislatif maupun eksekutif, karena mereka yang buat undang-undang sehingga pemilu seperti itu,” ungkapnya. (Lihat videonya: Pelaku Ganjal ATM Babak Belur Dihakimi Massa di Banten)

Terlepas dari polemik simbol, Ubedillah menyebut ada yang keliru dalam tata kelola negara saat ini. Hal ini memperparah kondisi di masyarakat yang sudah terbelah karena politik. Dia mencontohkan pemerintah yang memberi dukungan besar terhadap influencer atau buzzer. Anggaran Rp90 miliar untuk buzzer, sebagaimana data yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), menurut Ubedillah, tidak semestinya dilakukan karena buzzer termasuk “bensin” yang ikut membakar. Buzzer memperparah ketegangan sosial karena sering menyerang personal dan membunuh karakter orang.

“Jadi, pemerintah juga punya kontribusi besar menciptakan ketegangan sosial secara terus menerus,” tandasnya. (Bakti)