Dari Gambar Bermuara Isu SARA
Selasa, 25 Agustus 2020 - 08:35 WIB
Ketiga, Presiden Jokowi didukung oleh kelompok sekuler dan kalangan nonmuslim. Kritik dan reaksi terhadap gambar dalam mata uang kertas dan logo kemerdekaan, menurut dia, adalah pembuktian atas ketiga isu tersebut.
“Walaupun, menurut saya, reaksi dan kesimpulan sebagian masyarakat bahwa gambar kemerdekaan bermotif salib dan gambar mirip anak Tionghoa serta palu arit agak berlebihan,” ujarnya. (Baca juga: Zulhas Sebut Gaya Kepemimpinan Amien Rais Ibarat Pesawat)
Dia menilai gambar dan logo tersebut hanyalah visualisasi akan kekayaan budaya dan visi kerja Pemerintah Jokowi. Agar sikap saling curiga hilang, masyarakat sekarang diminta tidak terpengaruh dan hirau terhadap logo dan gambar yang dipersoalkan itu. Pemerintah juga tidak perlu menanggapi berbagai tudingan secara berlebihan.
“Masyarakat, khususnya umat Islam, perlu lebih fokus menyikapi masalah-masalah dan isu-isu yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Pendidikan Inklusif
Sikap reaktif masyarakat terhadap simbol identitas bisa didasari sejumlah faktor. Menurut Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS) Ubedilah Badrun, setidaknya ada tiga hal yang membuat publikmemiliki sikap reaktif. Pertama, akibat dari kegagalan dunia pendidikan secara umum. Respons yang ditunjukkan publik, menurut dia, sangat ditentukan oleh cara berpikir. Cara berpikir itu dipengaruhi oleh intensitas orang dalam mendapatkan informasi dan edukasi. Ketika pendidikan, mulai SD sampai kuliah, mampu membentuk paradigma inklusif maka seharusnya sikap artifisial dan simblolik dalam merespons isu identitas tidak perlu terjadi.
“Jadi, ini soal paradigma yang mengalami problem karena cara berpikirnya tidak inklusif,” ujarnya, kepada KORAN SINDO. (Baca juga: Konflik Belarusia Bisa Memicu Peranng Eropa)
Kedua, sikap reaktif muncul karena kebijakan negara yang kurang berhati-hati sehingga akhirnya menimbulkan interpretasi. “Jadi, bisa dibayangkan ketika paradigma masyarakat yang memang belum inklusif, lalu pemerintah juga kurang hati-hati, akhirnya muncul reaksi gaduh seperti itu,” ucapnya.
Ketiga, sikap reaktif terjadi karena negara belum memiliki kemampuan mengelola keragaman dan emosi publik. Di saat yang sama, sering “bensin” yang mudah membakar, yakni kepentingan pihak lain yang manfaatkan situasi.
“Ketegangan ini kan masih residu pilpres yang terus berdampak sampai hari ini,” tuturnya.
“Walaupun, menurut saya, reaksi dan kesimpulan sebagian masyarakat bahwa gambar kemerdekaan bermotif salib dan gambar mirip anak Tionghoa serta palu arit agak berlebihan,” ujarnya. (Baca juga: Zulhas Sebut Gaya Kepemimpinan Amien Rais Ibarat Pesawat)
Dia menilai gambar dan logo tersebut hanyalah visualisasi akan kekayaan budaya dan visi kerja Pemerintah Jokowi. Agar sikap saling curiga hilang, masyarakat sekarang diminta tidak terpengaruh dan hirau terhadap logo dan gambar yang dipersoalkan itu. Pemerintah juga tidak perlu menanggapi berbagai tudingan secara berlebihan.
“Masyarakat, khususnya umat Islam, perlu lebih fokus menyikapi masalah-masalah dan isu-isu yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Pendidikan Inklusif
Sikap reaktif masyarakat terhadap simbol identitas bisa didasari sejumlah faktor. Menurut Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS) Ubedilah Badrun, setidaknya ada tiga hal yang membuat publikmemiliki sikap reaktif. Pertama, akibat dari kegagalan dunia pendidikan secara umum. Respons yang ditunjukkan publik, menurut dia, sangat ditentukan oleh cara berpikir. Cara berpikir itu dipengaruhi oleh intensitas orang dalam mendapatkan informasi dan edukasi. Ketika pendidikan, mulai SD sampai kuliah, mampu membentuk paradigma inklusif maka seharusnya sikap artifisial dan simblolik dalam merespons isu identitas tidak perlu terjadi.
“Jadi, ini soal paradigma yang mengalami problem karena cara berpikirnya tidak inklusif,” ujarnya, kepada KORAN SINDO. (Baca juga: Konflik Belarusia Bisa Memicu Peranng Eropa)
Kedua, sikap reaktif muncul karena kebijakan negara yang kurang berhati-hati sehingga akhirnya menimbulkan interpretasi. “Jadi, bisa dibayangkan ketika paradigma masyarakat yang memang belum inklusif, lalu pemerintah juga kurang hati-hati, akhirnya muncul reaksi gaduh seperti itu,” ucapnya.
Ketiga, sikap reaktif terjadi karena negara belum memiliki kemampuan mengelola keragaman dan emosi publik. Di saat yang sama, sering “bensin” yang mudah membakar, yakni kepentingan pihak lain yang manfaatkan situasi.
“Ketegangan ini kan masih residu pilpres yang terus berdampak sampai hari ini,” tuturnya.
tulis komentar anda